Categories: PelabuhanTerbaru

Kemnaker Minta SP dan Manajemen TPK Koja Duduk Bersama

Heru Widianto saat berkunjung ke TPK Koja

Jakarta (Maritimnews) – Permasalahan antara Serikat Pekerja (SP) dan Manajemen TPK Koja yang semakin memburuk dan tidak pada arah penyelesaian yang komperehensif, ditanggapi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) agar pihak bersengketa melakukan dialog duduk bersama dengan melaksanakan pertemuan internal secara konstruktif.

Hal itu ditegaskan Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Heru Widianto saat mengunjungi Gedung Workshop TPK Koja, Senin (1/5) usai mengikuti acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang juga dihadiri Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemnaker RI, Indah Anggoro Putri di Kawasan Cilincing Jakarta Utara.

Sementara Ketua Umum SP TPK Koja, Farudi mengatakan, bahwa berdasarkan upaya dialogis kontruktif oleh pihak SP TPK Koja dalam rangka menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan pada keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pekerja yang kemudian hadir adalah kebalikannya.

Pihak Manajemen TPK Koja justru nemutarbalikan fakta dan opini yang semakin memperkeruh suasana, baik di internal maupun eksternal (media massa dan lain-lain). Hal ini menegaskan kembali tidak adanya itikad baik, miss manajemen atau ketidakcakapan dalam mengelola manajemen perusahaan.

“Manajemen tidak mampu membangun harmonisasi dengan para pekerja sebagai human capital, tidak mampu membangun sinergisitas dengan serikat pekerja sebagai bussines partner,” terang Farudi kepada Maritimnews di Pelabuhan Tanjung Priok.

Secara faktual, lanjut Farudi, pihak SP TPK Koja memiliki data objektif dan nyata telah terjadi beberapa pelanggaran yang berdampak struktural dan sistemik.

“KSO TPK KOJA tidak memahami filosofi dan maksud pemenuhan hak-hak normatif para Pekerja secara komperehensif didalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama), yang intinya adalah hak yang bersifat asasi dari para Pekerja. Semua berpotensi adanya pelanggaran dalam pelaksanaan hak asasi manusia,” pungkasnya.

(Bayu Jagadsea/MN)

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

Kunjungan Sosial Kopkar TPK Koja Ke GMMI

Jakarta (Maritimnews) - Dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap anak yatim.piatu, Koperasi Karyawan (KOPKAR) Terminal Petikemas…

2 days ago

Pelindo Panjang: Optimalisasi dan Sinergi, Kunci Pertumbuhan Positif

Bandar Lampung (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Panjang mencatat kinerja operasional yang…

2 days ago

IPC TPK Catat 850 Ribu TEUs di Triwulan I 2026

Jakarta (Maritimnews) - PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) berhasil menjaga kinerja operasional secara solid…

3 days ago

Masa Lebaran 2026, Arus Penumpang Pelindo Meningkat 14,14%

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mencatat kinerja operasional yang positif dalam melayani angkutan…

4 days ago

Pelabuhan Kita Masih Berdiri di Atas Fondasi yang Rapuh

Ini bukan soal satu atau dua pelabuhan yang perlu diperbaiki. Ini adalah kegagalan sistemik yang…

5 days ago

STATE CAPITALISM CHINA Pelajaran Penting bagi Transformasi BUMN Indonesia di Era Danantara

Ditulis oleh: Arief Poyuono Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 yang berada di kisaran 5 %…

7 days ago