Pangarmabar Janji Kembangkan Penguatan Armada di Daerah Rawan

MN, Jakarta – Komando Kawasan RI Armada Barat (Koarmabar) hari ini menggelar Rapat Staf dan Komando (Rasko) di Mako Koarmabar, Senin, (23/1/17). Di sela-sela rapat tersebut yang dihadiri oleh seluruh jajaran Koarmabar serta para Danlantamal dan Danlanal, Pangarmabar Laksda TNI Aan Kurnia menyampaikan perencanaan yang akan disusun berdasarkan arahan Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AL.

“Prioritas kita dalam tahun 2017 ini sesuai Rapim TNI dan TNI AL ialah pengembangan armada, terutama pengembangan di wilayah-wilayah rawan seperti Natuna,” ujar Aan kepada para awak media.

Lebih lanjut, jebolan AAL tahun 1987 ini juga menyatakan pengembangan di daerah rawan seperti di Natuna itu bukan hanya TNI AL saja melainkan TNI AD dan AU juga terlibat. Hal ini sesuai dengan konsep Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) yang sudah disusun oleh Mabes TNI beberapa tahun sebelumnya.

Kemudian terkait pengembangan infrastruktur pangkalan, Pati TNI AL Bintang Dua ini mengungkapkan pihaknya tengah merencanakan hal ini seperti contohnya pada Pondok Dayung yang berada di Ibukota NKRI.

“Pondok Dayung merupakan fasilitas labuh yang dimiliki oleh Armada Barat dan itu yang pertama dapat disandari oleh kapal-kapal besar. Sudah tentu ada perbaikan fasilitas di sana,” tandasnya.

Rencananya, pada 30 Januari 2017 mendatang Presiden Joko Widodo akan hadir dalam peresmian KRI Martadinata-331 sekaligus meninjau dermaga Pondok Dayung. Harapannya, kunjungan tersebut menghasilkan suatu komitmen dari presiden untuk membenahi dermaga bersejarah itu.

Selain infrastruktur, alutsista dan peningkatan personel turut menjadi fokus bahasan Rasko 2017. Terutama dalam mengembangkan Tim Western Fleet Quick Respons (WFQR) yang dimiliki oleh Koarmabar.

“Dalam setahun lalu, Tim WFQR mampu memeriksa sekitar 2500 kapal dan ada 636 kapal yang telah diproses. Artinya ini suatu prestasi yang baik dan akan kita tingkatkan lagi,” tambahnya.

Dalam proses kinerjanya, WFQR bekerja sama dengan Guspurla, Guskamla dan unit-unit lainnya guna mengamankan perairan NKRI di wilayah barat yang membentang dari Cirebon hingga Natuna dan Sabang.

Kehadiran WFQR ini telah membantu dalam mengurangi segala tindak kejahatan di laut baik perompakan, illegal fishing, trafficking dan lain sebagainya.

Dalam Rasko ini, Pangarmabar juga me-launching buku panduan yang akan digunakan oleh Danlantamal dan Danlanal dalam melaksanakan tugasnya. “Buku ini menjadi guidance bagi Danlantamal dan Danlanal dalam menjalankan arahan baik dari Panglima TNI maupun Kasal agar tidak terjadi kesalahan di lapangan,” bebernya.

Pada konferensi pers itu, mantan Pangkolinlamil dan Kadishidros ini didampingi oleh Kasarmabar dan para Danlantamal di bawah jajaran Koarmabar. Ia berharap pasca Rasko ini seluruh personel semakin mantap dalam melaksanakan tugasnya.

“kami para pimpinan berharap agar semuanya dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” katanya mengakhiri. (Tan/MN)