Marginalisasi OAP Dapat Berakibat Suburnya Gerakan Papua Merdeka

MN, Jakarta – Marginalisasi Orang Asli Papua (OAP) yang tidak segera ditangani dengan baik akan menimbulkan letupan. Apapun ideologi yang dianut, memuliakan OAP adalah sebuah keharusan.

Demikian disampaikan oleh pemerhati pemerintahan daerah, Habelino Sawaki, SH., MSi (HAN). Ia memandang bahwa memuliakan OAP jangan direduksi menjadi pembangunan infrastruktur semata.

“Membangun OAP dan membangun Papua adalah dua hal yang berbeda. Gerakan Papua merdeka tidak jatuh dari langit begitu saja, tetapi lahir sebagai akibat struktur politik dan struktur ekonomi yang dirasakan tidak adil,” kata Habelino kepada Maritimnews, Kamis (27/5).

“Bahkan semua gerakan dekolonisasi dalam seluruh sejarah umat manusia muncul sebagai akibat struktur politik dan struktur ekonomi yang dianggap tidak adil,” tambahnya.

Menurut dia, Gerakan Papua merdeka lahir pada setiap zaman dengan segala bentuknya (soft maupun radikal). Hal itu dianggap sebagai interpretasi mithe ratu adil.

“Mithe ini senantiasa diinterpretasikan kembali oleh setiap generasi seturut dengan tantangan eksternal,” jelasnya.

Sambung Habelino, maka tidak ada jalan bagi Jakarta untuk menyelesaikan persoalan Papua merdeka tanpa kesungguhan hati seturut dengan apa yang dikatakan I.S. Keijne, “Barang siapa bekerja dengan jujur dan dengar-dengaran akan mendapatkan tanda heran”.

“Memahami orang Papua artinya juga memahami mithe yang menggerakan alam bawah sadar orang Papua. Tanpa memiliki hati yang murni, kita tidak akan pernah mampu memahami apa yang berlangsung di dalam pikiran dan hati Orang asli Papua,” ungkapnya.

Ia menyatakan jangan ada pesimisme dalam membangun Orang Asli Papua. Terlebih dengan adanya Gerakan Papua merdeka yang disebabkan dari adanya ketidakadilan dalam struktur ekonomi dan politik, maka itu harus diselesaikan dengan bijak.

“Menurut saya ini adalah sebuah tantangan yang akan dihadapi oleh siapa pun pemimpin Republik ini. Perdamaian memang penting tetapi keadilan jauh lebih penting. Berapa lama konflik Papua akan berlangsung sangat ditentukan oleh bagaimana seluruh pihak di luar Papua termasuk negara dan juga gereja bersikap terhadap OAP,” pungkasnya. (*)