Kembalinya Irian Barat, Pengukuhan Amanat Proklamasi 17 Agustus dan Deklarasi Djuanda

Oleh: Letkol Laut (P) Salim*

“Tak kan ku biarkan setiap jengkal tanah Ibu Pertiwi lepas”

MN –  Adagium di atas merupakan suatu komitmen atas terintegrasinya tanah air Indonesia menjadi sebuah satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan kendati geografisnya terdiri dari ribuan  pulau yang dipisahkan oleh lautan. Pulau-pulau yang terpisah oleh lautan itu bukan berarti antar pulau tidak saling mengenal, justru dengan lautan bangsa ini tersatukan. Hal tersebut menandakan bahwa laut menjadi media silaturahmi dan pemersatu bagi bangsa Indonesia yang tinggal di berbagai pulau dalam Kepulauan Indonesia dan telah berlangsung sejak lama.

Sekadar mengingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, bahwa 1 Mei yang jatuh pada hari ini merupakan momentum utuhnya persatuan Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Pasalnya di tanggal itu, 53 tahun silam tepatnya 1 Mei 1963, secara de facto Belanda mengakui Irian Barat (sekarang Papua) sebagai sebuah wilayah yang terintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Indonesia sejak Dulu

Pertanyaan yang terbesit saat ini terutama bagi generasi muda Papua, apakah Indonesia dianggap sebagai negara yang meng-aneksasi (mencaplok) Papua? Jawaban tersebut harus kita lihat dengan runtut sejarah ke belakang bukan hanya sekitar tahun 1963 atau 1945 saja, tetapi ketika suku-suku di Irian mulai mengenal pelayaran. Di situlah ikatan silaturahmi terjalin kuat dengan suku-suku lainnya yang berada di kepulauan Nusantara.

Seorang Theolog, sekaligus sosiolog dan antropolog zendeling di Papua, Dr FC Kamma dalam bukunya yang berjudul “Dit Wonderlijke Werk”, mengutarakan bahwa Suku Biak di Papua sudah memilki tradisi melaut sejak masa sebelum Majapahit berkembang. Artinya, jika Majapahit berdiri pada abad 13 masehi, berarti kurun waktu abad 11-12 masehi, di Biak sudah mengenal ilmu navigasi dan pelayaran. Di mana ilmu tersebut dipergunakan untuk mengarungi lautan baik berdagang maupun berperang dengan suku lainnya.

Tulis Kamma dalam buku itu “Penduduk pantai, terutama yang dari Biak dan Yappen, terkenal sebagai pembuat perahu. Dari yang kecil untuk satu orang sampai kapal laut yang besar, yang memerlukan 40 orang awak kapal. Orang Biak dan Numfor beberapa abad yang lalu telah mempelajari keahlian menempa logam dari Gebe atau Halmahera. Sejak itu mereka sering berkeliling pantai dan pulau-pulau sebagai pandai besi, dengan cara ini mereka menjalin hubungan yang baik dengan penduduk pedalaman karena kontak-kontak ini adakalanya datang menetap di pesisir” (Kamma, 1981: 58-59).

Lanjut Kamma dalam bukunya, Pemimpin atau panglima perang dalam bahasa Biak disebut Mambri. Seorang Mambri sangat dihormati dalam strata masyarakat Biak. Biasanya, seorang Mambri memiliki peluang besar untuk menjadi Mananuir (kepala suku).

Ada panglima angkatan laut legendaris Tidore berasal dari Biak yang bernama Gurabesi, atau ada yang menyebutnya Kurabesi. Pada tahun 1649, waktu VOC sedang berperang dengan Tidore, datanglah suatu armada yang terdiri dari 24 perahu ke Tidore dengan membawa bahan makanan. Kapal-kapal kecil itu datang dari kepulauan Irian untuk membantu raja Tidore, di bawah perintah Gurabesi. sebelum berlayar ke Tidore, Gurabesi dan pasukannya singgah di Pulau Waigeo, Raja Ampat. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau ini, dan membangun pangkalan angkatan laut yang kuat, Gurabesi memimpin daerah ini dengan perkasa. Ia juga menjadikan Kepulauan Raja Ampat sampai Seram sebagai jalur perniagaan yang strategis.

Sampai dengan masa pemerintahan Sultan Nuku, Tidore kerap menggunakan orang-orang Biak sebagai Panglima Perang Angkatan Lautnya. Sudah tentu, Biak sebagai suku yang berpengaruh di Irian telah mengakui wilayahnya sebagai bagian dari Kesultanan Tidore. Hingga takluknya Tidore dengan Belanda, Irian pun dengan sendirinya jatuh ke tangan Belanda dan termasuk bagian Hindia Belanda yang berbatasan dengan wilayah jajahan Inggris di Papua Nugini.

Singkat cerita, hingga 28 Oktober 1928 sebagai lahirnya Bangsa Indonesia melalui momentum Sumpah Pemuda, memang tidak disebutkan adanya Jong Irian atau Jong Papua. Akan tetapi ada fakta yang menyebutkan dalam sumpah sakral pada Kongres Pemuda II itu, terdapat 2 orang asal Serui, Papua yang menjadi peserta pembacaan sumpah yang memuat tiga poin, bertumpah darah satu, berbangsa satu dan berbahasa satu tersebut.

