Published On: Wed, Oct 10th, 2018

Perekonomian Disusun Sebagai Usaha Bersama (Bukan Hanya) Dengan IMF Dan The World Bank

Defiyan Cori - Perekonomian Disusun Sebagai Usaha Bersama (Bukan Hanya) Dengan IMF Dan The World Bank

Defiyan Cori – Perekonomian Disusun Sebagai Usaha Bersama (Bukan Hanya) Dengan IMF Dan The World Bank

Oleh : Defiyan Cori

MN, Jakarta – Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan terbentuknya pemerintahan yang berdaulat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menata perekonomian nasional sebagai fundamental kemandirian negara setelah lama dikolonialisasi.

Maka dari itu, perubahan berbagai produk hukum yang mengatur interaksi sosial dalam berbangsa dan bernegara yang merupakan peninggalan penjajah harus menjadi prioritas. Termasuk dalam hal ini adalah derivasi dari perintah pasal 33 UUD 1945 yang mengatur soal tatanan ekonomi Indonesia, sebagaimana kapitalisme dan komunisme sebagai sebuah sistem ekonomi arus utama (mainstream) dunia pasca Perang Dunia ke-2 berakhir.

Sayangnya, sampai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Presiden RI ke-7), Indonesia belum memiliki undang-undang sistem ekonomi nasional sebagai payung untuk mengatur peran, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumber daya alam sektoral dari hulu sampai ke hilir industri yang sesuai mandat konstitusi pasal 33 UUD 1945. Inilah yang akan menjadi rujukan bersama (common denominator) dan sebuah kerangka dasar pembangunan sektoral dari hulu sampai dengan hilir industri Indonesia.

Tentu saja dengan terlebih dahulu mendefinisikan secara tegas melalui dasar hukum (by law and definition) beberapa pengertian atas kata-kata yang menjadi kunci dan penting di setiap ayat pada pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan operasional bekerjanya struktur industri secara sektoral. Terutama mengenai ayat yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak ini, yang harus dijelaskan secara lengkap dalam UU sebagai derivasi dari pasal 33 UUD 1945.

Dengan cara inilah kerja sistem perekonomian suatu bangsa dan negara akan lebih terkonsolidasi, terkoordinasi, dan saling sinergi dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan konstitusi negara.

Di samping itu, tentu saja tersedianya perencanaan program berdasar pada prioritas, terarah, serta memperoleh hasil dan manfaat bagi kepentingan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara yang dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga negara,  sesuai beban tugas pokok dan fungsinya.

Rekam Jejak IMF Dan WB

Salah satu upaya membangun tatanan dunia baru setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2 adalah dengan membangun kerjasama internasional,  mengurangi ketimpangan (kemiskinan dan pengangguran), dan pembangunan kembali (rekonstruksi) wilayah yang hancur akibat peperangan, khususnya negara-negara Eropa.

Atas dasar itulah, pada bulan Juli 1944 sebelum berakhirnya Perang Dunia ke-2, perwakilan negara yang terlibat dalam peperangan, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, serta beberapa negara lainnya mengadakan pertemuan di Bretton Woods, pertemuan yang menghasilkan inisiatif awal berdirinya International Monetary Fund (IMF) dan The World Bank (WB) untuk kemudian secara resmi didirikan pada Tahun 1945.

Semenjak didirikan, keanggotaan IMF dan WB terdiri dari 188 negara, sebagaimana mengikuti keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang juga berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945.  Misi utama IMF dan WB sangatlah mulia, tak berbeda dengan misi utama PBB, yaitu berperan aktif dalam menciptakan perdamaian, kemanusiaan, dan keadilan dunia melalui pembangunan yang berperadaban, utamanya di bidang ekonomi, yang meliputi kerjasama moneter internasional, stabilitas finansial, perdagangan internasional, penyerapan tenaga kerja, dan program pengentasan kemiskinan.

Namun, fakta tak terbantahkan sampai dengan abad ke- 21 ini ialah munculnya proses dehumanisasi, ketidakdamaian, ketidakadilan, dan ketidakberadaban negara-negara di dunia  yang justru terjadi secara dominan pada sektor ekonomi, yang pada dasarnya  merupakan tanggungjawab IMF dan Bank Dunia.

