Berantas Ilegal Fishing, KKP Manfaatkan Jaringan Interpol I-24/7
MN, Jakarta – Dalam rangka memberantas maraknya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggaungkan…
MN, Jakarta – Dalam rangka memberantas maraknya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggaungkan…
MN, Jakarta – Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) merespon atas masalah tindak pidana korupsi di Kementerian Kelautan – Perikanan (KKP),…
MN, Bitung – Setelah Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Beijing gencar melakukan diskusi melalui jalur diplomatik termasuk Pertemuan Bilateral…
Penulis: Rusdianto Samawa, Ketum Dewan Front Nelayan Indonesia (FNI) Implementasi Peraturan Gubernur NTB nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Administrasi…
MN, Manado – Direktur Pemantauan dan Operasi Armada (POA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono, mantan Kepala PSDKP Bitung…
KKP menerima kapal perikanan pelaku illegal fishing STS-50 dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Indonesia memiliki ketergantungan besar terhadap protein hewani dari sektor perikanan sehingga bisa dikatakan kualitas ikan ini sangat bergantung dari tangkapan nelayan.
KKP menilai bahwa UU Cipta Kerja (Ciptaker) akan memberikan kestabilan dan keberlanjutan usaha perikanan, baik di perikanan tangkap maupun budidaya.
MN, Batam – Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub melalui Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjunguban, menyelamatkan 8 (delapan) kru kapal…
Koordinator Penasihat Bidang Daya Saing SDM, Inovasi Teknologi, dan Riset Menteri Keluatan dan Perikanan RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, menyatakan bahwa potensi perikanan Aceh Singkil sangat luar biasa. Baik untuk sektor perikanan tangkap (laut) maupun sektor budidaya perikanan.