MNOL, Jakarta – Keberadaan intelijen maritim dalam perwujudan Indonesia sebagai negara maritim pada bingkai visi poros maritim dunia sejatinya sudah ada dari dulu, hanya saja tinggal dioptimalkan perannya. Menyoroti hal itu, Mantan Kasal era Presiden Megawati Soekarnoputri, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Shondakh mengupas lebih jauh peran dan fungsi intelijen maritim dalam sudut pandang TNI AL.
Ditemui di kediamannya di daerah Kelapa Gading, Jakarta, sekitar pertengahan bulan lalu, pria kelahiran Tobelo itu mengungkap bahwa aktivitas intelijen lazim digunakan dalam dunia militer. Tidak terlepas, TNI AL yang merupakan matra di TNI yang bertugas di laut sudah memiliki aktivitas intelijen yang tentunya berkaitan dengan maritim.
“Intelijen itu kan suatu kegiatan yang mencari, mengumpulkan dan menganalisis data untuk digunakan dalam suatu operasi yang berkaitan dengan tugas TNI,” ujar Kent biasa akrab disapa.
Ulasnya, operasi itu berkaitan dengan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terhadap tugas TNI AL sesuai peraturan perundangan, yakni fungsi militer, diplomasi, dan penegakan hukum di laut. Sehingga dalam menjalankan fungsi itu, intelijen di TNI AL telah bekerja dalam konteks demikian.
“Pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) atau dalam masa damai, tugas intelijen maritim lebih kepada pengumpulan data untuk armada singgah terkait bagaimana pelabuhannya, berapa jumlah penduduk di daerah yang disinggahi dan bagaimana kondisi terakhirnya, intelijen TNI AL yang berada di KRI harus sudah memiliki itu,” terangnya.
Termasuk dalam hal penggalangan dalam bentuk pembinaan masyarakat melalui Dinas Potensi Maritim dan pangkalan-pangkalan TNI AL (Lanal) juga merupakan bentuk dari kegiatan intelijen maritim yang dilakukan oleh TNI AL.
Sedangkan dalam masa perang, aktivitas itu lebih kepada pengumpulan data untuk operasi dalam mengalahkan musuh. Biasanya terkait dengan berapa jumlah armada, kekuatan musuh hingga titik penyerbuan dan penempatan pasukan.
Bisa dilihat dalam sejarah berbagai operasi perang, seperti pada Perang Dunia II, di mana Jepang sudah mengintai dan melakukan analisis sebelum menyerbu Pearl Harbour dan Asia Tenggara. Langkah-langkah strategis dan praktis itu dapat dilihat dalam suasana perang yang terkait dengan peran intelijen maritim.
“Di Angkatan Laut makannya selalu ada pelajaran tentang intelijen maritim, karena yang memiliki perang tinggi tetap Angkatan Laut,” tuturnya.
Sambung Kent, dalam berjalannya waktu, aktivitas ini telah mengalami perluasan makna hingga banyak dipakai oleh umum. Terlebih dalam visi poros maritim dunia saat ini, setiap instansi yang berwenang di laut pasti memiliki aktivitas intelijen dalam menjalankan tugasnya.
“Selain TNI AL, semuanya punya intelijen baik itu perhubungan, Polair, Bea Cukai dan sebagainya. Jadi semuanya sudah ada intelijen maritim tinggal sekarang apakah fungsi itu berjalan dengan baik?” tandasnya.
Akan tetap Kent memandang yang terjadi saat ini justru semakin crowdes dalam aspek pengelolaan laut. Misalnya dalam hal penggunaan senjata di laut seharusnya hanya TNI AL, adapun kalau KPLP dan PSDKP ingin menggunakan senjata harus meminjam terlebih dahulu dengan TNI AL. Itu yang pernah dia lakukan sewaktu menjabat sebagai Kasal.
Menurutnya, hal itu sesuai UU No 12 tahun 1951 tentang Penggunaan senjata hanya TNI yang berhak menggunakan senjata kemudian bisa meminjamkan kepada instansi lainnya atas persetujuan Menhankam/Pangab.
“Dulu KPLP pinjam senjata dengan TNI AL, kalau sekarang bebas penggunaan senjata, beli kapal langsung ada senjatanya. Begitu juga dengan kapal perikanan juga ada senjatanya bahkan minta pesawat juga, akhirnya semua instansi pada minta senjata,” tegasnya.
Kondisi demikian pernah menimbulkan perdebatan sengit antara dirinya dengan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri kala itu. KKP sejak saat itu sudah meminta agar kapal pangawas perikanan diberikan senjata, praktis Kent menjawab akan menangkap kapal itu sesuai hukum yang berlaku.
Begitu peliknya permasalahan itu, namun kondisi saat ini bisa dibilang lebih rumit lagi mengingat ditambah lagi ada Satgas 115 dan instansi lainnya yang semuanya telah diberi kewenangan menggunakan senjata.
Kemudian dalam sudut pandang poros maritim dunia, Kent mengurai bahwa visi itu berkaitan dengan lalu lintas pelayaran di mana Indonesia memiliki 3 ALKI dan 4 Choke Points dunia. Maka keberadaan intelijen maritim lebih kepada pengumpulan data terkait lalu lintas dari timur ke barat dan sebaliknya, selatan ke utara dan sebaliknya.
“Tentunya dalam menciptakan keamanan pelayaran seperti bagaimana menghadapi ancaman navigasi, perompakan, kondisi pelabuhan, sampai dengan cuaca. Data-data itu harus ada kemudian diolah dan dianalisis,” kupasnya.
Berjalannya poros maritim selama hampir dua tahun ini, Purnawirawan TNI AL Bintang Empat itu menilai masih banyak kendala-kendala yang dihadapi sehingga cita-cita itu dirasa masih jauh panggang dari pada api. Terlebih pengertian poros maritim dunia beserta parameternya juga belum dijabarkan secara detail oleh presiden.
“Seharusnya ada perencanaan mau apa tahapan pertama yang dibangun, seperti pelabuhan apa yang akan dibangun. Bicara tol laut akhirnya kok hanya bicara Tol Cikampek dan Jakarta-Bandung,” selerohnya.
Di akhir penyampaiannya, Kent memaparkan dengan begitu rumitnya pengaturan di laut maka pemimpin itu harus benar-benar orang yang mengerti tentang laut paling tidak pernah merasakan bagaimana asinnya air laut.
“Ya seperti ini kondisinya kalau orang tidak pernah merasakan asinnya air laut kemudian berbicara tentang laut, akhirnya makin rumit yang justru terjadi,” pungkasnya. (TAN)
