Prof. Rokhmin: Potensi Sektor Kelautan Indonesia 5 Kali APBN
Prof. Rokhmin Dahuri bersama Rektor USK sesaat setelah kuliah umum.
MN, Banda Aceh – Prof. Rokhmin Dahuri, memberi dukungan kepada Universitas Syiah Kuala untuk terus memperkuat peran sebagai universitas berbasis riset. Dukungan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2001–2004 ini, disampaikannya saat memberikan dalam kuliah umum yang dilaksanakan secara daring dan luring dari Gedung AAC Dayan Dawood, Rabu (20/1).
Lebih lanjut, Rokhmin menjelaskan bahwa total potensi sektor kelautan Indonesia bisa mencapai US$ 1.348 triliun/tahun yang setara dengan lima kali lipat APBN tahun 2019. Apabila potensi ekonomi yang sangat besar ini mampu dikelola dengan baik, sektor kelautan mampu membuka peluang kerja untuk 45 juta orang atau setara 40% dari total angkatan kerja Indonesia.
Sayangnya, potensi yang sangat besar ini belum tergarap dengan baik. Hal ini terlihat dari kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia pada tahun 2018 yang lalu masih masih berkisar pada angka 10,4%. Padahal, negara lain dengan potensi kelautan yang lebih kecil dari Indonesia seperti Thailand, Korea Selatan, Maldives, Norwegia, dan Islandia, kontribusi ekonomi kelautannya bagi PDB sudah mencapai lebih dari 30%.
Untuk itulah, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini menilai pentingnya peran perguruan tinggi dalam upaya pembangunan sektor kelautan yang berkelanjutan. Jika ingin sektor kelautan cepat maju, maka seluruh perguruan tinggi harus mengarahkan institusinya sebagai perguruan tinggi berbasis riset.
Rokhmin pun sangat mendukung USK untuk terus memacu institusinya agar bisa melahirkan inovasi dan teknologi, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan negeri ini.
“Selain itu, USK harus bisa menghasilkan cara atau publikasi ilmiah untuk mendukung kebijakan pemerintah. Nantinya pemerintah bisa menggunakan informasi dari USK itu untuk basis perencanaan dan kebijakan,” tukasnya.
Lebih jauh, Rokhmin menilai pemerintah dan perguruan tinggai sudah seharusnya menjalin kemitraan dalam pembangunan. Ia memeberi contoh bagaimana Presiden Tiongkok Xi Jinping yang setiap tahunnya meluangkan waktu khusus untuk mendengar pendapat para ahli.
“Kalau Indonesia ingin maju maka kepala negara, menteri, atau kepala daerah harus mendengarkan para ahli dan ilmuwan. Itulah yang dilakukan Xi Jinping dalam membangun perekonomian Tiongkok. Karena kepala daerah kan eksekutor, sementara konsep membangun kita serahkan kepada ahlinya,” lanjutnya.
Sementara itu, Rektor USK Prof. Samsul Rizal, turut mengamini bahwa besarnya potensi kelautan Indonesia, yang sayangnya hingga saat ini belum mampu menjadi ujung tombak devisa atau menyejahterakan rakyat.
Rizal menekankan bahwa hal ini terlihat bagaimana kantong kemiskinan itu umumnya berada dari mulai laut sampai ke gunung. Padahal dua daerah ini memiliki potensi ekonomi yang besar.
Oleh karena itu, USK telah bertekad untuk terus berkontribusi bagi pembangunan masyarakat. USK melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) telah mengalokasikan dana sebesar Rp.65 miliar untuk para dosen agar melakukan kajian yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Dengan dana itu, kita minta para dosen USK bisa melakukan riset untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat,” uajrnya.
Kuliah umum ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan USK selama pandemi Covid-19. Jumlah yang hadir pun dibatasi hanya sekitar 50 orang dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan, sementara lainnya mengikuti secara daring via aplikasi Zoom.
Pada kesempatan ini, Samsul mengajak Rokhmin mengunjungi mesin distilasi molekuler dan fraksinasi nilam skala industri milik Atsiri Research Center (ARC) Unsyiah. Turut hadir dalam kegiatan ini para Wakil Rektor USK, Ketua ARC Unsyiah, Wali Kota Sabang, dan beberapa pihak lain yang turut diundang.
