Categories: NelayanTeknologi

Lolos Ke Senayan, PKP Otomatis Perjuangkan Nelayan

 

Ilustrasi Nelayan Ikan Tuna. (Sumber : bappeda.jatimprov.go.id)

Jakarta (Maritimnews) – Baru-baru ini, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin melontarkan pernyataan siap memperjuangkan kesejahteraan nelayan jika dirinya maju menjadi Capres pada 2024 mendatang.

Pernyataan Cak Imin itu tentu mengandung harapan agar dirinya mendapat dukungan suara dari nelayan.

Ketua Mahkamah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Secarpiandy, SH ketika ditanya wartawan untuk menanggapi pernyataan Cak Imin tersebut mengungkapkan bahwa hal itu lumrah saja dalam alam demokrasi saat ini.

“Ya itu bagian dari demokrasi dan menurut saya itu sah-sah saja. Tapi kalau PKP tidak perlu ditanya lagi, karena Ketum kita merupakan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia selama tiga periode. Kalau Cak Imin baru akan memperjuangkan nelayan kita sudah melakukannya,” kata Secar kepada awak media, Kamis (10/2).

Ketua Mahkamah Partai Keadilan dan Persatuan Secarpiandy, SH

 

Saat ini PKP dipimpin oleh Mayjen TNI Mar (Purn) Dr. Yussuf Solichien, MBA, Ph.D yang merupakan ketua umum hasil Munaslub tanggal 25 Mei 2021. Selain menunjuk Yussuf Solichien, Munaslub tersebut juga mengumumkan perubahan nama dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi PKP.

Kepemimpinan mantan Komandan Pasukan Elite TNI Angkatan Laut itu tentu identik dengan nelayan mengingat Sang Ketum juga sebagai Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dari tahun 2007 sampai sekarang.

“Apabila nanti PKP diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk masuk di parlemen sudah otomatis yang diperjuangkan adalah nelayan,” sambung Secar.

Sebagai Rumah Besar para Pejuang, PKP menghimpun seluruh komponen bangsa untuk berjuang di profesinya masing-masing dalam memajukan kesejahteraan bangsa, termasuk para nelayan.

“Sudah 15 tahun kita memperjuangkan nelayan dan ketika kita diberi amanah tentu kita akan fokus di kebijakan, bukan lagi menyuarakan seperti di Ormas,” pungkas Secar yang juga merupakan Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan HAM HNSI. (*)

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew
Tags: nelayanPKP

Recent Posts

Analisis Penerbitan PMK 51/2026 tentang Angkutan Barang Terusan

Peraturan Menteri Keuangan No.51 tahun 2026 adalah aturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang Angkut Terus…

14 hours ago

TPS Gelar Sosialisasi Bisnis Operasional Bersama GINSI Jatim

Surabaya (Maritimnews) - Kolaborasi antar instansi menjadi faktor penting dalam menciptakan layanan logistik efisien, transparan,…

19 hours ago

Atasi Kepadatan, Pelabuhan Tanjung Wangi Kini Dilayani Empat Kapal

Banyuwangi (Maritimnews) - Aktivitas bongkar muat kendaraan melalui kapal Roll On-Roll Off (Ro-Ro) di pelabuhan…

3 days ago

Pelindo Regional 4 dan Kejati Maluku Perkuat Sinergi Hukum

Makassar (Maritimnew) – Dalam rangka memperkuat sinergi dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata…

4 days ago

Kemarau dan Kabut Asap Kalimantan, Partisipasi TPK Bagendang Salurkan 70 Tangki Air Bersih dan Masker

Kotawaringin Timur (Maritimnews) - PT Pelindo Terminal Petikemas melalui Terminal Peti Kemas (TPK) Bagendang berpartisipasi…

4 days ago

Hari Pelanggan Nasional 2026, IPC TPK Perkuat Sinergi Lewat Customer Rafting

Bogor (Maritimnews) – Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional, IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) menyelenggarakan…

4 days ago