Indonesia, Singapura, dan Malaysia Gelar Survei Bersama di Selat Malaka dan Singapura

MN, Jakarta – Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan salah satu jalur laut yang paling sibuk, arus lalu lintas yang tidak terputus melalui selat merupakan elemen yang sangat penting bagi urat nadi perekonomian banyak negara.

Jika arus lalu lintas di jalur tersebut terganggu, akan berdampak buruk pada perdagangan internasional dan ekonomi global secara keseluruhan.

Tiga negara pantai di  Selat Malaka dan Singapura,  yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura bersama the Malacca Strait Council (MSC) serta Japan Hydrographic Association (JHA) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MOU) tentang survei bersama Selat Malaka dan Selat Singapura tahap dua di Kota Kinabalu, Malaysia, Selasa (3/10).

Survei ini bertujuan untuk  updating (pembaharuan data) Electronic Navigational Chart (ENC) di perairan tersebut. Delegasi Indonesia dalam kegiatan ini diwakili oleh Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro dan Dirjen Hubla.

Survei bersama tiga negara ini meliputi survei batimetri dan pengamatan pasang surut di sejumlah area, yang dilaksanakan dalam rangka melakukan pemutakhiran terhadap peta laut dan peta elektronik (electronic navigational chart) perairan di sepanjang TSS Selat Malaka dan Selat Singapura yang memiliki panjang alur 260 Nautical Miles.

Kegiatan penandatanganan MOU tersebut merupakan bagian dari forum kerjasama yang diadakan di Kota Kinabalu ini, adalah jalan bagi negara pengguna, industri perkapalan, dan pemangku kepentingan lainnya yang diundang untuk bertemu dan mengadakan diskusi terbuka dengan negara-negara pesisir.

Hal ini dimaksudkan sebagai sarana  berdialog dan sharing (berbagi) mengenai isu-isu yang terjadi di Selat Malaka dan Selat Singapura. Dalam hal ini, forum kerjasama merupakan  cara  bagi negara-negara pantai untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna selat secara terkoordinasi.

Forum Kerjasama juga akan memfasilitasi kerja sama yang lebih konkret dan praktis antara negara-negara pesisir dengan negara pengguna, industri perkapalan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjamin keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan di selat tersebut.

Melalui forum kerjasama ini, gagasan dapat diwujudkan dengan berbagai upaya guna lebih meningkatkan keselamatan dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Adapun kegiatan di Kinabalu ini terdiri atas tiga agenda, yaitu The 10th Cooperation Forum Meeting pada 2-3 Oktober 2017, The 10th Project Coordination Committee (PCC) Meeting pada 4 Oktober 2017, serta The 42nd Tripartite Technical Experts Group (TTEG) Meeting pada 5-6 Oktober 2017, serta Tripartite Technical Expert Group (TTEG).

Kegiatan-kegiatan tersebut  untuk mengaplikasikan article 43 UNCLOS 1982 yang mendorong peran serta user states dan stakeholders dalam peningkatan keselamatan dan  perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dan Selat Singapura.