MNOL, Jakarta – Staf Asops Panglima TNI Letkol Laut )P) Salim yang saat ini tengah berada di Bamako Ibukota Mali sebagai tim Delegasi keberlanjutan Satgas Heli dari TNI yang bertugas dalam Pasukan PBB untuk meredakan konflik berharap agar kemerdekaan dan kebebasan terjadi di Mali sebagai berkah Ramadhan 1437 H.
Menurutnya, Mali yang merupakan negara di Afrika dengan mayoritas penduduk muslim tengah berada pada cengkraman grand design kolonialisme dan imperialisme bangsa barat dengan membenturkan konflik antar umat Islam
“Bagaimana mungkin kita mengatakan imperialisme dan kolonialisme telah tiada, sementara beberapa Negara khususnya di Asia dan Afrika masih bergejolak konflik-konflik yang merupakan grand design dari kaum penjajah. Tengoklah Palestina, tengoklah Mali, dan tengoklah beberapa tempat di Afrika bahkan di Indonesia,” terangnya saat dihubungi maritimnews melalui pesan singkatnya beberapa waktu lalu.
Hal itu pun dia kaitkan juga dengan Sabda Rasulullah Saw, bahwa memasuki periode keempat menjelang periode kelima umurnya, umat Islam di dunia akan dikepung dari berbagai penjuru dunia.
Saat tiba di Mali pada Minggu, (20/6) lalu, lulusan AAL tahun 1995 ini langsung membaca cuplikan berita dari UN yang berbunyi:
Mali has become the deadliest nation for United Nations peacekeepers. The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali or MINUSMA, is now the bloodiest active peacekeeping expedition in the world, with 60 soldiers killed so far according to the UN since the mission began in 2013.
Adapun berita dari seorang teman yang diterimanya yakni berbunyi:
a few days again, information coming from college before Commander Salim and his team depart from Jakarta to Mali, at arround 9h20, about explotioan of one rocket/mortar behind the FAM a Camp near MINUSMA Supercamp in Gao City. Precautionary measures have been taken, including sheltering the staff in bunkers. A quick reaction force and an explosive Ordinance Device team were sent to the area to assets and ascertain the facts. Bad weather conditions are not allowing the use of air assets.
Praktis hal itu langsung membuat penulis buku Kodrat Maritim Nusantara ini teringat tentang apa yang telah dikatakan oleh Bung Karno dalam Sidang PBB tanggal 30 September 1960 yang berjudul To Build The World A new adalah benar.
“Dalam pidato itu, Bung Karno mengkritik peran PBB yang telah gagal dalam membangun peradaban dunia yang bebas dari imperialisme dan kolonialisme. Eksploitasi penjajah terhadap suatu negara dengan cara membenturkan peradaban yang digunakan untuk kepentingan penjajah masih kita rasakan hingga saat ini. Dan ini pun sudah diingatkan oleh Bung Karno,” paparnya.
Kutipan pidato Bung Karno tersebut yang tidak lain ialah menyerukan implementasi falsafah bangsa Indonesia Pancasila dalam peranannya kepada dunia internasional (umat manusia) antara lain berbunyi:
Kami dari Asia dan afrika mengenalnya. Saya katakan kepada tuan-tuan: janganlah bertindak sebagai alat yang tak tahu apa-apa dari Imperialisme. Janganlah bertindak sebagai tangan kanan yang buta dari kolonialisme. Jika tuan bertindak demikian, maka tuan pasti akan membunuh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, dan dengan begitu tuan akan membunuh harapan dari berjuta-juta manusia, yang tiada terhitung itu dan mungkin tuan akan menyebabkan hari depan mati dalam kandungan.
Hal itu sangat sesuai dengan apa yang terjadi saat ini di Mali. Negara ini mengalami konflik bersenjata sejak Januari 2012. Konflik tersebut dipicu oleh kudeta militer terhadap Presiden Amadou Toumani Toure karena militer menganggap Pemerintah Mali telah gagal mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Movement National Liberation Azawad (MNLA) di Mali Utara.
Konflik juga terjadi antara Pemerintah Mali dengan Pemberontak Anshare Dine yang bersekutu dengan AQIM dan MUJWA untuk merebut kawasan Mali Utara. Untuk itu, Pemerintah Mali segera meminta bantuan kepada Prancis sebagai sahabat baik Negara Mali. Pemerintah Prancis pun menyetujui permintaan bantuan tersebut dan ikut serta dalam upaya menghentikan pemberontakan Islam tersebut.
Sambung Salim, setidaknya ada 2 alasan yang mendorong Prancis melakukan intervensi dalam menghentikan pemberontakan di Mali.
Pertama, memenuhi permintaan bantuan yang diajukan Presiden Mali untuk menghentikan pemberontakan yang sedang terjadi di Mali karena Perancis merupakan negara sahabat yang penting bagi Mali akibat faktor kekuatan emosional di masa lalu.
