Published On: Mon, Aug 24th, 2020

Gapasdap Minta Kemenhub Kaji Pembukaan 2 Lintasan Penyeberangan

Kegiatan kapal Ro-Ro Merak - Bakauheni.

Foto: Ilustrasi

MN, Jakarta – Gabungan pengusaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan (Gapasdap) menyesalkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberi izin lintasan penyeberangan pada rute Tanjung Wangi, Banyuwangi – Lembar, Nusa Tenggara Barat.

“Lintasan penyeberangan laut dari Tanjung Wangi di Ketapang Banyuwangi menuju pelabuhan Gili Mas di Lembar sangat kami sesalkan keberadaannya. Karena itu langsung mematikan 2 lintasan penyeberangan yang berhimpitan sekaligus yaitu lintasan Ketapang-Gilimanuk dan Padangbai-Lembar. Jangan karena kepentingan kecil mengorbankan yang lebih besar,” kata ketua umum Gapasdap Khoiri Soetomo seperti dikutip dari Ocean Week, Rabu (19/8) lalu.

Dibukanya lintasan tersebut yang beberapa waktu lalu sudah dilakukan ujicoba pelayaran perdana oleh kapal milik PT Atosim, menurut Khoiri sangat mengancam ribuan pegawai penyeberangan.

Khoiri bercerita bahwa setelah sekian lama usaha sektor penyeberangan ini menderita kelebihan perijinan kapal yang digelontorkan pemerintah sejak terbitnya PM 80 tahun 2014 sehingga hari operasi kapal kurang dari 50 persen dalam sebulan.

Kemudian mulai Maret industri penyeberangan terkena dampak pandemi Covid-19. Sekarang dampak pandemi belum pulih sudah terkena pesaing langsung yang menyedot pasar sangat besar karena lintasan tersebut dipotong secara langsung dan tidak ada keseimbangan yang baik dari Kemenhub sehingga sangat mematikan 2 lintasan yang telah ada selama ini (Padangbai-Lembar dan Ketapang-Gilimanuk).

Karena itu, Gapasdap dengan terpaksa mengirim surat kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sekaligus menginformasikan bagaimana kondisi bisnis kapal penyeberangan di kedua lintasan tersebut.

“Kami (Gapasdap) tanggal 18 Agustus 2020, berkirim surat ke Pak Menhub (Budi Karya Sumadi-red) soal ini,” ujar Khori.

Pihaknya juga menyampaikan kondisi usaha operasional kapal pada kedua lintasan itu yang sangat tidak kondusif akibat adanya Kebijakan Kementerian Perhubungan RI dalam membuka lintasan angkutan laut dari Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi (Propinsi Jawa Timur) – Lembar (Propinsi Nusa Tenggara Barat) yang mulai beroperasi pada awal bulan Agustus 2020.

Ia juga menyampaikan bahwa pada lintasan Ketapang-Gilimanuk
memiliki jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 58 kapal per hari diberangkatan 470 trip pemberangkatan kapal per 7 menit, selama 24 jam non stop.

Ada 25 perusahaan operator yang berusaha di lintasan-lintasan tersebut. Melibatkan 2000 SDM dalam pelayanan penyeberangan.“Kini mereka terancam menganggur, karena berbagai hal yang menimpa usaha ini,” tegas Khoiri.

Sementara pada lintasan Padangbai-Lembar, jumlah kapal yang beroperasi 45 kapal per hari diberangkatkan 32 Trip per hari, pemberangkatan kapal per 90 menit, selama 24 jam non stop. Perusahaan operator kapal berjumlah 22.

“SDM yang terlibat dalam pelayanan penyeberangan kurang lebih berjumlah 1.500 orang,” jelas dia.

Tarif di kedua penyeberangan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, sehingga ada kepastian besaran tarif yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa.

Dengan beroperasinya trayek baru tersebut sangat berdampak atau berperanguh terhadap penurunan jumlah muatan sampai berkisar antara 20 sampai 30 persen, baik Lintasan Ketapang-Gilimanuk maupun Lintasan Padangbai-Lembar.

Parahnya lagi terjadi situasi dan kondisi yang tidak kondusif dari karyawan darat operator pelayaran di kedua pelabuhan lintas penyeberangan itu akibat saling berebut muatan kapal.

Karena itu pula berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, bisa-bisa tak lagi kuat membayar gaji karyawan, bahkan mem-PHK para pegawainya.

Pemerintah (Kemenhub) mestinya secara bijak memikirkan dampak dari semua itu. Dengan dibukanya lintasan baru itu, muatan kapal di kedua lintasan lama tak bisa lagi mencapai diatas 60 persen, dan hal itu berdampak buruk bagi usaha penyeberangan yang ada.

Situasi dan kondisi tersebut, tegas Khoiri, pastinya akan berdampak pada faktor pelayanan dan keselamatan pelayaran.

Sebab itu, Gapasdap berharap Menhub segera meninjau kembali kebijakan yang dapat menghancurkan industri penyeberangan yang punya fungsi real Tol Laut sebagai penopang perekonomian nasional dan fungsi infrastruktur yang telah dibangun selama puluhan tahun.

“Jangan sampai terlambat dan akhirnya akan berdampak sangat buruk terhadap jaminan kontinuitas layanan, keselamatan transportasi pelayaran penyeberangan dan keberlangsungan usaha. Sebab, tugas utama kemenhub adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengatur keseimbangan pasar, menjamin keberlangsungan usaha dan menjamin keselamatan transportasi,” pungkasnya.

Dengan melihat situasi dan kondisi penyeberangan di lintasan Ketapang-Gilimanuk dan Padangbai-Lembar, sekali lagi Gapasdap berharap Menhub bersedia mengkaji dan mengevaluasi kembali kebijakan rute penyeberangan Tanjung Wangi – Lembar supaya lintas penyeberangan yang ada yang telah menjadi tumpuan masyarakat ini betul–betul bisa berkembang dan terjaga kondisi usaha yang kondusif.

 

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com