Dalam upaya mengakomodasi aspirasi masyarakat Propinsi Papua dan Papua Barat, Presiden Joko Widodo telah menugaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk membuka seluruh ruang dialog di Papua. Pertemuan ini diharapkan menjadi gerbang baru dalam menyelesaikan persoalan Papua.
Berdasarkan Pepera, Papua resmi menjadi bagian NKRI sah dan final. Yang mana tak ada yang bisa mengganggu gugat keputusan ini. Mengingat keabsahanya telah diakui masyarakat Internasional juga negara-negara sahabat.
Aparat keamanan tetap bersinergi dengan seluruh komponen terkait, Bahara mengatakan bahwa masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan selebaran, isu–isu dan berita hoax, aktifitas masyarakat di Papua juga telah berjalan dengan baik dan lancar tanpa gangguan yang berarti.
Kemerdekaan Papua hanya menjanjikan kebahagiaan semu, sehingga tak ada jaminan kesejahteraan sedikitpun bagi warga Papua yang memilih untuk menjadi simpatisan kelompok separatis di Papua.
Sekali lagi, mereka yang terus-menerus meneriakkan kemerdekaan Papua lewat referendum tidak punya niat baik. Pisah dari NKRI bukanlah solusi. Mayoritas masyarakat Indonesia masih menyayangi Papua begitu sebaliknya.
MN, Jakarta – Presiden Joko Widodo pada Selasa, 10 September 2019, bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara,…
MN, Makassar – Dalam rangka merangkai prestasi perusahaan melalui olahraga, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV mengirim 55 atlet guna memeriahkan…
Oleh: Capt Ahmad Irfan, MSc Kabar hilangnya kapal curah milik perusahaan nasional Indonesia dengan muatan Nickel memberikan kekhawatiran terhadap keselamatan…
Tidak benar jika ada anggapan bahwa Papua adalah anak tiri dari NKRI.
Kabar terbaru menyebutkan Ditjen Imigrasi menyatakan jika ketua Persatuan untuk Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda bukanlah WNI. Namun, tidak dijelaskan secara rinci kapan Benny tak lagi berstatus sebagai WNI.
