PINP Jalankan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021

Jakarta (Maritimnews) – Penerapan program Pelindo Indonesia Network Pendulum (PINP) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

PM 50 Tahun 2021 merupakan payung hukum penyelenggaraan pelabuhan laut di Indonesia. Aturan yang ditetapkan pada 9 Juni 2021 dan diundangkan pada 16 Juni 2021 mengatur mulai dari penetapan lokasi, Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), hingga pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian pelabuhan.

Dalam konteks PINP, aturan tersebut menjadi dasar hukum bagi Pelindo dalam menjalankan pengoperasian pelabuhan, termasuk penataan terminal, lapangan penumpukan, serta mekanisme pelayanan kepada mitra.

Direktur Komersial PT Pelindo (Persero) Farid Padang mewakili Direktur Utama PT Pelindo (Persero) Achmad Muchtasyar kepada Maritimnews di Jakarta baru-baru ini menerangkan, bahwa telah disiapkan mekanisme untuk pembayaran langsung dari para mitra kepada Pelindo, pembayaran Jasa Pelayaran langsung ke Pelindo, pembayaran dari Cargo Owner juga langsung ke Pelindo.

Farid Padang menegaskan, bahwa melalui skema PINP, Pelindo bakal melakukan revitalisasi untuk mengoptimalkan lapangan penumpukan di Lini 1. Target utamanya adalah mengubah reposisi empty menjadi full.

“Penumpukan kita sesuaikan yang bertujuan agar empty tidak menumpuk dan tidak menghambat. Kalau penumpukan tertata, koefisien muat bisa naik, empty bisa terisi, dan arus keluar-masuk jadi lebih lancar,” ujarnya.

DUKUNGAN PENUH PEMERINTAH

Program PINP sendiri mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Republik Indonesia saat program tersebut launching di Pelindo Tower, Jakarta, pada hari Sabtu 17 Oktober 2026.

Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Andy Sutomo Panjaitan (kala itu) menegaskan, bahwa PINP adalah program yang bagus dan didukung penuh oleh Pemerintah karena targetnya jelas: menurunkan indeks logistik nasional dan mengatasi imbalance cargo.

“Stigma bahwa tidak ada barang balik harus kita patahkan, dan itu akan bisa teratasi dengan strategi konsolidasi kargo yang terintegrasi seperti yang dilakukan Pelindo melalui PINP,” pungkasnya.

(Bayu Jagadsea/MN)