Asa di balik Klaim Susi soal kenaikan Stok Ikan
Menteri Susi baru-baru ini menyebut soal kenaikan stok ikan
MN, Jakarta – Setelah Pakar Kelautan Unhas, Jamaludin Jompa mengomentari klaim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang kawasan konservasi yang bertambah di Indonesia. Kini giliran Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (Islah) merespons dinamika kelautan yang berkembang akhir-akhir ini
Dalam acara Buka Puasa bersama Ikatan Sarjana Kelautan Unhas di daerah Bilangan, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Unhas, Darwis Ismail ST, MMA menyampaikan Islah akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan kelautan
“Kami meminta alumni kelautan untuk selalu berkontribusi terhadap pembangunan kelautan melalui pemikiran-pemikiran yang kritis konstruktif dan solusi bagi kehidupan nelayan,” ujar Darwis
Senada dengan Darwis, Dewan Pembina ISLA, Awaludin masih di tempat yang sama menyampaikan bahwa apapun kebijakan Pemerintah melalui KKP wajib memberi kesejahteraan bagi masyarakat pesisir.
“Apapun kebijakan KKP, yang terpenting warga pesisir harus sejahtera,” tegas Awal biasa disapa.
Sebelumnya PB HMI melalui Ketua Bidang Kemaritiman dan Agraria, Mahyudin Rumata juga sempat menyentil klaim KKP terhadap bertambahnya stok ikan lestari atau yang boleh ditangkap secara berkelanjutan di perairan Indonesia selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo
“Jika mengikuti asumsi KKP tentu ini sebuah prestasi atas apa yang menjadi kebijakan KKP selama ini terutama Pemberantasan Illegal Fishing yang akhirnya berdampak pada peningkatan stok ikan. Namun pertanyaannya adalah klaim peningkatan stok ikan sejalan dengan peningkatan pendapatan nalayan? Sekali lagi ini menjadi tanda tanya,” seloroh Yudi biasa akrab disapa di Jakarta (17/6).
Menurut Susi, stok ikan lestari pada 2013 tercatat sebanyak 7,31 juta ton dan meningkat di 2015 sebesar 9,93 juta ton. Kemudian pada akhir 2016, stok ikan lestari sebanyak 12,54 juta ton atau naik sekitar 71 persen dibandingkan 2013.
Saat konferensi pers, di Kantornya, Jakarta, Jumat (16/6), Susi menyatakan ada kenaikan ikan yang boleh ditangkap secara berkelanjutan. Tentunya hal ini mengundang respons dan tanda tanya besar dari sejumlah kalangan mengingat kondisi nelayan juga urung membaik.
Bertambahnya stok ikan lestari dibarengi angka impor ikan yang turun sejak 2015. Berdasarkan data KKP, impor ikan tahun 2014 sebanyak 307.222 ton dan pada 2015 menjadi sebesar 292.056 ton. Penurunan impor berlanjut pada 2016 sebesar 278.082 ton, dan hingga April 2017 sebanyak 127.851 ton. Tandas Susi, impor ikan itu jauh penurunannya, dari kuota impor yang diberikan, terpakai hanya 20 persen lebih sedikit..
Meski impor mengalami penurunan, konsumsi ikan per kapita masyarakat Indonesia mengalami kenaikan. Tercatat, konsumsi nasional pada 2016 meningkat dari 36 kilogram menjadi 43 kilogram. Sehingga, terdapat kenaikan konsumsi ikan sebesar tujuh kilogram per kapita.
Susi mencontohkan, dengan kenaikan tersebut, maka ikan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia dalam satu tahun terakhir naik tujuh kilogram.
“Bila dihitung berdasarkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250 juta orang, Susi memperkirakan total konsumsi dapat mencapai 1,75 juta ton per tahun. Susi menyatakan jika satu kilogram senilai USD 1, maka nilainya mencapai USD 1,75 miliar, lalu kemana keuntungan itu,” beber Yudi.
Berdasarkan catatan BPK, kementerian yang dipimpin oleh Susi termasuk sebagai institusi yang berpredikat Disclaimer. Padahal semestinya jika dilihat dari hitungan tersebut, kementerian ini mampu menyumbang pemasukan negara secara signifikan.
Terlepas dari itu, inti permasalahannya ialah bagaimana nelayan Indonesia tidak identik dengan kemiskinan. “Apapun klaim yang disebutkan oleh Susi, intinya kita ingin nelayan kita sejahtera bukan pada fakta sebaliknya,” ungkap Yudi mengakhiri.
(Adit/MN)
