Kedaulatan Maritim, Tulang Punggung Kedaulatan Energi Nasional
Diskusi Pertamina Shipping
MN, Bandung – Tata kelola pembangunan kedaulatan maritim Indonesia yang berdampak pada tegaknya kedaulatan energi nasional menjadi keberhasilan visi Poros Maritim Dunia. Hal itu menjadi topik hangat dalam pembahasan diskusi yang digelar oleh SP Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (FKPPA) Pertamina bertajuk ‘Kedaulatan Maritim Sebagai Poros Penunjang Kedaulatan Energi Nasional’ di hotel Jayakarta, Bandung, (27/10).
Diskusi yang dihadiri oleh SVP Pertamina Shipping Alfian Nasution tersebut menghadirkan pembicara antara lain pakar hukum Prof. Juajir Sumardi SH, Kasubdis Strategi Taktik Operasi, Mabes TNI AL, Kolonel Laut (P) Salim, S.E, perwakilan dari Indonesia National Shipowners Association (INSA) dan Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami).
Dalam sambutannya, Ketua SP FKPPA Capt. Sofyani Faisol menyatakan bahwa saat ini Pertamina sebagai BUMN kebanggaan rakyat Indonesia yang bergerak di bidang migas sedang dicabik-cabik oleh keadaan.
“Sebanyak 85 persen migas di Indonesia dikelola oleh asing. Kita harus bersama-sama untuk memperjuangkan itu,” ujar Faisol biasa disapa.
Dengan berapi-api Ketua SP FKPPA mengungkapkan sebanyak 260 kapal, yang benar-benar dimiliki Pertamina hanya 70 kapal. Sisanya, beberapa sahamnya dimiliki oleh asing.
Hal itu yang membuat SP FKPPA melalui diskusi ini dan merupakan bagian dari kegiatan Rapat Kerja sejak 24 Oktober 2017 lalu, mengajak seluruh komponen bangsa untuk sama-sama memperjuangkan kemelut tersebut.
“Ingat Pertamina itu BUMN artinya miliknya rakyat, bukan milik pemerintah. Jadi kalau Pertamina ingin dijual maka harus ijin terlebih dahulu kepada rakyat dan tentu rakyat tidak akan setuju,” tandasnya.
Dalam jalannya diskusi, Prof Juajir Sumardi menyatakan dengan total 85% industri hulu dipegang oleh asing, maka hal itu menjadi bagian dari melumpuhkan negara. Karena masalah kedaulatan maritim menyangkut kedaulatan energi yang merupakan hajat hidup orang banyak.
“Kedaulatan energi kita berada pada titik nadir dan itu tentunya berpengaruh bagi ketahanan nasional kita. Dan core daripada kedaulatan energi ada pada kedaulatan maritim,” kata Juajir.
Terlebih dengan adanya azas cabotage, yang menghendaki kapal yang berlayar di Indonesia harus berbendera Indonesia dan diawaki oleh Warga Negara Indonesia, seharusnya mampu menopang kedaulatan maritim kita. “Azas cabotage itu merepresentasikan kedaulatan maritim kita dan itu sudah diatur oleh pasal 7 dan 8 Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,” tambahnya.
Ahli hukum asal Universitas Hasanuddin, Makassar itu lebih jauh menyebut hukum laut internasional telah mengatur bahwa negara pantai berhak menerapkan azas cabotage.
Dengan azas tersebut, seharusnya Pertamina dapat menguasai 65 persen pelayaran migas di Indonesia.
“Pertamina harus melepaskan ketergantungan dari kapal-kapal asing, karena itu berpotensi membuka rente dari orang-orang yang ingin menggerogoti kedaulatan kita,” beber Juajir.
Kedaulatan dan Strategi Maritim
Dalam perjalanan visi Poros Maritim Dunia, sudah seharusnya pemerintah memiliki strategi maritim untuk mencapai kedaulatan maritim nasional. Kasubdis Strategi Taktik Operasi, Mabes TNI AL, Kolonel Laut (P) Salim, S.E mengulas hal itu berdasarkan tupoksi TNI AL.
Matra bermotto jalesveva jayamahe tersebut, secara universal memiliki fungsi militer, penegakan hukum di laut, dan diplomasi. Dalam hal kedaulatan energi, TNI AL juga mengamankan ekspolrasi dan eksploitasi migas yang dilakukan oleh Pertamina.
“Kita percaya siapa yang menguasai energi maka akan menguasai dunia. Wilayah kita yang terletak di garis khatulistiwa dan memiliki laut yang luas tentu akan menjadi incaran dunia. TNI khususnya TNI AL berkewajiban menjaga kedaulatan tersebut,” ujar Salim.
Namun, lulusan AAL tahun 1995 ini menyayangkan, hingga saat ini kita belum memiliki strategi maritim yang diturunkan menjadi strategi pertahanan maritim. Padahal, tanpa strategi maritim yang baik, niscaya kedaulatan maritim tercapai.
Lalu bagaimana mau bisa menopang kedaulatan energi jika maritim kita tidak berdaulat? Pamen TNI AL yang rajin menulis buku ini mengajak seluruh audiens yang hadir untuk bersama-sama memperjuangkan kemaritiman sebagai wujud tegaknya kedaulatan Indonesia.
Ia pun mengulas perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sejak zaman Nusantara dahulu memiliki peradaban maritim besar agar menjadi pijakan dalam membangun visi maritim saat ini.
‘Kita lihat Deklarasi Djuanda telah mempertegas kedudukan negara kepulauan berdasarkan Proklamasi dan Sumpah Pemuda. Andaikata Sumpah Pemuda bisa ditambah satu poinnya, maka yang satu itu adalah kesamaan sejarah,” tuturnya.
Menanggapi permasalahan yang melanda Pertamina saat ini, Salim mengingatkan agar perjuangan apapun harus dilandasi dengan niat yang ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara. Selama niatnya bukan dilandaskan atas itu maka perjuangan itu tidak akan pernah berhasil.
“Selain perjuangan itu dilandasi dengan persamaan nasib, juga harus dilandasi dengan jiwa yang kuat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Saat ini policy kita pada UUD Amandemen telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita,” ujarnya lagi.
Menengok ke belakang, Deklarasi Djuanda bisa berjalan ketika momentum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjadi. Salim menegaskan, seperti terulang lagi saat ini, di mana tuntutan kembali ke UUD 1945 menjadi cara untuk mewujudkan negara maritim yang besar.
“Bisakah poros maritim terwujud tanpa Dekrit? Kita lihat saja, yang pasti kondisi saat ini sudah kacau dan banyak peraturan-peraturan yang saling berbenturan dan mengacu kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Acara ini, selain dihadiri oleh perwakilan organisasi maritim, juga dihadiri para Taruna dari beberapa sekolah maritim dan HMI Cabang Bandung yang mewakili mahasiswa.
(Adit/MN)
