Akibat Kebijakan Susi, Nelayan Lobster NTB kian Merana
MN, Jakarta – Dunia kelautan dan perikanan kembali diterpa isu tidak sedap. Aroma menyengat pengangguran dan modus bantuan budidaya oleh…
MN, Jakarta – Dunia kelautan dan perikanan kembali diterpa isu tidak sedap. Aroma menyengat pengangguran dan modus bantuan budidaya oleh…
Peran Polri tersebut untuk menindak lanjuti hasil kesepakatan perwakilan nelayan dengan Kepala Staf Presiden (KSP) di Istana dalam Aksi Damai Nelayan pada hari Selasa 11 Juli 2017 lalu
Menteri menyatakan poros maritim dunia bisa terwujud jika di setiap wilayah memiliki gateway untuk ekspor ke luar negeri.
GMKI turut memperjuangkan aspirasi nelayan yang kesulitan akibat kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang oleh Menteri Susi.
Perkembangan isu-isu nelayan dari hari ke hari sangat dinamis perkembangannya. Sejak awal isu nelayan mulai mengental dalam cara berfikir para akademisi, aktivis, politisi hingga pejabat-pejabat yang berasal dari lintas partai maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Kebijakan Pemerintah melalui KKP wajib memberi kesejahteraan bagi masyarakat pesisir
Terkait penangkapan Direktur Utama PT Garam Achmad Boediono oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (10/6) lalu, menyisakan pertanyaan soal keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Atas ketidakpuasan tersebut, masyarakat menginginkan Susi Pudjiastuti diganti dari jabatannya saat ini sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan karena dianggap tidak produktif dalam merealisasikan visi misi poros maritim.
MNOL, Wakatobi – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menyambangi masyarakat Suku Bajo di kawasan Mola Raya, Kecamatan Wangi-wangi…
Hal yang paling mendesak untuk saat ini dilakukan adalah menghentikan kriminalisasi yang diduga sebagai upaya menghentikan perlawanan warga nelayan Pulau Pari