Ditjen Hubla Tengah Gencar Tingkatkan Kualitas Layanan SDM

Jakarta (Maritimnews) – Walau terlambat, lebih baik lambat daripada tidak sama sekali. Kini Kementerian Perhubungan tengah gencar berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen Perhubungan Laut, tujuannya adalah memperbaiki tata kelola Pemerintahan dan capaian target kinerja organisasi guna mewujudkan instansi yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi dan efisiensi.

Upaya modernisasi kualitas SDM tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan Focus Group Discussion (FGD), Pelatihan, Kerjasama (Dalam & Luar Negeri), serta menerbitkan aplikasi-aplikasi sistem guna mempermudah pelayanan ke masyarakat di seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan maupun Distrik Navigasi Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub.

Target kinerja yang lebih baik melalui upaya bebenah dari Ditjen Perhubungan Laut ditegaskan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Lollan Panjaitan saat membuka kegiatan Penajaman dan Evaluasi Implementasi Digitalisasi Manajemen Risiko pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARKO) di Jakarta, Senin (27/5).

Lollan Panjaitan mengatakan, bahwa manajemen risiko masih menjadi sebuah pekerjaan rumah (PR) besar bagi Ditjen Perhubungan Laut.

“Ditjen Hubla perlu memastikan manajemen risiko berjalan dengan baik di berbagai lini. Melalui aplikasi SIMARKO ini diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan organisasi, peningkatan kinerja, dan mendorong manajemen yang proaktif,” ungkapnya.

Menurut Lollan, aplikasi SIMARKO juga diproyeksikan dapat memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan efektifitas alokasi, dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi, meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku.

Sebagai informasi, implementasi digitalisasi manajemen risiko merupakan tindaklanjut dari perwujudan salah satu amanat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagai salah satu syarat indikator guna menilai tingkat tata kelola Pemerintahan yang baik dan terpercaya.

(Bayu Jagadsea/MN)