Bantuan Kapal Nelayan penuh Kejanggalan, KKP harus Dievaluasi
Sebagai informasi, BPK telah mengeluarkan status “tidak memberikan komentar/disclaimer” terhadap laporan keuangan KKP tahun 2016.
Sebagai informasi, BPK telah mengeluarkan status “tidak memberikan komentar/disclaimer” terhadap laporan keuangan KKP tahun 2016.
MN, Jakarta – Senin, 2 Oktober 2017, persidangan pidana tiga nelayan pulau pari yang dikriminalisasi saat mengelola pantai perawan telah…
Sebagai sebuah bangsa yang dahulu kala pernah menjadi salah satu negara yang besar dalam produksi minyak bumi, bahkan sudah terjadi sebelum bangsa ini memperoleh kemerdekaannya, Indonesia mengalami pergerakan yang berbalik arah pada saat ini.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) memberikan sebayak 690 paket bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan kepada nelayan Pantai Utara (Pantura) di Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang menerima 91 paket, Kabupaten Batang 30 paket, Kabupaten Demak 3 paket, Kabupaten Jepara 211 paket, Kabupaten Kendal 36 paket, Kabupaten Brebes 67 paket, Kabupaten Pekalongan 25 paket, Kabupaten Pemalang 125 paket, Kabupaten Rembang 67 paket, Kota Tegal 31 paket, dan Kabupaten Tegal sebanyak 4 paket.
Nelayan dan penambak baik laki-laki dan perempuan dari 23 kabupaten/kota di Indonesia telah bermusyawarah selama enam hari dari 11-16 September 2017. Salah satu hasilnya adalah mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan keseluruhan bagian Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, serta penambak garam.
Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) XII Pontianak Brigadir Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi menyambut Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Mayjen TNI Marinir (Purn) Dr. H. Yusuf Solihin M.B.A, M.Si, Ph.D. Kedatanngan Ketua Umum HNSI tersebut adalah dalam rangka kunjungan di Mako Lantamal XII Pontianak Jalan Kom. Yos Sudarso No. 1. Senin (4/9).
Nelayan sebagai stakeholders utama KKP perlu mendapatkan akses teknologi yang sederhana dan tepat guna. Mendukung tiga pilar kebijakan KKP dan komitmen terhadap kesejahteraan nelayan, Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar menyampaikan hasil inovasi riset kelautan dan perikanan yang diberi nama Sistem Informasi Nelayan Pintar (NELPIN). Dengan aplikasi NELPIN, diharapkan paradigma nelayan berubah menjadi menangkap ikan di laut bukan lagi mencari ikan di laut.
Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banyuwangi Lantamal V menggelar lomba perahu layar tradisional di Pantai Hotel Banyuwangi Beach. Kegiatan ini diikuti oleh 97 perahu layar tradisional dari Jawa dan Bali. Mereka memperebutkan piala bergilir Danlanal Banyuwangi yang rutin setiap tahun digelar pada Minggu (13/8).
Penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk nelayan kecil oleh industri harus diselesaikan dengan upaya strategis tanpa perlu melakukan pencabutan subsidi BBM.