MNOL, Jakarta – Negara kita ¾ nya adalah air, sudah pasti merupakan negara yang berorientasi pada lautnya. Meskipun sudah didaratkan mindset-nya oleh penjajah selama 3,5 abad, tetap jati diri kita tidak bisa dibohongi, yaitu maritim,” Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Arie Soedewo di kantornya, Senin (20/6/16).
Secara analogi, lulusan AAL tahun 1983 ini juga menjelaskan dengan adanya fenomena LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender –red) yang melanda Indonesia saat ini bisa diambil makna negara maritim sesungguhnya. Misalnya seorang yang bertubuh pria dan jiwanya pria meskipun memiliki gaya hidup seperti perempuan tetap saja auranya adalah pria.
“Sama halnya dengan Indonesia meskipun sudah didaratkan selama berpuluh-puluh tahun bahkan berates-ratus tahun tetap jatidiri yang dilihat dengan lingkungan geografisnya adalah negara maritim bukan negara agraris,” terangnya.
Mantan Asops Kasal itu membeberkan secara sejarah perjalanan bangsa Nusantara dahulu seperti Sriwijaya, Majapahit dan Demak yang jaya karena orientasinya terhadap maritim sangat tinggi. Dengan mengutip buku-buku yang ditulis oleh Radar Panca Dahana dan AB Lapian, Arie mengulas nenek moyang kita sudah menjamah ke berbagai negeri melalui laut.
Hal itu yang menurutnya sangat tepat apabila visi kenegaraan kita saat ini adalah menjadi poros maritim dunia. Kendati dirinya mengakui masih banyak anomali dalam perjalanannya. Salah satunya, ialah tingginya ego sektoral yang akhirnya menyangkut pro dan kontra mengenai berdirinya Bakamla.
“Lihat saja kita masih sering ribut-ribut soal aturan. Kalau begitu terus ya nggak selesai-selesai. Lebih baik kita jalankan apa yang sudah jadi Tupoksi-nya. Seperti Bakamla tugasnya mengamankan laut ya harus menurunkan jumlah penyelundupan di laut dan tindak-tindak menyimpang lainnya,” ulasnya.
Padahal, sambungnya, jika kondisinya begitu terus berlangsung maka itu mirip dengan karakter yang dibangun Belanda lewat politik devide it impera-nya (politik adu domba). Arie membawa lembaga yang dipimpinnya itu agar tidak terhanyut pada suasana demikian. Instansinya tetap fokus dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang.
“Ya kalau kitanya ribut juga kan malah yang ada tambah rame. Nanti Presiden menegur kita bukannya mengamankan laut malah ribut,” selorohnya.
Oleh karena itu, dirinya memandang untuk merubah mindset seperti ini dibutuhkan waktu yang lama. Bisa jadi sampai anak cucu kita belum tentu karakternya sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian dirinya juga menganalisa masih banyak pihak-pihak yang tidak ingin melihat kita jadi negara maritim yang besar.
“Kalau jadi negara maritim yang besar dan menguasai perdagangan seperti dulu, kan banyak yang ngeri. Ya dulu kita berhubungan dengan negara lain itu untuk berdagang. Militer hanya untuk mengawal perdagangan saja, ketika diserang baru militernya yang turun,” tutur pria asal Banjar tersebut.
Sehubungan dengan itu, kehadiran Bakamla dituntut untuk proaktif layaknya Coast Guard di negara-negara lain dalam mengamankan teritorialnya. Meskipun kita masih menggunakan prinsip inward looking dalam Wawasan Nusantara kita, namun bukan berarti posisi Bakamla melemah atau dilemahkan.
“Hanya Bakamla yang bisa mendampingi TNI AL dalam menjalankan tugasnya untuk peran militer, diplomasi dan penegakan hukum di laut,” pungkasnya. (Tan)
