RUU Perikanan Pintu Gerbang Bagi Kegiatan Usaha Pasca Produksi

RUU Perikanan seharusnya membuka kembali mata publik mengenai pentingnya usaha paska produksi. Hal ini dilihat mengenai signifikansi kegiatan usaha paska produksi yang juga terlibat pada peningkatan devisa negara. Tidak hanya itu, kegiatan usaha paska produksi juga membantu mendistribusikan atau meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan baik tangkap maupun budidaya.

Read More

Kebijakan Cantrang, Apakah Jalankan Amanat Konstitusi (?)

Kebijakan cantrang dinilai melanggar amanat konstitui Republik Indonesia yang menegaskan adanya prinsip keadialan dan kesejahteraan.
Menteri Susi selaku wakil pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Permen 32 tahun 2016 mengenai larangan cantrang. Hal ini menimbulkan polemik. Larangan cantrang ini memiliki pengaruh multi-dimensi Sosial, ekonomi, politik dan Hankam.

Read More

Polemik Berkepanjangan dari Kebijakan Cantrang

Peraturan Menteri mengenai cantrang kini menuai polemik berkepanjangan. Tidak hanya berasal dari kalangan nelayan kelas atas, namun kebijakan ini menimpa seluruh lapisan bahkan hingga kelas nelayan kecil. Larangan transhipment yang menjadi sarana penunjang produktivitas usaha perikanan tangkap maupun sarana transportasi lainnya kini menjadi tersendat. Butuh gebrakan Menteri Susi dan Presiden Jokowi untuk turun menengahi masalah ini.

Read More