Mengulas Penegakan Hukum pada Illegal Fishing di Perairan Indonesia
Penegakan hukum pada kasus illegal fishing merupakan bentuk kedaulatan negara atas wilayah perairannya.
Penegakan hukum pada kasus illegal fishing merupakan bentuk kedaulatan negara atas wilayah perairannya.
Melalui pembuatan Grand Design, Bakamla RI harus mewujudkan satu sistem kelembagaan yang dapat menjawab tantangan permasalahan dan pembangunan kelautan Indonesia.
Pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi terkait perlu disinergikan dan dimonitor serta diintegrasikan secara terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali dibawah Bakamla.
Peristiwa ini telah menandakan Indonesia mengalami darurat keamanan laut yang mencakup keselamatan pelayaran di dalamnya.
MNOL – Batam, Deputi Kebijakan dan Strategi Irjen Pol. Satria F. Maseo, S.H., M.M. meresmikan Kegiatan Workshop Pengelolaan Keamanan Laut…
Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. melakukan courtesy call kepada Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
MNOL – Jakarta, Seluruh personel jajaran Satlinlamil Jakarta menerima pembekalan tentang keamanan laut dan standar operasi keamanan laut (Kamla) yang…
MNOL, Batam – Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Kujang-642 di bawah kendali operasi (BKO) Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan…