Categories: PelabuhanTerbaru

Kemnaker Minta SP dan Manajemen TPK Koja Duduk Bersama

Heru Widianto saat berkunjung ke TPK Koja

Jakarta (Maritimnews) – Permasalahan antara Serikat Pekerja (SP) dan Manajemen TPK Koja yang semakin memburuk dan tidak pada arah penyelesaian yang komperehensif, ditanggapi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) agar pihak bersengketa melakukan dialog duduk bersama dengan melaksanakan pertemuan internal secara konstruktif.

Hal itu ditegaskan Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Heru Widianto saat mengunjungi Gedung Workshop TPK Koja, Senin (1/5) usai mengikuti acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang juga dihadiri Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemnaker RI, Indah Anggoro Putri di Kawasan Cilincing Jakarta Utara.

Sementara Ketua Umum SP TPK Koja, Farudi mengatakan, bahwa berdasarkan upaya dialogis kontruktif oleh pihak SP TPK Koja dalam rangka menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan pada keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pekerja yang kemudian hadir adalah kebalikannya.

Pihak Manajemen TPK Koja justru nemutarbalikan fakta dan opini yang semakin memperkeruh suasana, baik di internal maupun eksternal (media massa dan lain-lain). Hal ini menegaskan kembali tidak adanya itikad baik, miss manajemen atau ketidakcakapan dalam mengelola manajemen perusahaan.

“Manajemen tidak mampu membangun harmonisasi dengan para pekerja sebagai human capital, tidak mampu membangun sinergisitas dengan serikat pekerja sebagai bussines partner,” terang Farudi kepada Maritimnews di Pelabuhan Tanjung Priok.

Secara faktual, lanjut Farudi, pihak SP TPK Koja memiliki data objektif dan nyata telah terjadi beberapa pelanggaran yang berdampak struktural dan sistemik.

“KSO TPK KOJA tidak memahami filosofi dan maksud pemenuhan hak-hak normatif para Pekerja secara komperehensif didalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama), yang intinya adalah hak yang bersifat asasi dari para Pekerja. Semua berpotensi adanya pelanggaran dalam pelaksanaan hak asasi manusia,” pungkasnya.

(Bayu Jagadsea/MN)

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

Memperkuat Stabilitas Fiskal Domestik dan Ketahanan Eksternal di tengah Dinamika Ekonomi Regional

Oleh: Arief Poyuono, SE, M.Kom (Komisaris Pelindo) Dinamika perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan…

8 hours ago

Budi Hartono Kembali jadi Ketum Kopkar TPK Koja Periode 2026 – 2029

Jakarta (Maritimnews) - Koperasi Karyawan (Kopkar) TPK Koja menggelar pemilihan Ketua Umum periode tahun 2026…

1 day ago

Pelindo Paparkan Peran Hukum dalam Bisnis BUMN di FH Unhas

Makassar (Maritimnews) - PT Pelindo Regional 4 mendukung pengembangan wawasan generasi muda melalui pertukaran pengetahuan…

3 days ago

September 2026, Throughput TPS Solid Capai 120.725 TEUs

Surabaya (Maritimnews) - PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) kembali mencatat kinerja operasional yang positif periode…

5 days ago

NPCT 1 Raih ILA Award 2026 kategori Container Terminal Operator of the Year

Jakarta (Maritimnews) - Ajang Indonesia Logistics Awards (ILA) 2026 yang diselenggarakan Supply Chain Indonesia (SCI)…

5 days ago

Rekayasa Ulang BUMN Melalui Danantara Sebagai Motor Penggerak Kekuatan Ekonomi Nasional

Ditulis oleh :Arief Poyuono (Komisaris Pelindo) Jakarta 4 Oktober 2026 "Jika Anda tidak bisa memberikan…

1 week ago