Categories: BUMNEkonomi

82,7 Persen Publik Percaya Transparansi BPI Danantara, Modal Menjadi Korporasi Dunia

Danantara Indonesia dinilai turut memberikan optimisme kepada publik karena sinyal kinerja positif. Capaian itu terekam oleh Indonesia Development Monitoring (IDM) yang merilis hasil survei bertajuk Evaluasi Kinerja Danantara oleh Publik dan Isu-Isu Strategis Danantara dalam satu setengah tahun berdirinya Danantara.

Survei mencatat hampir mayoritas responden, yakni 87,1 persen, menilai Danantara telah dibentuk sesuai mandat sebagai dana kekayaan negara. Meski demikian masih ada 10,5% responden menilai belum sesuai mandate, dan ada 2,4% responden memilih tidak berikan jawabannya.

Tranparansi Tata Kelola Khusus Investasi oleh BPI Danantara, Berikut Hasilnya:
-82,7% responden percaya bahwa BPI Danantara Telah Transparan
-12,9% responden menilai belum percaya soal tranparansi Tata Kelola Khusus Investasi
-4,4% Responden memilih tidak berikan jawabannya

Kepercayaan besar tersebut menjadi sinyal bahwa publik mulai melihat potensi Danantara sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan aset dan investasi negara. Dan Tingkat kepercayaan publik terhadap peran BPI Danantara.

BPI Danantara berperan jadi Instrumen Stabilitas Ekonomi Nasional Jangka Panjang, Berikut
Hasilnya:
-70,8% responden percaya (Gabungan antara Sangat Percaya 50,1% dan Cukup Percaya 20,7%) bahwa BPI Danantara akan jadi stabilitator Ekonomi Nasional Jangka Panjang.

-27,3% responden tidak percaya (Gabungan antara kurang Percaya 19% dan sangat tidak Percaya 8,3%) bahwa BPI Danantara akan jadi stabilitator Ekonomi Nasional Jangka Panjang.
-1,9% Responden memilih tidak berikan jawabannya

Ukuran sebuah korporasi bisnis pertama adalah tingkat kepercayaan publiK terhadap Korporasi tersebut yang merupakan salah satu penilaian utama dalam mengukur legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap sebuah institusi bisnis .

Respon Survey atas Kinerja BPI Danantara dalam 1,5 Tahun sejak didirikan. Berikut hasilnya:

-80,7% responden puas
-17,3% responden tidak puas
-2 % Responden memilih tidak berikan jawabannya

Faktor faktor Kepuasan atas kinerja BPI Danantara Berikut hasilnya:
-37,1% responden menilai sebagai kinerja dari Pemerintahan Prabowo Gibran
-38,1% Responden Menilai karena pengawasan yang baik ke BPI Danantara
-19,1% Respon Menilai karena tata Kelola Profesional
-5,7 % Responden memilih tidak berikan jawabannya

Terkait transparansi TATA KELOLA BPI Danantara pada dalam Survei ini Berikut penilaiannya:
-73,9% responden Percaya
-26,1% responden merasa ragu, karena issue intervensi, Independensi dan Politisasi

Soal Issue Intervensi, Politisasi dan Independensi BPI Danantara Berikut penilaiannya:
-57,3% responden meyakini ada dan harus dikurangi
-28,5% responden meyakini ada dan harus dihilangkan
-11,6% responden yakin tidak ada issue ini
-2,6% responden tidak berikan jawabannya

Pandangan Responden terhadap Strategi Investasi BPI Danantara Berikut penilaiannya:
-52,6% responden menilai masih tertinggal dari SWF lainnya
-24,1% responden menilai strateginya kurang adaptif
-21,9% responden menilai strategi Investasi BPI Danantara tidak longlife dan kurang sustainable
-1,4% responden memilih jawaban lainnya

Keberadaan institusi atau entitas yang dibentuk negara tentu harus mampu memberikan manfaat dan dampak bagi kehidupan rakyat kebanyakan.

Kesan Responden terhadap BPI DANANTARA terkait dampak dan manfaat bagi rakyat, berikut hasilnya:
-59,4 % responden merasa Danantara belum berikan manfaat bagi rakyat luas
-37,6% responden merasa Danantara belum berdampak luas dan positif bagi kehidupan rakyat secara luas.
-3 % Responden memilih tidak berikan jawabannya.

Meski demikian para responden masih melihat optimisme bahwa Danantara memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya untuk mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi serta pembukaan lapangan kerja baru.

