Reklamasi, ‘Jangan sampai Lautan Merindukan Daratan’

Oleh: Ahmad Pratomo*

MN – Reklamasi itu pada dasarnya bukti kerusakan yang dilakukan manusia terhadap alam. Penulis ingat betul apa yang dikatakan budayawan Aceh kelahiran Simeulue, Ampuh Devayan beberapa waktu yang lalu. Katanya, “Bangunan yang dibangun permanen di bibir pantai adalah bentuk kejahatan pada laut. Jangan salahkan laut jika lautan merindukan daratan”.

Petikan kalimat itu bukan hanya sebagai ilustrasi semata tentang keseimbangan alam, tetapi ada daya kosmik yang kuat dari suatu habitat dan hubungan manusia dengan alamnya.

Pernyataan yang dilayangkan Ampuh Devayan itu, tentu mengingatkan penulis pada permasalahan reklamasi Teluk Jakarta yang nyatanya juga menimbulkan problematika. Baik itu pada ekologi, ekonomi, politik bahkan kultural relasi budaya masyarakat nelayan setempat.

Pertarungan Pilkada DKI menyeruakkan kembali isu reklamasi Teluk Jakarta yang sudah menjadi isu nasional ini. Tentunya pernyataan Abang Ampuh ini bisa menjadi justifikasi kultural bagi pasangan calon gubernur yang dengan tegas menolak reklamasi Teluk Jakarta. Begitu juga bagi pasangan calon yang mengusung reklamasi sebagai program utamanya.

Pertarungan paradigma hingga pertarungan keyakinan bertemu di dalam kancah Pilkada DKI yang terdapat hubungan tarik menarik antara yang pro dan kontra reklamasi.

Tidak dapat disangkal pula jika isu reklamasi menjadi sedemikian besar karena benefit reklamasi bagi para pemodal. Kasus ini juga menyeret sejumlah nama politikus dan orang pemodal besar lainnya ke dalam pusaran isu yang lebih besar.

Penulis memandang bagi yang mempertahankan reklamasi, alasannya hanya soal bagaimana modal dari investor yang sudah masuk itu dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan kata lain sudah kepalang tanggung kendati aturannya belum memadai.

Jadi sudah jelas sekarang bahwa pertarungan pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada putaran kedua nanti akan berujung pada pertarungan pro kapitalis yang mengusung konsep kemaritiman Jakarta dengan pro kerakyatan yang juga mengusung konsep kemaritiman Jakarta (masyarakat nelayan-red). Namun nyatanya, isu reklamasi ini juga sebagai langkah besar untuk menjaga kedaulatan kita, bukan hanya sisi etnisitas nilai masyarakat adat Jakarta tapi juga pada batas-batas administrasi negara.

Kebijakan reklamasi Teluk Jakarta tak ubahnya kebijakan bercorak Gubernur Jenderal pada masa kolonial. Suasana kebatinan itu pula yang membawa kewaspadaan tingkat tinggi kala melihat pengalaman Singapura yang notabene merupakan daerah pemukiman orang-orang Melayu bernama Tumasik, yang kini sudah berganti wajah.

Kesadaran perlawanan dari arus bawah harus tetap terjaga karena bukan hanya pembelaan terhadap masyarakat nelayan saja, tetapi juga pembelaan kita terhadap kesatuan dan marwah bangsa Indonesia. Masih banyak jalan lain menuju modernisasi tanpa reklamasi. Dan masih banyak ribuan pulau yang belum terbangun, lalu kenapa harus membuat pulau buatan lagi?

Jakarta adalah bagian dari sejarah maritim Nusantara. Teluk Jakarta ada di dalam bingkai kesejarahan itu dan reklamasi jangan sampai menjadi sarana penghancuran terhadap nilai-nilai sejarah itu sendiri.

Di teluk inilah, Fatahillah, Sang Senopati Demak menghalau laju armada Portugis untuk misi ekspansi di Sunda Kelapa. Di teluk ini pula saksi bisu kedigdayaan Jayakarta menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara Selat Sunda dan Selat Malaka, serta antara Malaka dengan Maluku, yang menjadi rute Jalur Rempah Nusantara.

Dengan demikian, tidak ada lagi alasan untuk tidak menolak reklamasi. Cukup segarkan ingatan kita tentang apa yang diutarakan oleh seorang budayawan Aceh berikut ini, “Jangan Sampai Lautan Merindukan Daratan”.

*Penulis adalah Ketua Bidang Budaya dan Sejarah Maritim Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI)