Patroli Maritim Tiga Negara Siap Hadapi Kelompok Abu Sayyaf

MNOL, Jakarta – Asisten Operasi Panglima TNI, Asisten Operasi Armed Force Filipina dan Pejabat Majelis Keselamatan Negara Malaysia hari ini bertemu di hotel Parklane Jakarta (14/7) dalam rangka pertemuan Joint Working Group  (JWG) Trilateral Maritime Patrol antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Pertemuan tang berlangsung sejak Rabu, 13 Juli 2016 ini adalah untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan Joint Declaration/Deklarasi Bersama Yogyakarta tanggal 5 Mei 2016 lalu khususnya dalam rangka untuk mengoperasionalisasikan Patroli Trilateral di perairan yang menjadi perhatian bersama.

Pertemuan ini merupakan pertemuan JWG yang ke-3 dalam menyusun mekanisme kerjasama operasional dalam bentuk dokumen Framework of Arrangement yang berisi Standard Operating Procedure (SOP) patroli maritim trilateral Indomalphi. Setelah melaksanakan diskusi yang panjang, ketiga pejabat negara tersebut akhirnya dapat menanda tangani dokumen dimaksud.

Dengan ditanda tanganinya dokumen tersebut maka ketiga negara sudah dapat melaksanakan patroli maritim bersama yang diharapkan akan mengatasi  masalah keamanan di wilayah maritim yang menjadi perhatian bersama demi kepentingan nasional ketiga negara.

Secara umum ketiga negara akan meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi dan intelijen serta patroli di wilayah masing-masing. Apabila terjadi insiden (kapal dalam kondisi berbahaya/mengancam keselamatan manusia) di Area Operasi atau wilayah maritim yang menjadi perhatian bersama, maka aset/unit di sekitarnya dapat mengambil respon cepat yang tepat, dan terus berkomunikasi serta berkoordinasi dengan MCC (Maritime Command Centre) dan aset negara pantai masing-masing.

Stas Asops Panglima TNI, Letkol Laut (P) Salim yang turut mendampingi Mayjen TNI Agung Risdhianto, M.B.A. menyatakan kesiapan Indonesia dalam menjaga keamanan kawasan termasuk gangguan dari kelompok Abu Sayyaf yang sudah mengganggu keamanan maritim di perbatasan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.

“Sesuai tugas TNI berdasarkan undang-undang dan menjunjung tinggi Sapta Marga prajurit TNI siap menghadapi kelompok yang akan mengganggu kepentingan Nasional dan bekerjasama dengan Negara tetangga dalam menyelesaikannya dengan apa pun itu risikonya,” kata Salim.

Kelompok Abu Sayyaf

Sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 pemerintah wajib melindungi segenap bangsa Indonesia di mana pun berada. Kendati bukan berada di wilayah Indonesia, namun pemerintah tetap wajib dan berhak untuk membebaskan WNI yang disandera itu. Sehingga dengan konsensus tiga negara ini diharapkan, angka pembajakan dan perompakan dapat turun drastis atau tidak ada sama sekali.

Oleh karena itu, karakteristik Abu Sayyaf sebagai pimpinan komplotan ini juga diulas dalam pertemuan ini. Menurut data yang diperoleh, Abu Sayyaf merupakan seorang Mujahidin di Afghanistan yang berperang melawan Uni Soviet pada era 1980-an. Abu Sayyaf, yang berarti bapak ahli pedang dalam bahasa Arab, memiliki banyak anak buah dalam pertempuran tersebut.

Belakangan, nama Abu Sayyaf dipinjam sekelompok orang saat mereka memisahkan diri dari kelompok separatis Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) di Filipina pada 1991.

Kelompok ini tidak hanya ingin mewujudkan Mindanao yang merdeka, tapi juga negara Islam di kawasan tersebut. Sejak itu, Abu Sayyaf gencar memperjuangkan tujuan itu dengan memerangi aparat Filipina.

Menurut pengamat terorisme Nasir Abbas, yang pernah menjadi anggota kelompok separatis di Filipina, Abu Sayyaf berbeda dengan MNLF dan pecahan lain MNLF, Moro Islamic Liberation Font (MILF).

Meskipun sama-sama memeluk Islam dan memperjuangkan kemerdekaan dari Filipina, Abu Sayyaf dikatakan Nasir, lebih tidak terkontrol, karena anggotanya bergabung karena “solidaritas”, cenderung tidak berpendidikan dan minim pengetahuan sehingga bergerak melakukan perlawanan karena merasa terintimidasi dan didiskriminasi oleh Pemerintah Filipina.

“Mereka seperti gerombolan-gerombolan dengan banyak sel. Pimpinannya saja tidak tahu berapa jumlah anggotanya,” ungkap Nasir

Menurut Nasir, ini pulalah salah satu penyebab yang mendorong Abu Sayyaf melakukan perampokan, menculik dan meminta tebusan dalam setiap aksinya.

“Karena tidak mustahil ada di kalangan mereka yang bandit dan penjahat. Jadi, dalam memenuhi kebutuhan mereka, terutama perlengkapan senjata, amunisi, perlu biaya. Dari mana? Mereka tak dapat sumbangan dari luar negeri, mereka bukan orang kaya, bukan pengusaha,” tambahnya.

Sejak terpecah dari MNLF, Abu Sayyaf telah menculik ratusan orang. Mayoritas yang disandera adalah orang Filipina dan orang kulit putih. Tidak jarang sandera tersebut dibunuh, terutama yang tidak memenuhi permintaan tebusan.

Misalnya pada Juli 2009, dimana staf Palang Merah Internasional dari Italia, Eugenio Vagni, disandera selama enam bulan. Vagni dilepas di Jolo, setelah ditebus US$10.000 atau sekitar Rp130 juta.

Sementara itu, November 2015 lalu, Abu Sayyaf memenggal Bernard Ghen Ted Fen, seorang turis asal Malaysia, karena keluarga gagal memenuhi tebusan 40 juta peso atau sekitar Rp12 miliar.

Terakhir, pada November 2015, turis Malaysia, Bernard Ghen Ted Fen dibunuh setelah keluarga gagal memenuhi tebusan 40 juta Peso Filipina atau setara Rp12 miliar.

Selain menyandera, Abu Sayyaf pernah melakukan pengeboman. Pada Desember 1994, kelompok itu mengebom pesawat Philippines Airlines jurusan Manila-Tokyo dan menewaskan seorang penumpang.

Untuk kesekian kalinya WNI kerap menjadi korban dari aksi kelompok ini, sehingga pemerinah mengambil tindakan tegas namun tetap menghargai kedaulatan Filipina selaku negara tetangga. (Tan)