MN, Jakarta – Beredarnya informasi tentang Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) R. Agus H. Purnomo akan memasuki masa pensiunnya pada bulan Agustus 2021 nanti, menjadikan posisi pimpinan tertinggi di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini disorot publik.
Mencermati hal ini, beberapa pengamat dan juga penggiat maritim negeri menjabarkan beberapa kriteria sosok yang tepat untuk posisi ini, di mana posisi ini boleh dikatakan akan menjadi tumpuan harapan bagi kemajuan sektor perhubungan laut di negeri ini.
Sektor perhubungan laut sendiri boleh dikatakan menjadi tumpuan dari negara maritim dan tercermin dalam visi itu yang pernah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 dalam konsep Poros Maritim Dunia. Dalam konsep tersebut, Program Tol Laut merupakan salah satu program unggulan visi ini, di mana tanggung jawab penuhnya berada di pos perhubungan laut.
Menilik sejarah bangsa ini pada masa lalu, di era kepemimpinan Bung Karno pada medio 1950-1960an, nomenklatur perhubungan laut pernah menjadi institusi kementerian. Dalam periode tersebut, terdapat dua menteri pada pos ini yang sangat legendaris, yaitu Mayjen TNI KKO Ali Sadikin dan Komodor Mohammad Nazir (Kasal periode 1946-1948).
Ini mencerminkan Bung Karno paham betul akan visi sebuah negara maritim, sehingga menjadikan kementerian ini sebagai tulang punggungnya. Maka dari itu, tak heran apabila posisi Dirjen Hubla saat ini bisa disebut sebagai posisi direktorat jenderal rasa kementerian.
Mengingat fungsi besar yang juga padat direktorat ini dalam mengurusi kemaritiman di negara kepulauan terbesar di dunia ini, para stakeholder maritim beranggapan posisi ini sangat strategis dan ‘seksi’.
Menyorot kriteria Dirjen Hubla ke depan, Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi telah membeberkan beberapa poin. Pertama, menurut Siswanto Dirjen Hubla harus ditempati oleh orang yang memahami dengan saksama kondisi transportasi laut nasional.
“Ia harus pula memahami perkembangan teknologi maupun sistem transportasi laut serta aspek-aspek lain yang terkait dengan transportasi laut seperti pelabuhan, intermoda, dan lain-lain. Tak kalah pentingnya untuk dipahami oleh kandidat Dirjen Hubla adalah praktik dan tren bisnis transportasi laut yang terus berkembang. Pola perdagangan internasional melalui laut (sea trade) hari ini tak lagi sama,” ujar Siswanto dalam keterangannya, Rabu (30/6) lalu.
Lebih lanjut, Siswanto menyebutkan bahwa kriteria yang harus dimiliki adalah akses yang luas ke komunitas maritim internasional yang meliputi pelayaran, pelabuhan, perbankan, asuransi, dan sebagainya.
“Dirjen Hubla terpilih nanti harus mampu menjadi marketer bagi sektor transportasi laut Indonesia, khususnya di luar negeri. Ia tidak lagi hanya sebagai administrator seperti fungsi yang diemban saat ini,” lanjutnya.
Terkait hal ini, sejumlah nama pun beredar dalam berbagai perbincangan maritim soal harapan Dirjen Hubla ke depan. Beberapa nama pun telah diusulkan, diusung, serta didorong oleh beberapa pemangku kepentingan maritim dengan harapan ‘jagonya’ yang akan dipilih presiden.
Menilik informasi dari berbagai sumber, nama-nama yang beredar tersebut banyak berasal dari internal Ditjen Hubla sendiri. Nama – nama tersebut antara lain Kepala OP Tanjung Priok Capt Wisnu Handoko, Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Arif Toha, Direktur Lalu Lintas Laut (Dirlala) Capt. Antoni Arif Priadi, Direktur Kapal dan Kepelautan (Dirkapel) Capt. Hermanta, Kepala Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Andi Hartono, dan Kepala KSOP Utama Batam Capt. Mugen Suprihatin Sartoto.
Selain nama-nama tersebut di atas, beredar juga nama-nama pejabat yang berasal dari internal Kemenhub namun berbeda direktorat yang juga berpeluang menjadi Dirjen Hubla berikutnya. Nama-nama tersebut antara lain Kepala BPSDM Perhubungan Capt Sahattua P Simatupang dan Kepala Balitbang Kemenhub Umar Aris. Selain itu, terbuka juga peluang masuknya kandidat Dirjen Hubla yang berasal dari proses lelang jabatan seperti masa sebelumnya. Ini membuka peluang masuknya calon dari kalangan BUMN maupun swasta untuk menjadi Dirjen Hubla berikutnya.
Akan tetapi, hingga saat ini belum beredar nama-nama kandidat yang berasal dari luar Ditjen Hubla maupun Kemenhub. Berbagai dinamika ini dipastikan akan terus bergulir selama beberapa pekan ke depan hingga Agustus 2021.
