Published On: Tue, Nov 6th, 2018

Penyalahgunaan Wewenang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Berdampak pada Lemahnya Pengawasan Keselamatan Pelayaran

Kepala KSOP Pulau Sambu kena OTT Kepolisian dengan bukti uang ribuan dolar (foto:Okezone)

 

Oleh: Muchsin Mansyur 36 (anggota Ikatan Perwira Pelayaran Niaga Indonesia)

Bagian 1

Latar Belakang
Penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara. Cacat hukum keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat hukum tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi.

Ketiga hal tersebut yang menjadi hakekat timbulnya penyalahgunaan kewenangan. Dasar pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan ini adalah peraturan dasar (legalitas) sebagai hukum positif tertulis yang melatar belakangi ada atau tidaknya kewenangan saat mengeluarkan suatu keputusan, artinya ukuran atau kriteria ada atau tidaknya unsur “menyalahgunakan kewenangan” haruslah berpijak pada peraturan dasar mengenai tugas, kedudukan, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja.

Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00”.

Pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

– Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
– Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya; dan
– Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Adapun Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan tersebut memberikan imbalan. (Hadiah Rp 200juta bagi pengungkap perbuatan tindak pidana korupsi)

Kepala KUPP Pulau Sambu berinisial TS ditangkap tangan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kepri bersama dengan seorang yang diduga sebagai pemberi pungli dari PT Garuda Mahakam Pratama berinisial ES pada hari ini Senin (5/11). Kedua orang itu sudah lama di curigai oleh pihak kepolisian, dan di cokok tangan di Jakarta. Adapun barang bukti berupa uang US Dollar sebesar 9200 ditahan sebagai barang bukti.

Sejauh ini operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut masih belum habis, seakan tidak takut ancaman penjara dan hancurnya masa depan, praktik pungli masih sering terjadi di Ditjen Hubla sampai hari ini.

Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan masalahnya yaitu bagaimana wewenang atasan dan bawahan dalam pelaksanaan kewenangan tufoksi agar tidak terjadi maladministrasi sehingga tidak terjadi kerugian keuangan negara (tindak pidana korupsi)?

Analisa
Wujud Penyalahgunaan Wewenang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Berdampak Pada Lemahnya Pengawasan Keselamatan Pelayaran.

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya keuangan negara. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik, masif dan terstruktur sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, bahkan melemahkan sendi-sendi tugas dan wewenang pengawasan pada standard keselamatan operasional pelayaran.

Tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 UU PTPK yang dimaksud dengan korupsi adalah: “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. UU PTPK juga memperluas ajaran sifat melawan hukum, yakni mencakup sifat melawan hukum secara formil dan secara materiel sekaligus.

Sedangkan yang dimaksud sifat melawan hukum formil dan materiel sekaligus adalah suatu perbuatan dinilai sebagai tindak pidana dengan berdasarkan selain peraturan perundang-undangan (sebagai wujud sifat melawan hukum secara formil (formeel wederrevhtelijkheid) juga kenyataan bahwa merupakan perbuatan tercela di mata masyarakat, bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, sebagai wujud sifat melawan hukum secara materiel (materiel wederrevhtelijkheid).

Indriyanto Seno Adji dan Barief Arief, menjelaskan bahwa berdasarkan asas legalitas, suatu perbuatan yang secara formil terbukti tidak melawan hukum maka sang pelakunya tidak boleh dipidana, namun, untuk memenuhi rasa keadilan mesyarakat yang memandang tercelanya perbuatan tersebut maka sang pelaku ini patut dipidana. Inilah makna melawan hukum secara materiel.

Dengan dianutnya ajaran sifat melawan hukum secara formil dan materiel sekaligus, cakupan kualifikasi tindak pidana korupsi meluas, bahkan kerja pembuktiannya menjadi relatif mudah.

Dalam hukum publik, kewenangan (bevoegdheid) dianggap sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara het begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in het staats-en administratiefrecht. Berdasarkan kewenangan inilah pemerintah memiliki keabsahan baik secara politis maupun yuridis untuk melakukan berbagai tindakan hukum (rechtshandelingen), dan berdasarkan kewenangan itu pula muncul prinsip pertanggungjawaban pemerintah, niemand ken een bevoegdheid uitoefenen zonder verantwording schuldig te zijn of zonder dat of die uitoefening controle bestaan (tidak seorangpun dapat melaksanakan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan).

Kewenangan (bevoegdheden) melekat pada Jabatan (het ambt). Tanpa Jabatan tidak bakal ada Kewenangan. Jabatan (het ambt) adalah badan (orgaan) hukum publik, merupakan sumber keberadaan Kewenangan. Dalam menfungsikan Kewenangan yang melekat padanya, Jabatan (het ambt) diwakili oleh manusia pribadi (natuurlijke persoon), lazim disebut Pejabat (ambtsdrager) atau Pejabat Pemerintahan.

Badan Pemerintahan adalah wujud badan pemerintahan (bestuursorgaan) dalam format kelembagaan, semacam kementerian, instansi/jawatan yang dalam menfungsikan kewenangannya, juga diwakili oleh Pejabat (ambtsdrager).

Kewenangan dalam UUAP, dibedakan menjadi:

A. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD 1945 atau UU;

B. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi; dan

C. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. *** (Bersambung)

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

alterntif text
alterntif text
alterntif text
Connect with us on social networks
Recommend on Google
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com