Menyusun Bentuk Sea and Coast Guard versi Hubla

MN, Tangerang – Komitmen Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut dalam mengawal keselamatan dan keamanan pelayaran, salah satunya menyusun bentuk kelembagaan penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard) yang merupakan rekomendasi hasil rapat kerja Ditjen Perhubungan Laut tahun 2019.

“Program jangka pendek kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai, sesuai hasil Rapat Kerja Tahun 2019, kita bersama-sama membahas usulan revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai,” jelas Direktur KPLP Ditjen Hubla, Ahmad, Selasa (23/4).

Ahmad yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada pembukaan kegiatan Penyusunan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai menegaskan, bahwa Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai telah menginisasi pelaksanaan Penyusunan Materi Muatan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang menghasilkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai mengenai kewenangan, identitas dan organisasi, serta tata kerja PLP.

Menurut Ahmad, guna menindaklanjuti rekomendasi penyusunan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat KPLP menginisasi kegiatan Penyusunan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang akan membahas kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dalam 2 (dua) perspektif.

“Satu, penyusunan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kedua, penata kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dengan mengusulkan revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai,” ujarnya.

Namun begitupun, Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai tersebut sesuai amanat UU Pelayaran secara legalitas masih harus menunggu penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah yang secara yuridis dan politik tentu memerlukan banyak pembahasan dan pertimbangan.

Pada kegiatan penyusunan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dihadirkan pula para peserta terdiri atas expert dan alumni pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Japan Coast Guard dan US Coast Guard serta perwakilan dari 5 (lima) Pangkalan PLP Ditjen Hubla.

Ditjen Perhubungan Laut meminta peran aktif dari semua peserta untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan agar bersama-sama memformulasikan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional secara yuridis, politis dan sosiologis.

(Bayu/MN)