“Intervensi dilakukan dengan tujuan untuk membentuk kembali tentara Mali, agar dapat mengendalikan wilayah Mali bagian Utara serta untuk mengembalikan kestabilan politik Negara Mali,” beber Salim.
Kedua, Prancis ingin melindungi warga Negara Prancis yang berada di Negara Mali dengan membatasi pergerakan Mujahidin yang sering menculik warga Perancis di negara Mali. Intervensi itu dilakukan untuk meminimalisir kekuatan Pemberontak yang anti-Barat (Prancis) agar Mali tidak jatuh menjadi negara Islam radikal.
“Maka dari itu, keberkahan utama bagi rakyat Mali saat ini ialah merasakan kemerdekaan dan kedamaian serta hidup penuh kerukunan. Kemerdekaan itu merupakan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan agar hidup aman dan tentram di atas bumi-Nya,” pungkas Salim.
Kontingen Garuda
Landasan Hukum pengiriman pasukan perdamaian adalah sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 alenea ke IV yang menyatakan, “………..dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…..”
Delegasi saat ini dari Mabes TNI terdiri dari Letkol laut (P) Salim (Sops TNI), Letkol Sufran (Slog TNI), dan Letkol Ari Sujatmiko (Babek TNI). Delegasi ini bertugas untuk menemui tertua di Minusma dan memastikan untuk penyelesaian kesiapan ketiga Helikopter MI-17.
“Pada bulan september 2015 yang lalu, TNI memberangkatkan 140 prajuritnya ke Mali-Afrika. Mereka akan bergabung dalam Satuan Tugas Helikopter (Satgas Heli) TNI Kontingen Garuda XXXVIII-A Minusma (Multidimensional Integrated Stabilization Mission) dalam rangka memperkuat pasukan penjaga perdamaian PBB,” terang Salim lagi.
Para prajurit yang berangkat terdiri atas 121 prajurit TNI AD dan 19 Prajurit TNI AU. Satgas Helikopter MI-17 TNI yang ditugaskan untuk pemeliharaan perdamaian di Mali-Afrika tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter MI-17 TNI pada Misi Pemeliharaan Perdamaian di Mali-Afrika.
Satgas Heli TNI Kontingen Garuda XXXVIII-A/Minusma dipimpin Letkol Cpm Zulfirman Chaniago (Akmil 1996) selaku Komandan Satgas yang sehari-hari menjabat Komandan Skadron-12 Serbu. Satgas Heli TNI Kontingen Garuda XXXVIII-A/Minusma merupakan Satgas Heli pertama TNI yang akan melaksanakan misi selama kurang lebih setahun di Mali-Afrika.
Panglima TNI dalam amanatnya mengatakan pengiriman Kontingen Garuda ke Mali tak lepas dari memburuknya situasi keamanan di Mali beberapa tahun terakhir. Mali telah dihadapkan dengan krisis yang mendalam dan serius di semua sektor.
“Kondisi krisis tersebut telah mendorong PBB meminta partisipasi Indonesia untuk mengirimkan Satuan Tugas Heli TNI dalam misi perdamaian di Mali,” kata Panglima TNI.
Misi Satgas Heli TNI ini diarahkan untuk memperkuat tugas MINUSMA dalam memastikan keamanan, stabilitas dan perlindungan warga sipil, mendukung dialog politik nasional dan rekonsiliasi. Satgas juga membantu pembangunan kembali otoritas negara, pembangunan kembali sektor keamanan, dan promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Mali.
Panglima meminta para prajurit agar melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional. Memahami dan menguasai secara benar setiap aturan pelibatan dan prosedur tetap lainnya guna menjamin setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dan guna mengeleminasi risiko yang akan mungkin timbul.
“Cermati setiap perkembangan situasi di wilayah penugasan dan laksanakan analisa secara cerdas. Ambil keputusan secara cepat dan tepat, serta tingkatkan komunikasi dan koordinasi dengan satuan tugas negara lain, guna membangun satu kesatuan aksi dalam menangani permasalahan keamanan dan perkembangan situasi yang terjadi,” tegas Panglima TNI saat pemberangkatan kontingen.
Dari PBB dan Masyarakat Mali diharapkan Satgas Heli TNI ini diperpanjang mengingat kiprahnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Mali. Hal ini dibuktikan pula dengan keinginan Sekjen PBB yang telah berkirim surat kepada Preisiden RI untuk mengharap kelanjutan partisipasi Indonesia dalam misi. Sebagai negara yang berfilosofikan Pancasila dan mayoritas muslim, kehadiran pasukan TNI di sana lebih diterima oleh masyarakat Mali ketimbang pasukan dari negara lain. (Tan)
