21 UPT, Pilot Project WBK dan WBBM Dilingkungan Ditjen Hubla

MN, Jakarta – Jajaran Kementerian Perhubungan mendeklarasikan zona bebas KKN dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Sebanyak 21 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut mengikuti deklarasi pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dipimpin oleh Dirjen Hubla Agus H Purnomo pada hari Senin tanggal 29 April 2019 di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta.

Menurut Dirjen Agus, bahwa pemilihan UPT menjadi Pilot Project sebagai unit kerja berpredikat WBK dan WBBM, tentu berdasarkan beberapa kriteria antara lain memiliki tata kelola organisasi yang baik, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, pengukuran kinerja individu, dan efektif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Dirjen Agus juga mengingatkan agar pimpinan UPT dapat mengontrol dan mengendalikan jajarannya untuk selalu berlaku jujur dan mengutamakan transparansi di setiap pekerjaan. Terpenting adalah mengedukasi stakeholder dan masyarakat pengguna jasa mengikuti aturan berlaku di setiap permohonan pelayanan maupun perizinan.

Ke-21 UPT dimaksud adalah Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Makasar – Kantor OP Utama Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Makasar – KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang – Kantor Disnav Kelas I Tanjung Priok, Surabaya, Belawan dan Makassar – KSOP Khusus Batam – KSOP Kelas II Samarinda dan Gresik- Kantor Disnav Kelas II Semarang dan Benoa – Balai Keselamatan dan Kesehatan Pelayaran (BKKP) – KSOP Kelas III Tarakan – UPP Kelas I Bau-Bau.

(Bayu/MN)