Sesuai visi PMD, Dirut Pertamina Baru dituntut Hidupkan Direktorat Maritim

MNOL, Jakarta – Organisasi Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) terus mengawal penunjukan Dirut Pertamina baru agar sesuai dengan ruh visi Presiden untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia (PMD) yang bernafaskan Nawacita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Melalui Juru Bicaranya, Teddy Syamsuri, eSPeKaPe berharap agar Dirut Pertamina yang baru menghidupkan kembali Direktorat Perkapalan atau Maritim agar BUMN kebanggaan rakyat Indonesia ini sesuai dengan cita-cita negara maritim.

”Di tangan dirut baru nantinya struktur direksi Pertamina sebaiknya menghidupkan kembali Direktorat Perkapalan atau Maritim yang dulu pernah ada. Sementara saat ini berada di bawah Direktorat Pemasaran dan setingkat deputi,” ujar Teddy di Jakarta (13/3).

Dalam sejarah Pertamina, Direktorat Perkapalan ditetapkan dengan Keppres No 11 tahun 1990, dengan tugas pokok antara lain menyelenggarakan atau melakukan pengelolaan kapal-kapal perusahaan serta menyelenggarakan pengangkutan minyak dan gas bumi, BBM serta produk-produk Petrokimia lainnya

Dari hasil penjabaran Keppres tersebut dan berdasarkan kebutuhan di lapangan, maka tugas dan fungsi Direktorat Perkapalan ini meluas menjadi usaha transportasi laut, usaha di sekitar perkapalan, adanya kebutuhan pelabuhan khusus, usaha di dok perkapalan dan teknik bawah air.

Namun setelah keluarnya UU No 22 tahun 2001 tentang Migas, Direktorat Perkapalan dikerdilkan menjadi deputi di bawah Direktorat Pemasaran. Tidak hanya itu, Teddy mencatat dahulu Pertamina Trans Ocean atau Pertamina Tongkang juga berada di bawah kendali Direktorat Perkapalan dan Telekomunikasi.

“Setelah keluar UU Migas menjadi anak perusahaan. Maka dari itulah kami berharap Dirut Pertamina yang baru memiliki komitmen untuk menghidupkan kembali Direktorat Perkapalan,” imbuh Teddy.

Lanjut pria yang aktif dalam organisasi Pelaut Senior ini, tuntutan ini juga disepakati oleh pihak Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Bahkan namanya diusulkan menjadi Direktorat Maritim.

“Kita pakai nama maritim karena cakupannya  lebih luas. Bukan hanya soal perkapalan saja tetapi soal eksplorasi migas di laut atau offshore dan kesyahbandaran juga bisa masuk dalam direktorat ini,” bebernya.

Oleh karena itu ia berharap Presiden Jokowi, Menteri BUMN Rini Sumarno, Wamen ESDM Arcandra Tahar sampai Komut Pertamina Tantri Abeng memperhatikan hal tersebut saat menetapkan Dirut Pertamina guna tercapainya visi Poros Maritim Dunia.

Menurutnya pendekatan sejarah, kondisi dan karakter Pertamina yang menjadi jati diri BUMN Migas plat merah ini menjadi syarat mutlak dalam memilih seorang Dirut Pertamina.

Selain itu, figur yang terpilih harus ahli migas, profesional, kredibel, transparan, akuntabel, anti mafia migas, anti KKN, peduli keadilan sosial bagi rakyat khususnya untuk pekerja dan utamanya untuk pensiunan agar ada makna hidup sejahtera.

“Insya Allah Pertamina tak lagi jadi obyek tudingan publik jika ada kenaikan harga BBM atau kelangkaan BBM. Dan jangan lagi Pertamina jadi Kuda Troya Politik,” pungkasnya.

(Adit/MN)