MNOL- Memanasnya sengketa di kawasan Laut Tiongkok Selatan mendorong Amerika Serikat (AS) meningkatkan kerjasama dengan sekutu-sekutunya di Asia untuk menandingi perilaku provokatif Tiongkok di Laut Tiogkok Selatan yang bagi pihak tertentu telah mengancam kebebasan navigasi di perairan tersebut. Pernyaatan tersebut dilontarkan Deputi Menlu AS Antony Blinken kepada Kongres (28/4) dalam sidang dengar pendapat Komite Urusan Luar Negeri.
Pernyataan tersebut muncul menyusul upaya kelompok bipartisan senator AS untuk menyusun Undang-undang Prakarsa Keamanan Kelautan Asia Pasifik, sebuah produk legislatif yang menurut mereka akan memperkuat bantuan keamanan kepada mitra-mitra di Asia Tenggara dan meningkatkan patroli AS di dekat pulau-pulau yang dipertikaikan di Laut Tiongkok Selatan.
Selain itu meski pihak pertahanan AS belum merinci terkait frekuensi patroli Angkatan Laut AS di perairan yang disengketakan itu, pihak anggota Kongres telah meminta pemerintah untuk memperluas laju operasi kebebasan navigasi di kawasan itu menjadi mingguan atau bulanan.
Proposal penyususan Undang-Undang ini telah mengundang tanggapan keras dari Beijing. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengecam RUU tersebut dengan mengatakan AS sengaja membesar-besarkan kasus untuk melawan Beijing dan menghamburkan uang pajak warga Amerika.
“Sementara utang nasional Amerika melampaui US$19 triliun, apakah mereka yang berkuasa di Amerika memperoleh dukungan dari pembayar pajak kalau mereka berusaha sekuat-kuatnya untuk menggolkan operasi yang disebut kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan?” tanya Hua.
Meskipun Amerika tidak terlibat dalam pertikaian pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan, pejabat senior Amerika telah mengatakan penting bagi negara itu agar berbagai pihak dalam pertikaian ini memperjuangkan klaim mereka secara damai dan sesuai dengan hukum internasional.
*diolah dari berbagai sumber