Optimisme Kehadiran BPI Danantara dimasa depan, berikut hasilnya:
-70,7% responden Optimis mampu dorong pertumbuhan ekonomi nasional.
-15,8% responden optimis BPI Danantara mampu mewujudkan Hilirisasi Industrialisasi Nasional
-13,5% responden menilai BPI Danantara Optimis akan jadi pembuka lapangan kerja.
-5% responden memilih optimisme lainnya

KESIMPULAN

BPI Danantara yang telah resmi beroperasi selama 1,5 tahun ini tentu akan menjadi harapan bagi pemerintahan Prabowo Gibran dalam menjalankan mandat pengelolaan kekayaan negara layaknya SWF lain di negara-negara maju. Segala dinamika yang terjadi dari BPI Danantara dipotret pada survey Independen oleh IDM.
Berikut kesimpulan dari survey ini,

1.Secara mayoritas responden percaya bahwa BPI Danantara bisa mewujudkan mandat dalam pengelolaan kekayaan negara layaknya SWF negara negara maju lainnya.
2.Tata Kelola investasi yang transparan oleh BPI Danantara dipercaya oleh para responden
3.BPI Danantara dipercaya akan menjadi stabilitator Ekonomi Nasional secara jangka Panjang
4.Kinerja BPI Danantara selama 1,5 tahun ini mendapatkan kepuasan tersendiri dari para responden
5.Kepuasan responden kepada BPI Danantara ditopang oleh factor sebagai kinerja pemerintah, pengawasan yang baik dan tata Kelola profesionalisme
6.Masalah issue intervensi, independensi dan politisasi BPI Danantara harus menjadi perhatian serius agar kepuasan Masyarakat bisa terjaga sesuai tujuan dan mandat yang diterima BPI Danantara
7.Selain itu strategi investasi dari BPI Danantara juga mendapatkan kritikan masukan akan bisa akselerasi menjadi SWF kelas Dunia
8.Keberadaan BPI Danantara masih belum dirasakan manfaat oleh rakyat serta belum memberikan dampak yang signifikan kepada rakyat secara luas.
9.Namun demikian optimisme BPI Danantara dimasa depan tergambar juga dalam hasil survey kali ini. Yakni dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perwujudan hiirisasi industrialisasi dan sebagai pembuka lapangan pekerjaan bagi rakyat.

TENTANG SURVEY
Survei ini dilakukan pada 20-27 Juli 2026, Survei melibatkan sebanyak 1225 responden dari karyawan BUMN dan swasta serta kalangan pelaku usaha dan industri, pelaku pasar saham, akademisi, publik umum, serta perwakilan pemerintah dan institusi publik.

Survey ini memiliki Tingkat Kepercayaan 95 persen dengan Margin of Error +/- 2,8%. ***

Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Prabowo Subianto Mencapai 81,5 Persen pada Semester Pertama Tahun 2026

Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026 – Indonesia Development Monitoring (IDM) merilis hasil survei nasional mengenai Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Presiden Prabowo Subianto pada Semester Pertama Tahun 2026.

Survei ini dilakukan untuk memotret persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam enam bulan pertama tahun 2026, khususnya pada aspek penegakan hukum, stabilitas ekonomi nasional, kondisi politik, komunikasi publik Presiden, serta pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

Hasil survei menunjukkan bahwa 81,5 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, sementara 11,2 persen menyatakan tidak puas dan 7,3 persen tidak memberikan jawaban.

Direktur Eksekutif IDM, Dedy Rohman, mengatakan tingginya tingkat kepuasan publik menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah.

«”Publik melihat adanya komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat penegakan hukum, menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, serta menjalankan program-program prioritas yang manfaatnya mulai dirasakan masyarakat,” ujar Dedy Rohman.»

Penegakan Hukum Menjadi Faktor Terkuat

Salah satu faktor yang paling memengaruhi tingkat kepuasan publik adalah langkah pemerintah dalam penegakan hukum terhadap dugaan korupsi pada program-program prioritas pemerintah.

Sebanyak 86,7 persen responden menyatakan puas terhadap langkah tersebut, sedangkan 10,6 persen menyatakan belum puas dan 2,7 persen tidak memberikan jawaban.

Program yang menjadi perhatian responden antara lain:

– Makan Bergizi Gratis (MBG)
– Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
– Sekolah Rakyat
– Bantuan Sosial (Bansos)

Stabilitas Ekonomi Dinilai Tetap Terjaga

Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global, sebanyak 65,3 persen responden menilai Presiden berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Sementara 19,8 persen menyatakan belum puas, sedangkan 14,9 persen tidak memberikan jawaban.

Ketika diminta menggambarkan kondisi ekonomi yang mereka rasakan saat ini, responden menjawab:

– Baik/sangat baik : 10,1%
– Biasa saja : 61,4%
– Buruk/sangat buruk : 27,2%
– Tidak menjawab : 1,3%

Mayoritas masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional relatif stabil, meskipun sebagian responden masih merasakan tekanan terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.

Persepsi terhadap Kondisi Politik

Terhadap kondisi politik nasional saat ini:

– Baik/sangat baik : 35,1%
– Sedang/stabil : 36,8%
– Buruk/sangat buruk : 24,6%
– Tidak menjawab : 3,5%

Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memandang kondisi politik nasional masih berada dalam situasi yang relatif kondusif.

