Menko Maritim: Silahkan Dana Infrastruktur China Masuk, Komunis Jangan!

MNOL, Jakarta – Menko Maritim Luhut B Pandjaitan menyampaikan hasil kunjungannya bersama Presiden ke China pada forum Inisiatif Sabuk (Belt and Road Initiative) dan Jalur Sutra beberapa waktu lalu. Menurut Menko Luhut dalam konferensi yang dihadiri 29 kepala negara itu, China memiliki dana USD 3 triliun guna membangun serta mengajak negara-negara peserta untuk bekerja sama.

“Kami menawarkan tiga proyek yang terintegrasi, proyek pertama di Bitung di Sulawesi Utara itu terintegrasi. Ada tol road nya, ada kereta apinya, lapangan terbang, pelabuhan, ada juga property area di sana,” kata Luhut di kantornya beberapa waktu lalu.

Menko Luhut mengatakan bahwa lapangan terbang di Manado itu tidak bisa lebih dari 2.800 meter lagi. Sementara sekarang ini jumlah turis dari Tiongkok naik sampai 1.200 persen, hotel dan akomodasi sudah tidak mampu menampung.

“Kalau infrastruktur ini jadi, jalan kereta api itu juga bisa sampai ke Provinsi Gorontalo. Bisa menjadi suatu kawasan. Wisatawan bisa melanjutkan ke Bunaken dan Wakatobi. Jadi dari situ mereka bisa ke Toraja dan Bali,” jelasnya.

Lalu ada proyek di Kalimantan Utara yang mempunyai potensi listrik 7.200 megawatt yang akan dibuat smelter.

“Smelter itu nantinya bisa memproduksi nikel, aluminium. Di forum tersebut kami sudah bertemu CITIC, perusahaan nomor lima terbesar di dunia dengan aset 300 miliar dollar, mereka juga mempunyai pengalaman Hydro power. Saya bilang, kamu punya harga listrik di Tiongkok itu 10-12 sen per kilo VA. Kalau kamu bangun hydro power di sini itu bisa 4 atau sampai 5 sen per kilo VA, tetapi setelah berjalan waktu pasti antara 3 sen VA,” beber Purnwirawan TNI AD itu.

“Di kita sendiri akan investasi, tetapi saya minta harus memperhatikan limbah dengan menggunakan teknologi terkini.  Mereka setuju. CITIC  bilang nanti material dari Australia maupun dari Afrika kami proses aja di situ. Saya bilang silahkan saja. Tetapi dari Inalum sendiri rupanya berminat juga masuk. Akhirnya kami jadikan partner saja, Inalum membutuhkan 1.500 megawatt listrik. Jadi semua orang melihat ini menjadi peluang,” tambahnya.

Meski begitu ia mengatakan pemerintah tetap mewaspadai beberapa isu sensitif yang akan muncul bersamaan dengan kerja sama ini, antara lain komunis dan pekerja China.

“Kita waspadai betul itu. Oleh karena itu, Presiden sampai mengumpulkan sampai Kepala Staf Angkatan, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, Menkopolhukam untuk antisipasi itu. Presiden telah memberikan instruksi supaya unsur-unsur teritorial intelijen bisa memastikan tidak ada masuk ideologi komunis di Indonesia, tapi kalau uangnya sih nggak apa-apa,” selorohnya.

Risiko lainnya yang harus diperhatikan adalah pekerja ilegal (illegal worker). mengantisipasi ini, Presiden Jokowi pun memerintahkan semua elemen teritorial supaya memantau dan memastikan isu-itu tidak ada.

Kendati demikian, Menko Luhut, menyatakan jika hanya beberapa ribu illegal worker masuk masih bisa dipahami. Tetapi jika sampai puluhan, bahkan ratusan ribu pekerja maka ini yang harus segera diselesaikan.

“Presiden telah memberi arahan untuk mengurangi kemungkinan itu tidak terjadi. Kita siapkan buruh kita lebih awal dengan politeknik, vokasional. Bisa pakai dan kita atau kirim pekerja ke pabrik-pabrik yang akan investasi di Indonesia,” pungkasnya.

(Anug/MN)