Categories: PelabuhanTerbaru

Kemnaker Minta SP dan Manajemen TPK Koja Duduk Bersama

Heru Widianto saat berkunjung ke TPK Koja

Jakarta (Maritimnews) – Permasalahan antara Serikat Pekerja (SP) dan Manajemen TPK Koja yang semakin memburuk dan tidak pada arah penyelesaian yang komperehensif, ditanggapi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) agar pihak bersengketa melakukan dialog duduk bersama dengan melaksanakan pertemuan internal secara konstruktif.

Hal itu ditegaskan Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Heru Widianto saat mengunjungi Gedung Workshop TPK Koja, Senin (1/5) usai mengikuti acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang juga dihadiri Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemnaker RI, Indah Anggoro Putri di Kawasan Cilincing Jakarta Utara.

Sementara Ketua Umum SP TPK Koja, Farudi mengatakan, bahwa berdasarkan upaya dialogis kontruktif oleh pihak SP TPK Koja dalam rangka menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan pada keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pekerja yang kemudian hadir adalah kebalikannya.

Pihak Manajemen TPK Koja justru nemutarbalikan fakta dan opini yang semakin memperkeruh suasana, baik di internal maupun eksternal (media massa dan lain-lain). Hal ini menegaskan kembali tidak adanya itikad baik, miss manajemen atau ketidakcakapan dalam mengelola manajemen perusahaan.

“Manajemen tidak mampu membangun harmonisasi dengan para pekerja sebagai human capital, tidak mampu membangun sinergisitas dengan serikat pekerja sebagai bussines partner,” terang Farudi kepada Maritimnews di Pelabuhan Tanjung Priok.

Secara faktual, lanjut Farudi, pihak SP TPK Koja memiliki data objektif dan nyata telah terjadi beberapa pelanggaran yang berdampak struktural dan sistemik.

“KSO TPK KOJA tidak memahami filosofi dan maksud pemenuhan hak-hak normatif para Pekerja secara komperehensif didalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama), yang intinya adalah hak yang bersifat asasi dari para Pekerja. Semua berpotensi adanya pelanggaran dalam pelaksanaan hak asasi manusia,” pungkasnya.

(Bayu Jagadsea/MN)

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

Pelindo Makassar dan Australia Jajaki Kerja Sama Maritim

Makassar (Maritimnews) - Konsulat Jenderal Australia di Makassar menjajaki peluang kerja sama maritim dan penguatan…

16 hours ago

Pelindo, KSOP, dan Pelni Kolaborasi Salurkan Bantuan untuk NTT

Jakarta (Maritimnews) - Bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dihimpun…

2 days ago

FSP BUMN Bersatu Dukung Program Streamlining Danantara

Jakarta (Maritimnews) - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu mendukung program streamlining atau perampingan struktur…

4 days ago

Say No To IPO; Pelindo Lebih Bermanfaat Tanpa Pasar Modal

Oleh: Siswanto Rusdi, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merencanakan initial…

5 days ago

PTP Nonpetikemas Dorong Peningkatan Kompetensi TKBM di Pelabuhan Panjang

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 10…

2 weeks ago

DANANTARA dan Tugas Sejarah Transformasi Ekonomi Nasional Bagi Keadilan Sosial Rakyat

Oleh: Arief Poyuono, SE, M.Kom Indonesia sedang memasuki sebuah fase penting dalam perjalanan ekonomi nasional.…

2 weeks ago