Sejarah krisis ekonomi pun terjadi berulangkali, mulai dari depresi besar (great depression) tahun 1929 yang dipicu oleh terjadinya Perang Dunia I pada Tahun 1914, kemudian terjadi lagi pada tahun 1953, tahun 1973 yang ditandai oleh krisis minyak dunia, tahun 1980 yang ditandai oleh krisis Timur Tengah akibat peperangan Irak-Iran, tahun 1990 yang kemudian menjalar ke Indonesia menjadi krisis politik.

Selama berdirinya IMF dan WB, telah banyak kontribusi yang diberikan oleh kedua lembaga ini terhadap pembangunan dan berbagai penyelesaian krisis ekonomi yang terjadi pada negara-negara anggotanya. Sayangnya, sampai sejauh ini tak ada satupun faktor keberhasilan (success factor) yang dapat dijadikan acuan sebagai penanganan krisis terbaik yang berhasil dilakukan di suatu negara, khususnya negara-negara kawasan Asia-Afrika (seperti Tanzania, Uganda,  Somalia, Afrika Selatan dan lain-lain) dan Amerika Latin (Meksiko, Brazil, dan Argentina).

Contoh terakhir adalah krisis ekonomi tahun 1990-an yang terjadi di Meksiko pada tahun 1995 kemudian merembet ke kawasan Asia, Thailand, Malaysia, dan Indonesia pada tahun 1998. Bahkan di Eropa sendiri, IMF dan WB gagal mengatasi krisis di Yunani yang terjadi pada tahun 2011 sehingga menjalar ke Argentina, Spanyol, Perancis, dan Yunani.

Yunani sebagai sebuah negara kecil yang hanya berpenduduk 11 juta orang menuju ambang kebangkrutan akibat ketidakmampuan mereka membayar hutang luar negeri yang membengkak kepada IMF hingga mencapai Rp. 22 triliun pada tanggal 30 Juni 2015. Jumlah total utang Yunani saat krisis (sebelum dapat tawaran pinjaman lagi tahun 2015) adalah sebesar €360 milyar atau setara Rp 5.000 triliun dengan rasio utang terhadap PDB adalah sebesar 155,3 persen.

Hal ini bisa terjadi pada Yunani yang penduduknya hanya 16 persen dari penduduk Provinsi Jawa Barat adalah karena penjualan surat hutang (global bond) atau obligasi kepada investor yang begitu masif dilakukan, sehingga menggerogoti perekonomian dan keuangan negara Yunani itu sendiri.

Pada akhirnya Yunani menolak syarat hutang baru yang diajukan IMF dan WB, dan tentu saja konsekuensinya adalah tak memperoleh dana segar dari IMF dan Eropa untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang saat itu sudah mencapai 25 persen.

Dari rekam jejak ini dapat disimpulkan, bahwa IMF dan WB selalu menggunakan satu resep dalam mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di suatu negara, yaitu melalui hutang. Melalui kebijakan ini pulalah stabilitas ekonomi di negara-negara Afrika tidak bisa ditangani dengan baik, justu yang terjadi adalah perang saudara di masing-masing negara tersebut.

Keperluan Berutang

Salah satu alasan dalam konteks individu atau lembaga rumah tangga seseorang berhutang adalah faktor keterdesakan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, biasanya untuk  kebutuhan pangan supaya tetap bertahan melanjutkan kehidupan. Sementara itu, dalam konteks kelembagaan dan organisasi negara, apakah sebenarnya keperluan berhutang itu berbeda dengan seseorang atau rumah tangga yang memerlukan hutang untuk menyelesaikan secara keuangan kebutuhan yang mendesak tadi?

Pembukaan UUD 1945 telah menyatakan, bahwa tujuan membentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Artinya, bahwa ketertiban dunia hanya akan terjadi apabila juga terjadi perdamaian dan keadilan sosial bagi bangsa-bangsa di dunia yang saat ini masih menghadapi permasalahan ketimpangan penguasaan ekonomi.

Untuk itu, pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang memerintahkan bahwa cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara adalah bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran semua orang. Peran negara sangat penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran berdasarkan amanat konstitusi ini.

