MN, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berbicara terkait penerapan asas cabotage di Indonesia. Menurutnya, penerapan asas cabotage ini penting untuk meningkatkan gairah industri pelayaran nasional kita.
Hal tersebut diungkapkannya saat membuka acara Focus Group Discussion dengan tajuk “Strategi Percepatan Cabotage Naik Kelas dalam Perspektif Peran Pelayaran Niaga dan Pelayaran Rakyat, Galangan Kapal, Industri Komponen Kapal dan Badan Klasifikasi Nasional, SDM dan Teknologi Maritim” yang berlangsung di Ruang Sumba Hotel Borobudur, Senin (26/9).
“Asas cabotage merupakan hak eksklusif suatu negara untuk menerapkan peraturan perundang-undangannya sendiri, dalam bidang darat, air, dan udara yang menjadi wilayah lingkup kekuasaan negara tersebut,” terangnya.
Lebih lanjut, ia juga menerangkan prinsip pelaksanaan cabotage adalah dengan cara memberdayakan angkutan laut nasional yang memberikan iklim yang kondusif, guna memajukan industri angkutan yang lebih baik. Pemberdayaan tersebut bisa dengan memberikan kemudahan di bidang perpajakan, permodalan, pengadaan, serta kontrak.
“Sebelum adanya asas cabotage, sebagian besar layanan laut domestik kita dipenuhi oleh kapal berbendera asing. Hal ini menyebabkan usaha angkutan laut nasional terpuruk,” ungkap pengganti Ignasius Jonan tersebut.
Ia pun juga menegaskan akan pentingnya pertumbuhan serta pemberdayaan industri kemaritiman nasional agar lebih lebih berdaulat tanpa ada campur tangan dari pihak luar, termasuk permasalahan pelayaran niaga dan pelayaran rakyat, yang memegang peran penting dalam industri kemaritiman nasional.
“Kita menginginkan industri angkutan nasional kita ini tumbuh dan kita dengan kemampuan kita sendiri mampu membangun fungsi keekonomian itu, dan manfaat keekonomian itu akan kita nikmati langsung,” tegasnya.