Pola Komunikasi Presiden

Survei juga mengukur persepsi masyarakat terhadap pola komunikasi Presiden kepada publik.

Hasilnya:

– Menyukai : 75,3%
– Tidak menyukai : 14,8%
– Tidak menjawab : 9,9%

Meski memperoleh penilaian positif, komunikasi publik Presiden masih menjadi salah satu aspek yang dinilai dapat terus diperkuat.

Penilaian terhadap Program Prioritas Presiden

Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat memperoleh tingkat penerimaan tertinggi.

– Setuju : 85,6%
– Tidak setuju : 11,8%
– Tidak menjawab : 2,6%

Bantuan Sosial

– Setuju : 81,2%
– Tidak setuju : 15,6%
– Tidak menjawab : 3,2%

Makan Bergizi Gratis (MBG)

– Setuju : 68,4%
– Tidak setuju : 29,1%
– Tidak menjawab : 2,5%

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

– Setuju : 53,5%
– Tidak setuju : 32,8%
– Tidak menjawab : 13,7%

Menurut IDM, program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat cenderung memperoleh tingkat dukungan yang lebih tinggi dibandingkan program yang masih berada pada tahap awal implementasi.

Kesimpulan

Indonesia Development Monitoring menyimpulkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Semester Pertama Tahun 2026 berada pada level yang tinggi, yaitu 81,5 persen.

Kepuasan tersebut terutama dipengaruhi oleh:

1. Kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
2. Penilaian positif terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.
3. Dukungan masyarakat terhadap program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
4. Persepsi bahwa kondisi politik nasional masih relatif stabil.

Di sisi lain, hasil survei juga menunjukkan bahwa komunikasi publik pemerintah masih menjadi aspek yang perlu terus diperkuat agar penyampaian kebijakan semakin efektif dan mudah dipahami masyarakat.

METODOLOGI SURVEI

Waktu pelaksanaan: 11–20 Juli 2026

Jumlah responden: 1.640 orang

Cakupan wilayah: Seluruh provinsi di Indonesia

Metode sampling: Multistage Random Sampling

Metode pengumpulan data: Wawancara tatap muka (face-to-face interview) dengan verifikasi digital

Margin of Error: ±2,37%

Tingkat Kepercayaan: 95%

Profil Responden

Responden dalam survei ini merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Komposisi responden disusun secara proporsional berdasarkan:

– Wilayah
– Jenis kelamin
– Kelompok usia
– Tingkat pendidikan
– Kategori pekerjaan
– Karakteristik wilayah perkotaan dan perdesaan

Distribusi sampel dilakukan untuk mencerminkan representasi populasi Indonesia secara nasional.

Tentang Indonesia Development Monitoring (IDM)

Indonesia Development Monitoring (IDM) adalah lembaga riset independen yang bergerak di bidang survei opini publik, analisis kebijakan publik, kajian ekonomi, politik, pemerintahan, serta geopolitik nasional.

IDM berkomitmen menghasilkan riset yang berbasis metodologi ilmiah sebagai kontribusi bagi penguatan demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan nasional.

Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026

Indonesia Development Monitoring (IDM)

Dedy Rohman
Direktur Eksekutif
081278451959

Bayu

Jurnalis Maritimnews.com

Share
Published by
Bayu

Recent Posts

Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo Gibran Mencapai 80,4 Persen

Jakarta (Maritimnews) – Panel Survey Indonesia (PSI) merilis hasil survei nasional mengenai Tingkat Kepuasan Masyarakat…

1 day ago

Program PELITA 2026 Dimulai di Rawa Badak Utara

Jakarta (Maritimnews) – Peluncuran program Pelindo Tanpa Balita Stunting (PELITA) 2026, IPC Terminal Petikemas bersama…

2 days ago

Pertengahan Juni 2026, Throughput IPC TPK Panjang Tumbuh Signifikan

Jakarta (Maritimnews) - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Panjang mencatat performa gemilang pada pertengahan tahun…

2 days ago

Negara Maritim yang Takluk di Lautnya Sendiri

Ketika negara gagal menjamin keselamatan warganya dalam aktivitas yang paling mendasar, maka yang dipertanyakan bukan…

2 days ago

Prestasi Penegakan Hukum Jangan Dibangun di Atas Kriminalisasi

oleh: Rizma Wulan Sari, SH, MH (Sekretaris Keluarga Besar Putra Putri Purnawirawan Hakim Indonesia/KB P3HI)…

2 days ago

Karyawan APBS Perkara Pengerukan Pelindo Harus Diputus Bebas Demi Hukum

Oleh: Malvin Berimbing, SH., MH . Direktur Eksekutif LBH-BUMN Indonesia sedang berada pada fase penting…

3 days ago