Masalah yang terjadi kemudian adalah konteks peran negara inilah yang menjadi sumber tafsir dan perdebatan antara kalangan akademisi (sebagian besar ekonom) dan praktisi ekonomi yang menganggap negara melalui pemerintah hanya sebatas pembuatan kebijakan untuk mengaturnya, seluruh sektor diserahkan ke swasta atau individu dan kelompok.

Pihak yang berpandangan seperti ini merupakan ciri dari konsepsi pengelolaan cabang-cabang ekonomi bersifat liberalis dan kapitalistik, sebab meminimalisir peran negara yang berkebalikan dengan sistem ekonomi komunisme.

Pasca runtuhnya Tembok Berlin pada tanggal 3 Oktober 1990 yang menandai reunifikasi Jerman (Barat dan Timur), maka hampir tak ada satupun negara yang menerapkan sistem ekonomi komunisme. Dengan demikian, dominasi dan hegemoni kapitalisme menjadi kian terbuka, termasuk ke Indonesia dengan terbitnya UU sektoral yang liberal tanpa merujuk pada konstitusi pasal 33 UUD 1945.

Liberalisme pasar dan kapitalisme telah memungkinkan pula pergerakan modal asing yang lebih massif saat struktur dan kultural kebutuhan ekonomi belum menjadi pola pikir (mindset) suatu negara dalam menyusun prioritas pembangunan. Tak heran, sebagian besar negara mengulangi kesalahan negara lain dalam merencanakan prioritas pembangunan, yaitu dengan menekankan pada pemenuhan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi, bendungan dan lain-lain melalui skema utang luar negeri IMF dan WB, termasuk Indonesia.

Melalui pertemuan IMF dan WB di Bali tanggal 8-14 Oktober 2018, sebaiknya Pemerintah Indonesia memberikan masukan (input) yang lebih konstruktif atas skema pinjaman yang selama ini sangat besar untuk pembangunan infrastruktur supaya tidak mengulangi krisis keuangan dan kebangkrutan yang dialami oleh Yunani.

Tentang keperluan berhutang, jika mengacu pada analisa kebutuhan yang disampaikan teori Maslow secara mikro, bahwa kebutuhan dasar manusia adalah pangan, sandang, dan papan sebelum masuk ke jenjang kebutuhan selanjutnya. Untuk itu, dalam konteks negara, maka orientasi pembangunan ekonomi yang seharusnya menjadi prioritas adalah membangun infrastruktur yang menunjang pemenuhan kebutuhan pokok manusia ini secara mandiri sesuai kandungan lokal (local contents) agar terjadi pertumbuhan ekonomi.

Bergeraknya sektor produktif masyarakat tentu akan menjadikan pemerintah mampu dalam membangun infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan lain-lain dengan menetapkan kebijakan perpajakan secara mandiri tanpa melalui hutang luar negeri.

Relevan kiranya bagi IMF dan WB untuk mengkaji kembali (review) secara kelembagaan ide awal berdirinya lembaga ini dalam membangun kerja sama ekonomi, moneter, dan perdagangan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi negara-negara di dunia atas kebijakan hutangnya untuk pembangunan infrastruktur di negara berkembang.

Agak aneh, jika keperluan dan kebijakan hutang diarahkan untuk membangun infrastruktur yang dioperasikan secara ekonomis dan bisnis, sementara sektor ekonomi produktif tak berjalan. Akibat dari keperluan berhutang seperti ini ialah dana utang tertanam sangat lama dan potensi kerusakan lebih cepat karena faktor iklim dan geografis.

Sebaiknya, pembangunan infrastruktur suatu negara lebih banyak diakomodasi oleh IMF dan WB melaui dana hibah dari berbagai negara anggotanya yang merupakan latar belakang mulia saat lembaga ini didirikan untuk membantu rekonstruksi negara Eropa pasca Perang Dunia ke-2. Memaksakan keperluan berhutang untuk sektor ini, akan menciptakan krisis ekonomi baru di negara lain, alih-alih keberhasilan IMF dan WB dalam menyelamatkan negara berhutang yang tak teratasi.

*Penulis merupakan seorang ekonom konstitusi.

About the Author

- Redaktur

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com