Categories: HLKKPTerbaru

Susi Pudjiastuti: Reklamasi Harus Sesuai Arahan Presiden

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

MNOL, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan, pembangunan reklamasi seyogyanya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Permintaan Pak Presiden sudah sangat jelas. Reklamasi jangan sampai melanggar Undang-undang, tidak boleh merusak lingkungan, tidak merugikan nelayan dan tidak ada yang menabrak peraturan”, jelas Susi saat memberi pengarahan dalam Diskusi Publik bertajuk Kebijakan Reklamasi, di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (4/10).

Susi mengungkapan, saat ini tercatat 37 lokasi yang akan dikembangkan melalui reklamasi. “Total ada 37 lokasi, yang 17 sedang reklamasi. Yang 20 akan melakukan reklamasi”, lanjutnya.

Susi juga menceritakan, pada rapat dengan Menteri Koordinator Maritim terdahulu, hal yang dibahas adalah mengenai pembangunan bendungan dengan tujuan pencegahan banjir Jakarta. Namun, dalam pelaksanaannya, Susi sangat menyayangkan karena ternyata yang dibangun lebih dahulu adalah pulau-pulau dari bagian reklamasi Teluk Jakarta.

“Jadi jika sekarang Jakarta banjir, ya bukan hal aneh. Ini flooding project. Mempercepat air dari hulu, tapi malah memperlambat air menuju pantai. Bukan naturalisasi atau dibelokkan”, ungkapnya.

Susi menyadari, bahwa izin reklamasi dengan luas tanah 500 ha adalah wewenang pemerintah provinsi, sementara tugas KKP adalah memberi rekomendasi, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang menyebut bahwa izin pelaksanaan reklamasi harus dengan izin KKP.

“Pulau yang dibawah 500 hektar memang menggunakan ijin Pemprov. Tapi ya kalau pulaunya ada 17, apa lagi melibatkan tiga provinsi, mau bagaimana?”, imbuhnya.

Saat ini, Susi beserta kementerian terkait tengah menunggu keputusan dari Bapennas terkait pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta yang sepakat dihentikan bersama karena tumpang tindihnya peraturan.

“Kalau ini tidak ditangani secara komprehensif oleh pusat, maka akan menjadi masalah besar nantinya. Saya setuju harus melibatkan swasta. Tapi drive harus di pemerintah. Karena kalau hanya swasta, bisa seenaknya sendiri”, tutup Susi.

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

IPCC Hadirkan Pelindo Mengajar 2026 di SMAN 4 Pontianak

Pontianak (Maritimnews) - PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) membawa program Pelindo Mengajar 2026 ke…

5 hours ago

Pelindo Bangun jaringan Pelabuhan Terintegrasi, Demi Kemandirian Logistik Nasional

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terus memperkuat konektivitas maritim untuk mendukung kemandirian ekonomi…

2 days ago

Akhirman back to alma mater, Motivasi 120 Siswa SMAN 7 Soppeng

Soppeng (Maritimnews) - Executive Director PT Pelindo (Persero) Regional 4, Akhirman kembali ke almamaternya, SMA…

2 days ago

Amankan Aset di Papua dan Perbatasan, Pelindo Gandeng Tiga Kejati

Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 memperkuat tata kelola perusahaan, perlindungan aset,…

3 days ago

TPS Jajaki Peluang Kolaborasi Teknologi dengan Perusahaan Austria

Surabaya (Maritimnews) – PT Pelindo Terminal Petikemas menjajaki peluang kolaborasi teknologi dan pengembangan infrastruktur transportasi…

4 days ago

Pelindo Jadi Orkestrator Lewat Command Center PINP

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero), tidak lagi memposisikan hanya sebagai operator pelabuhan. Kini…

5 days ago