Masalah Klasik Infrastruktur Pendukung Pelabuhan Besar

MN, Jakarta – Masalah klasik infrastruktur pendukung pelabuhan adalah tidak terencananya dengan baik antara pembangunan/pengembangan pelabuhan dengan akses jalan serta Kawasan Industri, sehingga menjadi suatu proyek yang tidak efektif bagi kepentingan Bangsa secara makro.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi selaku pelaku usaha Logistik kepada Maritimnews, menyikapi upaya Pemerintah terkait menekan cost logistic yang kerap jadi talk show dan tak pernah ada solusinya.

“Konektivitas pelabuhan dan Kawasan Industri ataupun sumber pasokan komoditas haruslah dibangun secara bersamaan dan terintegrasi, tentu melalui pertimbangan jangka panjang pula,” jelas Yukki di Jakarta, Sabtu (28/12).

Oleh sebab itu, terang Yukki N Hanafi, pembangunan pelabuhan Baru maupun pengembangan pelabuhan existing perlu dikaji dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sehingga dapat mengendalikan biaya logistik maupun daya saing barang serta jasa.

“Seringkali terjadi pembangunan pelabuhan baik Laut maupun Udara tidak diselaraskan dengan pembangunan akses jalan maupun profile lingkungannya, sehingga fasilitas pelayanan menjadi tidak efektif apalagi efisien,” ujarnya.

Yukki N Hanafi sepakat, bahwa angka pertumbuhan throughput baik petikemas maupun general cargo di pelabuhan besar tidak tumbuh signifikan. Apabila akses infrastruktur pendukung baik jalan raya atau jalan tol, tak cukup layak dalam rangka kelancaran arus barang.

Kedepan kita akan melihat, contoh pelabuhan Kijing Mempawah yang populer disebut Terminal Kijing adalah pelabuhan besar berkonsep modern dengan dermaga sepanjang 5 km dan kedalaman – 15 LWS. Namun secara cost logistic, pengguna jasa pasti itung-itungan di akses jalan.

Masalah klasik “serupa tak sama” telah dialami oleh New Port Container Terminal (NPCT 1) Kalibaru yang agak kesulitan menuju akses jalan Tol, begitupun Terminal Teluk Lamong, pelabuhan Kuala Tanjung, dan Makassar New Port (MNP) yang juga terkendala infrastruktur jalan pendukung.

“Belum lagi masalah perijinan usaha dan kegiatannya yang sering kali kurang saling menunjang antara kebijakan Pusat dengan Daerah, dimana mengakibatkan ketidakpastian untuk iklim usaha di negeri ini,” pungkasnya.

(Bayu/MN)