MNOL, Jakarta – Memperingati ditetapkannya Pancasila sebagai Dasar Indonesia pada 1 Juni 2016 ini, Staf Asops Pangilma TNI, Letkol Laut (P) Salim mengingatkan pentingnya Pancasila sebagai dasar dalam membangun negara maritim yang besar dan digdaya. Hal itu disampaikan, mengingat telah melunturnya nilai Pancasila di dalam jiwa bangsa Indonesia yang saat ini tengah mewujudkan visi besar poros maritim dunia.
“Sangat miris jika kita melihat kondisi bangsa kita sekarang yang jauh dari nilai Pancasila, lihat saja umpatan dan olokan kepada Pancasila mencerminkan watak dan kepribadian bangsa, sudah tidak bisa lagi membedakan mana mengolok, menghina dan mengkritik, padahal di luar negeri, Pancasila selalu menjadi pembahasan di kalangan pemikir-pemikirnya,” kata Salim kepada maritimnews.com.
Menurutnya, hal itu terjadi karena bangsa kita lupa akan sejarahnya dan banyak fenomena anak bangsa ini melecehkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsanya.Selanjutnya, nilai-nilai barat justru semakin menggurita di kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.
Sambung lulusan AAL tahun 1995 itu, sementara orang barat justru cenderung ingin tahu tentang apa itu Pancasila. Termasuk kalangan di negara-negara Islam sendiri saat ini juga fokus melakukan diskursus tentang Pancasila.
“Kita memang lupa dengan jati dirinya. Orang barat justru ingin menggali lebih dalam tentang Pancasila karena memang di dalamnya mengandung nilai universal yang akan membawa keteraturan hidup dan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Lah koq kita malah mau ninggalin,” tegasnya.
Mengutip pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, Salim menjelaskan bahwa dari zaman nabi-nabi terdahulu nilai Ketuhanan selalu diajarkan kepada manusia, begitu juga nilai kemanusiaan atau internasionalisme. Sedangkan nilai kebangsaan yang kemudian menjadi persatuan Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
“Maka dari itu Bung Karno dapat memeras Pancasila menjadi Trisila yang isinya Ketuhanan, Sosio nasionalisme, dan Sosio Demokrasi. Sosio nasionalisme menerangkan antara suatu bangsa tanpa meninggalkan nilai kebangsaannya dapat berdiri dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebenarnya inilah prinsip diplomasi kita,” terangnya.
Sementara, prinsip Sosio Demokrasi menurutnya sangat berbeda dengan prinsip demokrasi kita saat ini. “Sosio demokrasi itu mengandung musyawarah mufakat, dan hasilnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Trisila itu juga bisa diperas lagi menjadi Ekasila yaitu gotong royong baik di kalangan bangsa sendiri maupun dunia internasional,” tambahnya.
Negara Maritim dan Antropolitik
Maka korelasinya dengan pencapaian Indonesia sebagai poros maritim dunia akan nihil tanpa kembali ke Pancasila dan UUD 45. Pamen Pangkat Melati Dua yang pernah mengikuti kursus di beberapa negara ini menegaskan saat ini Indonesia bukan menggunakan Pancasila dan UUD 45 lagi, melainkan UUD 2002 yang didasari dari Kapitalisme dan Globalisasi.
“Peristiwa Reformasi 1998 terdapat konsekuensi logis yang harus dibayar mahal oleh bangsa Indonesia yaitu hilangnya Pancasila dan UUD 45,” tegas Salim.
Sehingga, ada variabel yang hilang dalam perjalanan menuju negara maritim ini. Lebih jauh, ungkap penulis buku ‘Kodrat Maritim Nusantara’ itu, konsep kerakyatan bagi pembangunan Indonesia bukanlah dalam pengertian Marxisme atau sosialisme, kaum proletar, kaum bawah, marhaen, wong cilik ataupun lapisan masyarakat yang terbentuk akibat kesenjangan dalam proses ekonomi ciptaan ilmuwan statistik, melainkan merupakan paham baru yaitu Antropolitik.
Antropolitik merupakan kekuatan rakyat bersatu dengan berbagai latar belakang ekonomi, sosial, agama, suku golongan, etnis, sejarah, kebudayaan dan lainnya dengan tekad mewujudkan cita cita kemerdekaan bangsa, masyarakat adil dan makmur. Dengan membangun generasi baru dalam sebuah negara maritim yang memiliki karakter tersendiri di dunia seperti Indonesia menjadi salah satu tahapan untuk mewujudkan cita-cita nasional.
Perlu Dekrit untuk Kembali
Pancasila dan UUD 45 merupakan variabel utama dalam mencapai visi Poros Maritim Dunia. Oleh karena itu, Pamen TNI AL yang kerap memberikan seminar kemaritiman dan kebangsaan itu menyerukan agar pemimpin kita saat ini harus berani mengeluarkan Dekrit untuk kembali ke UUD 45.
“Sekadar mengingatkan kembali masa Deklarasi Djuanda dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang merupakan pijakan yang tidak dapat dipisahkan. Pemerintahan Jokowi-JK harus berani berbuat demikian untuk mendapatkan lonjakan yang jauh lebih besar dari pada apa yang dilakukan oleh seorang Sukarno,” tandasnya.
Pria yang tengah menyelesaikan buku keempatnya berjudul Ketahanan Pangan Dari Laut: Sea Power Perspective MY FISH MY LIFE itu kembali menegaskan bahwa dengan adanya UUD 2002 maka Indonesia kembali seperti menggunakan UUD RIS dan UUDS 50, yang merupakan UUD kepanjangan tangan Kolonial Belanda yang coba menjajah kembali Indonesia di masa itu.
Sejarah pun telah membuktikan dengan aturan yang dibuat Belanda sejak masa VOC ialah untuk merusak budaya maritim Indonesia dan bukan menjadikan laut sebagai pemersatu. Beruntungnya, peraturan itu telah diputus oleh para founding fathers melalui Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Deklarasi 18 Agustus 1945 sebagai berdirinya NKRI dengan disahkannya UUD 45. Yang kesemuanya didasari dari Pancasila.
Pria yang mulai mahir tentang ilmu ketetanegaraan ini mengungkapkan jika bangsa ini tidak segera kembali ke Pancasila dan UUD 45 sebagai jatidirinya maka yang terjadi bukan Poros Maritim melainkan Poros Bencana, seperti yang telah terlihat gejalanya akhir-akhir ini.
“Saya melihat, jika para pemimpin NKRI ini akan tetap ingkar pada kodrat bangsa khususnya sebagai bangsa bahari dan kepada Pancasila dan UUD 45, maka suatu saat Tuhan YME pasti akan menarik kembali takdirnya. Itulah saat semesta memberikan pengadilan alamnya,” pungkas pria kelahiran Surabaya 44 tahun silam itu.
Di akhir pemaparannya, Salim menjelaskan pengadilan alam yang dimaksud bisa lebih dahsyat dari tsunami Aceh dan letusan gunung berapi serta bergesernya lempengan bumi. Saat itu, bumi Indonesia diporak-porandakan ratusan kali oleh letusan ratusan gunung yang terkalung dari Sabang sampai Merauke.
“Bencana itu akan membawa lempengan bumi turut beringsut-ingsut menggerakan tsunami besar mengubur pusat-pusat kejahatan di Nusantara yang telah lama menghisap SDA dengan kerakusan dan ketikdakadilannya,” tutupnya. (Tan)
