PB HMI: Pemiskinan Nelayan terjadi secara Terstruktur dan Sistematis

MNOL, Jakarta – Hari ini tepatnya 6 April 2017, Hari Nelayan Nasional yang ke 57 diperingati di tengah kehidupan nelayan yang masih jauh dari kata sejahtera. Meskipun berjalan di tengah visi Poros Maritim dunia, tanda-tanda ke arah kesejahteraan nelayan pun masih jauh panggang daripada api.

Ketua Bidang Agraria dan Kemaritiman Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI) Mahyudi Rumata turut menyorot fenomena itu sebagai bagian dari permasalahan bangsa dengan cita-citanya menjadi negara maritim.

Menurutnya, nasib para nelayan masih berada dalam skema kemiskinan struktural. “Itu nampak terlihat dari meluasnya perampasan wilayah pesisir yang menjadi tempat tinggal dan ruang hidup masyarakat terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” kata Yudi biasa akrab disapa di Sekretariat PB HMI, Jakarta (6/4/17).

Sambung pria asal Maluku ini, contoh perampasan ruang wilayah kelola para nelayan tersebut adalah dengan maraknya aksi reklamasi yang didorong oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, kebijakan penetapan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah gaya baru perampasan ruang wilayah kelola para nelayan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Perampasan ruang yang meluas oleh sejumlah pihak sangat mempengaruhi kesejahteraan para nelayan. Karena situasi tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosiologis nelayan dalam beraktivitas di wilayah pesisir ruang kelola mereka,” terangnya.

Selain 10 Kawasan KSPN pihaknya mencatat terdapat 25 kawasan pesisir yang direklamasi secara kumulatif. Hal tersebut telah menggeser sedikitnya 13.433 nelayan dengan melibatkan 18.151 Kepala Keluarga (KK) dari wilayah kelolanya.

“Akibatnya para nelayan tersebut dipaksa mencari mata pencaharian lain di luar tradisi melaut yang telah ratusan tahun mereka lakoni. Di balik alih fungsi mata pencaharian tersebut, ironisnya adalah adanya peran negara yang diketahui ikut mendukung program pergeseran para nelayan tersebut,” ungkap Yudi.

Sejumlah fakta di atas, telah menegaskan bahwa perampasan ruang wilayah kelola para nelayan telah terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang sulit untuk dibatasi karena adanya dukungan secara langsung oleh negara.

Melalui momentum Hari Nelayan kali ini, Yudi berharap menjadi tonggak penting untuk memulai mensejahterahkan para nelayan, karena nelayan memegang peranan penting dalam mengelola wilayah perairan nasional dan garda terdepan dalam perwujudan negara maritim.

Berdasarkan catatan Badan Informasi Geospasial, dua pertiga wilayah laut indonesia terdiri dari 13.466 pulau dan mencapai luas laut keseluruhan 5,8 juta km2. Dengan luas wilayah lautan seperti itu, potensi perikanan yang ada di dalamnya mencapai 6,5 juta ton.

“Dengan demikian yang harus segera dilakukan adalah menghentikan seluruh proyek perampasan ruang dengan meninjau ulang kebijakan penetapan 10 KSPN dan menghentikan proyek-proyek reklamasi, agar dapat memastikan hak-hak konstitusional nelayan terutama nelayan tradisional,” bebernya.

Selanjutnya, pemerintah juga harus bersungguh-sungguh memikirkan nasib kesejahteraan para nelayan dengan tidak menjadikan setiap kebijakan mengunakan logika pencitraan. “Ironis kalau dikatakan sebagai bangsa pelaut tetapi nelayannya masih hidup dibawah garis kemiskinan,” pungkasnya.

(Adit/MN)