Sofyan Basir Terganjal Kasus Korupsi, Pensiunan Pertamina Dorong Iwan Ratman sebagai Dirut Pertamina

MN, Jakarta – Setelah RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Pertamina (Persero) pada 20 April 2018 memutuskan pemberhentian Ellia Massa Manik selaku Direktur Utama Pertamina dan mengangkat Plt Dirut Pertamina Nicke Widyawati yang merupakan Direktur SDM Muncul isu Dirut PLN Sofyan Basir digadang-gadang akan menjadi Dirut Pertamina definitif.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat langsung menyampaikan pernyataan sikapnya menolak jika Sofyan Basir didapuk menjadi Dirut Pertamina.

“Sudah pasti kami selaku stakeholders Pertamina karena telah ikut membangun, membesarkan dan memajukan perusahaan tak akan sudi Pertamina dipimpin oleh Sofyan Basir yang Dirut PLN tersebut,”, katanya tegas dalam pesan singkatnya kepada redaksi di Jakarta, (21/4/).

Selama ini ia mencermati rekam jejak Sofyan Basir yang beberapa kali sudah dipanggil KPK atas kasus dugaan mega korupsi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 130 triliun. Terutama terkait kejahatan mark up  proyek sewa 5 kapal turbin apung milik Kapowership Zeynep Sultan asal Turki yang disewa untuk 5 tahun sejak 2015 sampai 2020.

‘Kerugian negara bisa mencapai Rp 18,7 trilliun dan jelas melibatkan Sofyan Basir karena dia yang selalu menetapkan kontraknya,” beber Binsar.

Dari akibat dugaan korupsi mark up proyek PLTD tersebut, lanjut Ketua Umum eSPeKaPe, telah dibuktikan jika keuntungan PLN tahun 2017 merosot hingga Rp17 triliun.

“Ini adalah fakta jika langkah-langkah yang ditempuh Sofyan Basir selaku Dirut PLN tidak mencerminkan semangat Presiden Jokowi dalam melakukan efesiensi keuangan negara,” tandas dia.

Pemborosan atas sewa 5 kapal apung asal Turki itu, imbuh Binsar bisa mencapai Rp 7,9 triliun perunitnya. Jika kelakuan yang seperti ini kemudian dipakai jadi Dirut Pertamina, jelas sangat membahayakan.

“Program Pak Jokowi menetapkan harga BBM sama di pelosok tanah-air bisa terganjal bahkan bisa jadi gagal. Tentu kami, eSPeKaPe wajib menyuarakan penolakan dan memungkinkan untuk menyurati kepada Presiden Jokowi akan hal ini,” tandasnya lagi.

Bisa saja eSPeKaPe menyampaikan saran kembali kepada Presiden Jokowi agar memenuhi usulan terdahulu untuk menggantikan Dwi Sutjipto selaku Dirut Pertamina kepada Iwan Ratman, yang siap menawarkan sistem kontrol serta komitmennya atas manipulasi dan mafia migas.

“Kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi agar berkenan memilih Iwan Ratman untuk menjadi Dirut Pertamina pengganti Ellia Massa Manik. Ketimbang Bapak Presiden memilih Sofyan Basir yang akan bisa merongrong kemajuan Pertamina,” pungkasnya. (hsn)