Sinergi dengan FAO, KKP Siapkan Strategi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Sekretaris DPJB Tri Hariyanto.
MN, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan strategi berskala nasional untuk pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan. Strategi tersebut tertuang dalam dokumen National Strategy on Aquatic Animal Health and Environment yang diserahkan langsung oleh Food and Agriculture Organization (FAO) Representative, Mark Smulders kepada pihak KKP, di Jakarta, Selasa (27/2).
Dalam pengantarnya, Mark Smulders menyampaikan bahwa dokumen tersebut merupakan salah satu keluaran dari kerjasama KKP-FAO dalam proyek TCP/INS/3402 yang memuat stretegi umum komprehensif dalam membangun dan meningkatkan kapasitas pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan di Indonesia.
“Saya berharap strategi pengelolaan ini dapat diimplementasikan untuk mengurangi risiko serangan penyakit ikan dan upaya pengendalian lingkungan,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Tri Hariyanto mengatakan, dokumen strategi ini untuk merespon berbagai kasus merebaknya hama, penyakit ikan, dan penurunan kualitas lingkungan di beberapa sentral kawasan budidaya di Indonesia. Menurutnya, kematian ikan akibat serangan penyakit dan penurunan kualitas lingkungan masih menjadi permasalahan laten dan dirasakan semakin kompleks.
“Kondisi cuaca ekstrem dengan intensitas hujan yang tinggi, justru memunculkan kembali beberapa patogen penyakit seperti Motil aeromonas septicemia. Ini yang harus kita waspadai dengan sedini mungkin melakukan upaya mitigasi,” tegas Tri saat membuka pertemun Pencegahan dan Penanganan Kematian Ikan di Gedung KKP, Selasa (27/2).
Tri juga mengingatkan potensi risiko jenis penyakit lintas batas baru yang mengancam usaha perikanan budidaya seperti Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND); White Feces Syndrome (WFS); Enterozyton Hepatopenaei (EHP) dan Tilapia Lake Virus ( TiLV).
“Perlu upaya kerja sama lintas sektoral bahkan lintas negara khususnya dalam mengantisipasi penyebaran penyakit ikan lintas batas ini. Risk analysis import harus diperketat lagi termasuk pengawasan pada pintu-pintu masuk pelabuhan muat ekspor.
Ia juga memberikan gambaran bahwa permasalahan pada usaha budidaya udang yakni belum lepasnya dari risiko wabah virus WSSV, IMNV, dan penyakit WFD, sehingga mengancam produktivitas budidaya udang di sentral-sentral produksi.
“Mitigasi dan peringatan dini menjadi hal yang mutlak dilakukan. Peta sebaran penyakit, kecenderungan penyebaran beserta pemicunya, dan langkah antisipatif harus diketahui secara real time dan sampai ke pembudidaya secara cepat,” imbuhnya.
Di sisi lain, KKP juga mendorong pembudidaya untuk betul-betul konsisten dalam menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB). Pemenuhan sertifikasi lingkungan seperti izin lingkungan dengan dokumen Amdal dan atau UKL/UPL harus dipenuhi, utamanya bagi unit usaha skala menengah/besar dan memiliki risiko dampak penting bagi lingkungan hidup.
KKP juga terus mendorong pendekatan pengembangan budidaya berbasis klaster. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan budidaya secara terintegrasi, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
