Taat Audit, PT Pelni Kembalikan Kas Negara sebesar Rp 46.16 Milyar

MNOL, Jakarta –  Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas ketaatan PT. Pelni untuk menyelesaikan pengembalian kelebihan pembayaran ke Negara. Apresiasi disampaikan kepada PT. Pelni yang telah dengan cepat berusaha menyelesaikan hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebelum batas akhir 20 hari.

“Sampai saat ini PT. Pelni telah mengembalikan kepada negara sebesar Rp46,16 miliar dalam dua tahap.  Pertama telah disetor ke kas negara sebesar Rp 6 miliar dan kedua disetor ke kas negara sebesar Rp.40,16 miliar dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2017 kemarin,” ujar Cris melalui siaran persnya yang diterima redaksi (9/3).

Lebih lanjut, Cris menyampaikan bahwa dari hasil pembahasan bersama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT. Pelni, kekurangan  setoran PT. Pelni sebesar Rp18,7 miliar terdiri dari Rp13,35 miliar masih akan dibahas di tingkat internal PT. Pelni dengan melibatkan cabang Ambon, Bitung, Ternate dan Kota Baru.

“Sedang sisanya sebesar Rp5,39 miliar merupakan setoran PNBP yang masih perlu dilakukan rekonsiliasi/pencocokan data dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Jika sudah terdapat titik temu data-data kerugian negara tersebut PT. Pelni akan segera menyelesaikannya,” terangnya.

Pengembalian ke kas Negara oleh  PT. Pelni ini  merupakan bukti ketaatan audit untuk menyelesaikan hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan berharap ke depan tidak terjadi lagi temuan yang mempunyai nilai kerugian negara. Untuk itu Inspektorat Jenderal membuka diri seluas-luasnya kepada para auditi/unit kerja obyek pengawasan untuk melakukan konsultasi atau bahkan pendampingan dalam  pelaksanaan kegiatan yang mempunyai nilai besar dan resiko tinggi.

Inspektorat Jenderal Kemenhub kini telah berubah paradigma tidak hanya berperan sebagai Watchdog, namun juga berperan sebagai penjamin mutu (quality assurance) dan konsultan.

“Perlu saya sampaikan disini bahwa sasaran kinerja Inspektorat Jenderal  Kementerian Perhubungan diantaranya adalah meningkatnya kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan Clean Governance,” tandas Cris.

Selain itu, beberapa capain kinerja Inspektorat Jenderal yang  patut dicatat  sebagai prestasi di antaranya adalah peningkatan kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah-red) level 3 IACM (Internal Audit Capability  Model) sejak tahun 2015 bersama Kementerian Keuangan dan BPKP di mana untuk mencapai level ini merupakan standar kelas dunia.

“Deklarasi anti pungutan liar ini juga berhasil diterapkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mendapatkan nilai baik. Kami sama-sama memegang komitmen ini,” pungkas Cris.

(Aljun/MN)