Kemenhub: Strategi Penetapan Tarif Pelayaran Jadi Isu Penting

MN, Jakarta – Mengacu pada biaya logistik yang tinggi di Indonesia, khususnya di moda transportasi laut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Terutama di wilayah Indonesia Timur dengan disparitas harga cukup tinggi, dikarenakan soal biaya distribusi logistik dari daerah produsen ke wilayah timur tersebut.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, Capt Mugen S Sartoto saat FGD Pentarifan Muatan Penumpang Dan Barang Angkutan Laut tema “Mewujudkan Sistem Logistik Nasional Berdaya Saing dan Profesional”, di Jakarta, Selasa (19/10) mengatakan, pihaknya terus mengoptimalkan transportasi laut sebagai pilihan tepat bagi angkutan laut penumpang dan barang serta peningkatan konektivitas.

Dengan melihat biaya logistik yang tinggi di Indonesia, Capt Mugen menegaskan, bahwa strategi penetapan tarif (pricing strategy) menjadi isu penting dalam sistem transportasi dan logistik. Sebab tarif merupakan salah satu pertimbangan penting bagi konsumen dalam memutuskan pembelian jasa transportasi, selain pertimbangan kinerja operasi transportasi dan kualitas pelayanan.

Lebih lanjut Capt Mugen mengungkapkan, umumnya strategi penetapan tarif transportasi didasarkan pada biaya yang menjadi faktor penting dalam pembentuk tarif transportasi untuk dibebankan ke konsumen atau pengguna jasa. Tarif transportasi ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah jarak (distance), berat (weight), dan densitas (density).

Maka dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah, penetapan tinggi rendahnya tarif muatan penumpang dan barang angkutan laut, merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan yang mempengaruhi maju mundurnya usaha pelayaran.

Adapun tujuan diadakannya kegiatan FGD (Forum Group Discussion) ini untuk menyamakan pemahaman tentang kendala, hambatan dan tantangan Angkutan Multimoda di bidang transportasi laut yang menghadirkan Narasumber, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Kementerian Perhubungan), Kepala Biro Perencanaan Kemenhub, Direktur PNBP (Kementerian Keuangan). Diikuti para peserta secara langsung maupun online, terdiri dari Pejabat Kementerian Perhubungan; Kementerian dan Lembaga Pemerintah; UPT Ditjen Hubla; Pemerintah Daerah; dan Pemangku kepentingan terkait.

(Bayu/MN)