Renungan Negara Poros Maritim, Ijazah Pelaut Palsu masih Bertebaran

MN, Jakarta – Seiring dengan hampir genap tiga tahun berjalannya pemerintahan poros maritim dunia (Jokowi-JK), nasib pelaut Indonesia masih jauh dari harapan. Alih-alih memiliki mimpi sebagai bangsa pelaut dengan nenek moyang seorang pelaut, namun kenyataannya nakhoda negeri ini masih menutup mata soal kesulitan yang dihadapi oleh pelaut.

Menurut Ketua Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Andri Yani Sanusi, pemerintah justru kerap melakukan kejahatan yang terorganisir kepada pelaut. Bahkan hal tersebut tidak tersentuh dengan hukum sama sekali.

“Bagaimana mungkin ijazah pelaut dan sertifikat pelaut dipalsukan lebih dari 600 ribu banyaknya. Segitu mustahil orang di luar kementerian bisa memasukannya ke dalam database kementerian terkait (Kementerian Perhubungan-red),” terang Andri di Jakarta (17/6).

Sedangkan ijazah dan sertifikat baru sah apabila sudah masuk dalam database kementerian. Sementara untuk memasukan ke dalam database yang punya akses adalah hanya pejabat di kementerian tersebut.

“Yang membuat bingung lagi ini sudah berlangsung tahunan dan menteri yang memimpin kementerian tersebut sudah mengetahuinya, alangkah anehnya melakukan pembiaran. Tidak ada tindakan signifikan untuk menghapus ijazah palsu tersebut,” tandasnya.

Kendati pemerintah sudah membuat tim-tim khusus untuk menanggulangi maslaah ini, namun hasilnya belum banyak tampak. Dengan kata lain, praktik-praktik tersebut masih marak di kementerian terkait.

“Banyak pemegang ijazah palsu tersebut warga keturunan yang buta huruf, apalagi sampai memegang ijazah perwira kapal. Akibatnya pelaut pribumi merasa tersingkirkan dalam hal ini,” tandasnya.

Susahnya pelaut mencari kerja salah satu faktor penyebabnya adalah banyak beredar Ijazah palsu, karena pemegang ijazah palsu mau diupah murah dan banyak juga pemegang ijazah palsu adalah antek perusahaan yang dipasang.

“Bahkan di antara mereka menjabat sebagai seorang perwira kapal. 95% di antara mereka adalah warga keturunan, dan upahnya pun jauh melebihi pemimpin tertinggi di atas kapal,” bebernya lagi.

Pasalnya, banyak upah pelaut dengan jabatan terendah jauh di bawah UMP, sambung Andri, ini salah satu tidak kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya sendiri.

“Upah dengan Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta sangat tidak layak dan tidak manusiawi. Kebanyakan perusahaan yang memberi upah adalah perusahaan warga keturunan. Bukan berarti saya penebar SARA tetapi ini kenyataan di lapangan,” tegasnya.

Masih kata Andri dengan geram, jangan salahkan pelaut jika sewaktu-waktu menjadi bom waktu yang akan meledak dan menimbulkan kegaduhan yang membuat bangsa ini malu di mata lnternasional.

“Sungguh miris dunia kepelautan di negeri ini. Konon cerita nenek moyang ku seorang pelaut, tetapi nasib pelaut jauh dari perhatian pemerintah, malah ikut diperas dan ditindas. Mana yang namanya Tol Laut dan Indonesia Poros Maritim Dunia?” selorohnya dengan nada tinggi.

Lebih lanjut ia menyatakan sebagai negara kepulauan yang luas sudah seharusnya pemerintah memberi kemudahan kepada pelaut dalam hal regulasi dan birokrasi,  sebaliknya bukan malah mencekik pelautnya.

“Pelaut adalah tulang punggung perekonomian bangsa. Apa jadinya negara ini tanpa pelaut? Siapa yang menjadi penghubung antar pulau di Indonesia kemudian?” selorohnya lagi.

Ia miris melihat profesi yang sangat mulia ini tetapi tak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Menurutnya belum ada sejarahnya sejak Orde Baru sampai detik ini, pelaut diundang presiden untuk menyampaikan aspirasinya.

“Kalau ini masih dibiarkan dan tidak ada solusi dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pelaut Indonesia, maka jangan salahkan saya apabila pelaut bersatu dan tumpah ruah ke jalanan di kota-kota besar di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Apakah sejarah akan kembali berulang seperti pada peristiwa kapal Zeven Provincien tahun 1933, di mana pelaut menjadi ujung tombak dalam perjuangan untuk memperbaiki keadaan? Kita nantikan perjuangan PPI dalam memperbaiki nasib bangsa khususnya para pelautnya dalam bingkai cita-cita negara maritim.

(Ardi/MN)