Danseskoal Laksda TNI A Octavian (kedua dari kiri)
MN, Jakarta – Ketahanan maritim ASEAN menjadi konsep penting dalam membangun dinamika lingkungan strategis di antara hubungan kawasan Samudera Hindia dan Pasifik.
Hal itu sebagaimana dipaparkan oleh Dansekoal Laksda TNI Dr. Amarulla Octavian, ST, MSc, DESD, dalam konferensi internasional bertajuk Resilience in the Age of Global Security di Manila, Filipina, 16-17 Agustus 2018.
Pemaparannya yang berjudul Developing ASEAN Maritime Resilience menjawab tantangan lingkungan strategis di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, hingga pesatnya kemajuan teknologi telah merubah karakter ancaman maritim.
“Ini harus ditanggulangi bersama. Sejalan dengan Cetak Biru dan Program Aksi ASEAN Political-Security Community (APSC),” ujar Octavian.
Sambung mantan Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan itu, konsep kerjasama keamanan kesepuluh negara anggota ASEAN meningkat dari tataran cooperative security menjadi common security.
“Dengan konsep kerjasama keamanan yang lebih terintegrasi, maka ketahanan maritim ASEAN dapat dibangun dengan lebih kokoh berdasarkan kepentingan Kawasan,” tambahnya.
Beberapa tahapan pembangunan ketahanan maritim ASEAN secara terstruktur dan sistematis yang dipaparkan merupakan hasil penelitian strategis Pusat Kajian Maritim (Pusjianmar) Seskoal.
Pemaparan dari Danseskoal itu turut menjadi kado istimewa buat peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, mengingat NKRI memiliki gagasan yang besar dalam mewujudkan keseimbangan dunia pada bingkai visi Poros Maritim Dunia.
Konferensi yang diselenggarakan oleh National Defense College of the Philippines (NDCP) dengan para pembicara akademisi dan praktisi dari mancanegara yang terbagi ke dalam 5 panel.
Hari pertama terdiri dari 3 panel dengan fokus pembahasan human security sedangkan hari kedua terdiri dari 2 panel yang membahas state security. Konferensi dibuka secara resmi oleh Menteri Pertahanan Filipina Delfin N. Lorenzana sekaligus menyampaikan keynote speech.
Konferensi dihadiri para senator, duta besar, pejabat National Security Council, perwira tinggi Armed Forces of the Philippines, Coast Guard, National Police, lembaga-lembaga internasional, serta beberapa rektor dan dekan dari universitas terkemuka di Filipina dengan sekitar 200 peserta. (hsn)
Jakarta (Maritimnews) - Jual-beli jabatan merupakan salah satu awal permulaan dan bentuk tindak pidana korupsi…
Jakarta (Maritimnews) - Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) terhadap pengguna jasa Direktorat Jenderal Bea…
Peraturan Menteri Keuangan No.51 tahun 2026 adalah aturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang Angkut Terus…
Surabaya (Maritimnews) - Kolaborasi antar instansi menjadi faktor penting dalam menciptakan layanan logistik efisien, transparan,…
Banyuwangi (Maritimnews) - Aktivitas bongkar muat kendaraan melalui kapal Roll On-Roll Off (Ro-Ro) di pelabuhan…
Makassar (Maritimnew) – Dalam rangka memperkuat sinergi dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata…