Wantimpres: Tol Laut Masih Jadi Prioritas Pemerintah

Maritimnews, Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof.Dr Sri Adiningsih mengaku tol laut masih jadi prioritas pembangunan pemerintah. Ditemui di sela-sela penanda tanganan MoU temas Line dengan operator pelabuhan beberapa waktu lalu, Ketua Wantimpres menegaskan kendati masih banyak masalah, tol laut tetap diprioritaskan dalam skala pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

“Saya waktu itu disuruh hadir dalam pelantikan Kepala Daerah di Istana tetapi saya lebih memilih untuk hadir dalam penanda tanganan ini karena lebih penting dan menyangkut program tol laut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dosen Pacasarjana UGM itu menilai bahwa pembangunan tol laut akan berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. “Karena distribusi barang di pelabuhan lambat jadi harga barang akan naik, itu contoh kasus di Papua misalnya. Harga barang bisa lima kali lipatnya dengan di Jawa,” tambahnya.

Masalah mengenai dwelling time di pelabuhan menurutnya juga menjadi masalah yang krusial dalam upaya pembangunan tol laut. Pasalnya dengan adanya dwelling time yang sekian lama justru menyebabkan biaya distrisibusi menjadi tinggi, sehingga para pengusaha enggan menggunakan jasa pelayaran lagi dalam mendistribusikan produknya.

“Kemaren saya bertemu dengan pengusaha yang biasa mendistribusikan barang dari Surabaya ke Jakarta. Dia sekarang lebih memilih menggunakan jalur darat ketimbang jalur laut, dia bilang harganya lebih murah dan lebih cepat dibanding jalur laut. Wah ciloko kalau begini,” selorohnya.

Padahal, dalam analisisnya, seharusnya jalur laut lebih cepat dan lebih murah. Hal ini pula yang menjadi fokus perhatian presiden.

“Waktu saya memberi laporan kepada Bapak Presiden, beliau tidak percaya kalau kondisinya demikian. Beliau tetap yakin kalau biaya di laut justru lebih murah dan cepat penyalurannya. Tetapi ketika beliau mengecek langsung ke lapangan, lah baru mengerti beliau,” tandasnya.

Ke depan, wanita yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Ekonomi Studi Asia Pasifik UGM ini berharap agar masalah-masalah tersebut bisa diselesaikan. Paling tidak ketika akhir masa jabatan presiden pada 2019 mendatang harga barang sudah mulai turun dan arus distribusi kian cepat.

“Makannya saya selalu intens berdialog dengan para pelaku usaha dan pihak yang bertugas di lapangan mengenai kondisi ini. Sehingga dari waktu ke waktu saya tahu perkembangannya dan yang paling up to date,” pungkas wanita kelahiran Surakarta 56 tahun silam itu. (AN)