Masuki Tahun Politik, Isu Papua Merdeka di Kepulauan Yapen hanya ‘Gimik’

Jakarta (Maritimnews) – Isu Papua merdeka di Kabupaten Kepulauan Yapen jangan dijadikan objek untuk institusi pelat merah dan oknum pejabat tertentu. Hal itu disampaikan oleh Ketua Korps Marhaen Indonesia (KOMANDO)  Kabupaten Kepulauan Yapen, Iqnatius Aninam kepada media beberapa waktu lalu.

“Kami menilai situasi di Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan cipta kondisi atau dengan kata lain “to bring the target to our direction” yang lebih kepada pengkondisian dari kelompok tertentu untuk beberapa motif di antaranya: motif jabatan, ekonomi dan atau motif kekuasaan,” ucap Iqnatius.

Sambung dia, salah satu atau gabungan dari motif tersebut bisa saja terjadi. Jika situasi di Kabupaten Yapen merupakan cipta kondisi dari kelompok tertentu yang berdampak pada ketenteraman dan kenyamanan masyarakat yang kemudian menjadikan masyarakat yang akan menjadi korban.

“Kami minta dibentuk tim gabungan Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih untuk turun dan menginvestigasi hal ini,” tegasnya.

”Korps Marhaen Indonesia” secara organisasi telah menerima beberapa pengaduan dari banyak pihak bahwa apa yang akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan hal yang tak lahir secara alamiah, melainkan seolah-olah situasi dan dalam beberapa waktu terakhir ini merupakan suatu rangkaian proses cipta kondisi yang sedang dilakoni oleh kelompok yang mengambil keuntungan dari situasi tersebut,” jelasnya.

Ia menilai bahwa masyarakat seolah dibuat berada dalam situasi mencekam dan gelisah serta panik atas keadaan yang terjadi saat ini di sekitar mereka.

“Kami ”Korps Marhaen Indonesia”  berharap Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih dapat merespons secara serius hal ini dengan terus meningkatkan pengawasan melalui sistem informasi yang berada di dalam institusi TNI dan Polri. Dalam pandangan kami, terkait situasi ini  tidak sehat dan sangat mengganggu sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Bukan tidak mungkin masyarakat kecil dapat menjadi korban,” imbuh dia.

Masih kata Iqnatius, dalam perkembangan situasi yang dalam kacamata kami disebut sebagai suatu langkah atau upaya ”Cipta Kondisi” yang sedang dimainkan oleh kelompok penerima manfaat dari situasi yang belakangan terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen, jika diurai beberapa kejadian terutama yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir yakni tahun 2022 ke tahun  2023.

Misalnya, jelas dia, pada penyerangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Pantai sebelah Utara dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kejadian tersebut  mengakibatkan jatuhnya satu korban dari rakyat sipil, serta terjadinya pembakaran kendaraan operasional dari Polres Kepulauan Yapen yang digunakan saat kejadian.

Pasca kejadian tersebut maka langkah pengamanan yang diambil oleh aparat pemerintah sampai dalam bulan Juni tahun 2023 ini dengan hadirnya tim damai Cartens yang merupakan tim dari pihak Polri yang kemudian melakukan  beberapa pendekatan persuasif kepada masyarakat di kampung-kampung yang dianggap sebagai markas KKB, misalnya di Kampung Kaonda, dan di Kampung Ambaidiru, sehingga menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat pada wilayah tersebut.

“Beberapa alasan kami lihat sebagai hal yang berlebihan, karena masyarakat di wilayah yang telah kami sebutkan dalam catatan sejarah merupakan wilayah yang selama ini sangat tenang dan sangat jauh dari adanya info mengenai kelompok KKB,” terangnya.

Dengan adanya hal tersebut, lanjut Iqnatius justru menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Silakan saja jika ada pihak yang mau lakukan survei terkait keyakinan adanya KKB di wilayah-wilayah tersebut, sebab hampir sebagian besar masyarakat di Kepulauan Yapen mengetahui bahwa hal-hal tersebut mendekati tahun politik selalu terjadi, sehingga dapat dikatakan hal ini semacam Gimik,” tegasnya lagi

“Hal tersebut cukup menganggu masyarakat yang selama ini telah hidup damai dan tentram. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa proses Pepera 1963 itu Orang Serui lah yang menjadi jaminan dalam proses integrasi Irian Barat ke NKRI. Oleh sebab itu Komando meminta Kodam XVII Cenderawasih untuk dapat memberikan pencerahan terkait KKB di Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini,” pungkasnya. (*)