Hal itu pernah diuraikan oleh Dandim 1709 Yapen Waropen Letkol. Inf. Dedy Iswanto pada tanggal 21 Agustus 2009, dalam sebuah berita regional Kompas yang berjudul “Sejarah Papua dalam NKRI Sudah Benar”. Dalam artikel itu, Dedy menceritakan Aitai Karubaba dan Poreu Ohee, 2 orang pemuda kelahiran Pulau Yappen yang ikut mengucapkan Sumpah Pemuda di Jakarta. Sehingga desa tempat kelahiran 2 pemuda itu kini dijadikan monumen oleh Kodam XVII Cendrawasih.

Jika ditelaah, keterwakilan orang-orang Irian pada Sumpah Pemuda berada pada Jong Ambon yang dipimpin oleh Johannes Leimena. Pria kelahiran Ambon itu, kemudian kerap kali menjadi delegasi Indonesia pada perundingan internasional seperti Konferensi Meja Bundar (KMB) dan penanda tanganan New York Agreement pada 15 Agustus 1962, di mana PBB mengakui Irian Barat resmi bergabung dengan Indonesia. Secara sejarah, Irian yang menjadi bagian dari Kesultanan Tidore memiliki ikatan yang kuat dengan Kepulauan Maluku.

Polemik KMB

Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945, sudah menggariskan wilayahnya saat itu dari Sabang hingga Merauke berdasarkan wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Meskipun, Muhammad Yamin pada saat itu sudah mendengungkan bahwa wilayah Indonesia ialah wilayah Nusantara yang mencakup Malaysia dan Filipina, namun permufakatan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus menyatakan beda. Para peserta rapat PPKI lebih menyetujui wilayah NKRI hanya bekas jajahan Belanda (Silalahi, 2008:37).

Belanda yang menginginkan kembali menguasai Indonesia terus melancarkan agresinya yang diawali dengan membonceng Sekutu beberapa bulan setelah Proklamasi dikumandangkan. Namun, upaya itu gagal hingga beberapa perundingan (Linggarjati, Renvile dan Roem Royen) harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara Indonesia dengan Belanda. Puncak perundingan Indonesia dengan Belanda terjadi dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 dalam sebuah pertemuan bernama Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Isi perjanjian itu antara lain, dalam pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Namun, lebih dari satu tahun permasalahan Irian Barat tidak pernah terselesaikan hingga akhirnya Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada 17 Agustus 1960.

Sebelum pemutusan hubungan diplomatik, dilancarkan berbagai serangkaian aksi untuk menuntut Belanda di kancah internasional. Antara lain melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 1955, nasionalisasi aset Belanda di Indonesia pada 1956, dan terakhir ialah adanya Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yang menggugurkan Teritoriale ZEE En Maritim Kringen Ordonantie (TZMKO) pada tahun 1939, di mana wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang dihubungkan oleh laut yang memisahkan pulau-pulau.

Deklarasi itu merupakan salah satu strategi untuk memutus logistic Belanda yang datang ke Papua melalui Perairan Indonesia. Selain itu, bertambah solidnya persatuan rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari cengkeraman Belanda melalui Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) yang dikumandangkan oleh Bung Karno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta.

Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Sesuai dengan keterangan yang telah diulas di atas, tidak ada istilah ‘Merebut Irian Barat’, yang ada ialah ‘Membebaskan Irian Barat’. Karena satu-satunya wilayah Indonesia yang masih diduduki oleh Belanda masa itu ialah Irian Barat. Padahal sudah jelas, dari dulu Irian Barat telah terintegrasi dengan Indonesia yang dahulu bernama Nusantara. Hal itu juga diperkuat oleh banyaknya putera asli Papua yang turut memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke Indonesia. Sebut saja Frans Kaisiepo, Silas Papare, Raja Rumagesan, Abraham Dimara, Marthen Indey, dan NK Suwakil.

Mereka turut menanda tangani New York Agreement pada 15 Agustus 1962 dan turut menghadiri Upacara Penyerahan Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah Indonesia di Hollandia (sekarang Jayapura) pada 1 Mei 1963. Sejak itu, Irian Barat sah menjadi Propinsi ke-26 di NKRI dan sempat berganti nama menjadi Irian Jaya dan kini Papua.

Seharusnya tanggal 1 Mei ini diperingati secara meriah oleh bangsa Indonesia terutama oleh masyarakat Papua. Beberapa tahun yang lalu, penulis sempat mengunjungi Papua di tanggal ini, dan bendera merah putih terlihat membahana mewarnai sudut-sudut kota di Papua.

Maka dari itu melalui tulisan singkat ini, meskipun peringatan 1 Mei kerap tertutup dengan peringatan Hari Buruh, penulis ingin mengajak untuk menghargai tanah air Indonesia dan menjaga amanat perjuangan dari para founding fathers, yaitu mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dari cengkeraman bangsa asing. Itulah amanat yang harus dijalankan sesuai mandat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Deklarasi Djuanda 1957.

*Penulis adalah staf Asops Panglima TNI,