Framework Kerja Sama Trilateral Keamanan Maritim, Cikal Bakal Kekuatan Nusantara
Foto Bersama – para delegasi Pertemuan Kuala Lumpur dalam membahas implementasi Kerja sama Trilateral antara Indonesia, Filipina dan Malaysia
MNOL, Jakarta – Menindak lanjuti deklarasi kerja sama keamanan maritim antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Yogyakarta, 5 Mei 2016 lalu, dibahas framework (kerangka) kerja sama terkait Standar Operational Procedure (SOP) di Kuala Lumpur, (26/5/16). Delegasi Indonesia yang salah satunya diwakili oleh staf Asops Panglima TNI, Letkol Laut (P) Salim menyampaikan penyusunan ini sangat penting, terkait pelaksanaan kerja sama antara ketiga negara.
“Ketiga negara saat ini fokus untuk menyusun SOP melalui kelompok kerjanya, supaya komitmen dalam menjaga keamanan dalam bidang maritim di wilayah perbatasan ketiga negara tetap terjalin,” ujar Salim saat dihubungi maritimnews.com.
Dalam pertemuan Yogyakarta, disepakati tiga poin mengenai kerja sama antara lain pertama, meningkatkan koordinasi pemberian bantuan cepat bagi warga dan kapal yang berada dalam keadaan bahaya. Kedua, meningkatkan kerja sama dalam pertukaran informasi dan intelijen, serta memperkuat dan memastikan efektivitas kerja sama dalam keadaan darurat dan ancaman keamanan. Ketiga, membentuk hotline komunikasi antara ketiga negara untuk meningkatkan koordinasi seandainya ditemui keadaan darurat dan ancaman keamanan.
Sambung Salim, ketiga poin itu menjadi Annex A , selanjutnya hasil pertemuan di Kuala Lumpur ini menjadi Annex B. “Pertemuan ini lebih membahas bagaimana implementasi dari hasil pertemuan Yogyakarta agar dapat dilaksanakan,” tambahnya.
Salah satu yang menjadi pembahasan alot dalam pertemuan ini ialah mengenai segala tindakan yang dilakukan di ketiga negara ditentukan berdasarkan kerangka kerja ini tanpa ada buruk sangka atau bertentangan dengan hukum di masing-masing negara. Artinya kesepakatan itu diterima secara bulat oleh ketiga negara dengan tetap menghargai kedaulatan satu sama lain.
Lulusan AAL tahun 1995 itu memandang event ini menjadi salah satu bagian dari diplomasi maritim yang juga merupakan salah satu pilar pembangunan maritim nasional.
“Ya ini tentu dilandasi dengan prinsip Pembukaan UUD 1945 dan politik luar negeri bebas aktif untuk menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan,” paparnya.
Masih kata Salim, kerja sama ketiga negara ini merupakan cikal bakal dari bersatunya wilayah Nusantara, atau konsep Maphilindo ( Malaysia, Philipina, dan Indonesia-red) seperti yang pernah digagas oleh Bung Karno pada tahun 1963.
“Ketiga negara ini merupakan wilayah Nusantara dahulu yang termasuk bagian dari kekuasaan Majapahit dan kerja sama ini akan menjadi cikal bakal kekuatan yang lebih masif di kawasan,” kata dia.
Kerja sama intensif yang diawali karena adanya kerawanan dan tingginya ancaman maritim di sekitar Perairan Kepulauan Sulu menjadi momentum bagi ketiga negara untuk menyatukan visi dalam menciptakan keamanan bersama.
“Ya, tentu semua kejadian ada hikmahnya. Diculiknya 1o ABK WNI di kawasan itu telah membuka mata dunia bahwa maritime boundaries ketiga negara ini merupakan spot penting yang harus menjadi fokus pertahanan dan keamanan maritim,” pungkasnya.
Sebelum Letkol Laut (P) Salim, terlebih dahulu ada pertemuan ketiga negara di mana delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Paban V Kerkamtas Mabes TNI dan Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI, Dumas Radityo.(Tan)
