Sejak dimulainya peradaban maritim modern di dunia ini, turut muncul pula teori tentang aturan hukum laut untuk mendefinisikan batasan-batasan ruang laut dalam kaitannya dengan eksistensi negara dan bangsa.
Menurut Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno, sumbangan terbesar pada masanya ialah Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957 yang menegaskan bahwa laut Indonesia adalah laut di antara pulau-pulau yang berada dalam satu kesatuan di wilayah NKRI.
MN, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Nusantara pada 13 Desember 2017 ini, menjadi momentum 60 tahun Deklarasi Djuanda 1957…
Visi PMD seharusnya didekatkan dengan Konsepsi Wawasan Nusantara, sehingga ada kekuatan spirit yang tidak ragu jika ada guncangan dari pengaruh globalisasi.
Dekrit Presiden yang berisi bubarkan Dewan Konstituante, kembali ke UUD 1945, dan bentuk MPRS merupakan tiga pernyataan yang mengandung makna sebagai penyambung tali sejarah sekaligus pengokoh momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.
Pada bulan Juli 2017 mendatang Lagu Indonesia Raya akan dinyanyikan secara lengkap (3 stanza).
Kekuatan terpadu Indonesia terdiri dari kekuatan darat yang interoperability dengan kekuatan laut maupun udara, terintegrasi ke dalam strategi pertahanan maritim. Kekuatan pertahanan hendaknya didasari strategi maritim sebagai negara kepulauan, juga membutuhkan kekuatan udara yang tangguh dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
Melalui Keputusan Presiden RI No.112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961, Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka yang diketuai Sri Sultan Hamengkubuwono IX disahkan dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961.
Banyak pihak yang meyakini bahwa Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 merupakan tonggak atau pijakan dalam membangun negara Indonesia sebagai negara maritim saat ini.
