Pemerintah Dorong Upaya Rekonsiliasi Sengketa Pelabuhan Marunda

MN, Jakarta – Sengketa perjanjian kerjasama antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN) terkait pengembangan Pelabuhan Marunda menjadi perhatian Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang mendorong rekonsiliasi guna penyelesaian masalah.

Sekjen Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan, kasus Marunda berawal kesepakatan bisnis kemudian terjadi persoalan. Kementerian Perhubungan mengikuti dan mendorong upaya rekonsiliasi penyelesaian sengketa perjanjian kerjasama kedua belah pihak.

Djoko menerangkan, upaya penyelesaian sengketa tersebut harus terus didorong, mengingat Pemerintah tengah gencar melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Sekaligus menjadi kunci bagi swasta agar tetap berminat berinvestasi di sektor pelabuhan.

“Pemerintah memberikan kesempatan kepada swasta dan ingin pihak swasta percaya, bahwa Pemerintah serius kerjasama dengan swasta. Saat ini, Marunda masuk dalam wilayah hukum sehingga kita berharap bisa cepat diselesaikan,” ujar Djoko di Jakarta, Kamis (13/12).

Keterlibatan Kementerian Perhubungan khususnya dalam hal ini KSOP Kelas V Marunda, Djoko Sasono mengungkapkan, Kementerian Perhubungan tengah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tetap mengikuti alur hukum berlaku.

“Kami sangat berharap kedepannya kasus sengketa investasi di pelabuhan Marunda Jakarta dapat diselesaikan semua pihak dengan damai, musyawarah, dan mufakat,” pungkasnya.

(Bayu/MN)