Published On: Wed, Nov 7th, 2018

Penyalahgunaan Wewenang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Berdampak pada Lemahnya Pengawasan Keselamatan Pelayaran

Muchsin Mansyur

 

Oleh: Muchsin Mansyur 36 (anggota Ikatan Perwira Pelayaran Niaga Indonesia)
Bagian 2

Pungutan liar di Indonesia semakin merajarela seiring dengan perkembangan zaman ditambah dengan perekonomian yang semakin kompleks.

Masalah pungutan liar adalah masalah yang klasik. Orangorang yang memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu. Dalam Pasal 11 UU PTPK, menyatakan: “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut di duga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Dengan demikian sebenarnya pemungut dari pungutan liar dapat juga dijerat dengan pasal tersebut di atas karena memenuhi kualifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya.

Oleh karena jabatannya ia menerima sesuatu/prestasi atas tindakannya. Bahkan perbuatan pungli tersebut juga dapat dijerat dengan Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara tegas menyatakan: “Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Perbuatan dengan menyalahgunakan kewenangan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku merupakan tindak-tindak pidana materiel, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak pidana tersebut, jika akibat yang tidak dikehendaki oleh UU karena perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi.

Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh UU mengenai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbul kesulitan dalam praktek mengenai sebutan apa yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut.

Sejak diperkenalkannya kata pungutan liar oleh seorang ASN, tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP sehari-hari disebut sebagai pungutan liar. Pemakaian kata pungutan liar itu, ternyata mempunyai akibat yang sifatnya merugikan bagi penegakan hukum di tanah air, karena orang kemudian mempunyai kesan bahwa menurut hukum itu seolah-olah terdapat gradasi mengenai perbuatan memungut uang dari rakyat yang dilarang oleh UU, yakni dari tingkat yang seolah-olah tidak perlu dituntut menurut hukum pidana.

Pungutan liar merupakan tindak pidana korupsi seperti yang antara lain diatur dalam Pasal 12 huruf e dan f UU PTPK, yang menyatakan: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

– Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

– Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Mengenai pengertiannya sebagai uang, perbuatan dengan menyalahgunakan wewenang memaksa orang menyerahkan sesuatu itu sehari-hari dapat dilihat dalam bentuk pungutan liar merupakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP jo Pasal 12 UU PTPK, karena jika pungutan tersebut ternyata telah dilakukan karena ASN yang memungut pungutan telah melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya.

Maka perbuatannya itu merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 419 ayat (2) KUHP, menyatakan: “Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” jo Pasal 12 huruf e UU PTPK, menyatakan: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP adalah dengan menyalahgunakan kewenangan memaksa orang memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran. Sebenarnya tidak seorang pun dapat dipaksa melakukan suatu pembayaran kecuali jika pemaksaan untuk melakukan pembayaran seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, dalam Hukum Administrasi ada asas-asas yang harus dijalankan oleh ASN tersebut. Asas-asas terebut diantaranya adalah asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan dan kewajaran, asas kebjiaksanaan, asas penyelenggaran kepentingan umum serta asas tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pejabat ASN berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkannya yang bersifat konkrit, individual dan final dapat memberikan hukuman administasi terhadap pelaku pungutan liar dengan melakukan pemecatan terhadapnya. Oleh karena itu, tindakan pungutan liar merupakan suatu tindakan yang tidak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Salah satu yang di langgar dari asas tersebut adalah asas kepastian hukum, yang mana tindakan pungutan liar dilakukan semata atas tindakannya sendiri dan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau golongannya, tidak ada kepastian atas tindakannya tersebut legal untuk dilakukan.

Tindakan pungutan liar melanggar asas kesamaan dalam mengambil keputusan, masyarakat diberikan perlakuan yang tidak sama atas pelayanan yang diberikan oleh karena harus membayar uang tertentu yang seharusnya tidak dilakukan.

Melanggar asas tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, di sini tindakan pungli bahkan diancam dengan norma yang sudah diatur dalam UU PTPK dan KUHP, tindakan pejabat ASN tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak memegang asas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Melanggar Asas Bertindak Cermat, bahwa ASN sebagai pelayan masyarakat dengan pelayanan yang baik dan sesuai standard publik, bahwa pungutan liar dan sikap koruptif akan menimbulkan pengingkaran akan perlunya suatu pengawasan prima guna mencapai standar pelayanan publik, masyarakat tentunya bersandar penuh pada Pemerintah sebagai pengawas dan pengendali agar aturan berjalan dengan dengan baik dan sesuai harapan yang di cita-citakan.

Masyarakat tentunya akan diajari dengan hak dan kewajiban sebagai bangsa untuk berprilaku sesuai dengan aturan berlaku, maka tatkala adanya “pejabat” berprilaku “dagang” dengan bernegosiasi pada standard dan ketentuan yang berlaku dengan imbalan hadiah atau sesuatu yang mempengaruhi suatu ketentuan dan putusan ,pengawasan akan menjadi lemah dan “meloloskan” mutu tidak baik dan berpotensi membawa petaka pada keselamatan pelayaran.

Kesimpulan

Pungutan tidak resmi, pungutan yang dipaksakan dengan memanfaatkan momentum dan menyalahgunakan jabatan yang tidak ada dasar hukumnya adalah tindak pidana korupsi, termasuk pungutan tidak disertai dengan bukti kuitansi pembayaran, meminta komisi yang dianggap sebagai suatu kebiasaan maupun meminta “uang pelicin’’ untuk mempercepat proses birokrasi, tetap tidak dibenarkan.

Kesungguhan para pimpinan instansi pelayanan publik dalam memberantas praktik pungutan liar yang bisa merugikan negara dan masyarakat luas dengan memberikan sanksi tegas terhadap oknum pelaku pungutan liar.

Tindak pidana korupsi , pungutan liar yang berdampak pada keselamatan pelayaran yang diakibatkan oleh lemahnya pengawasan yang secara benderang disadari bahwa hal tersebut sebagai perbuatan pidana yang lahir dari komitment jahat pada jiwa (mensrea) alam pikirannya terhadap nilai-nilai luhur dan intelektualitas sebagai integritas oknum pejabat ASN.*** (Selesai)

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha

alterntif text
alterntif text
alterntif text
Connect with us on social networks
Recommend on Google
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com