Pengoperasian Patimban, Jangan Sampai Ganggu Mekanisme Pasar
Menhub BKS saat mengunjungi pelabuhan Patimban, Minggu (6/6)
MN, Jakarta- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan semua kapal segera beroperasi di Patimban, Subang, Jawa Barat. Terkait hal ini, kapal tol laut tujuan ke sejumlah daerah seperti Belawan, Medan dan Pulau Natuna, akan diarahkan untuk singgah di Pelabuhan Patimban.
Selanjutnya, kapal milik PT ASDP (persero), Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan berkoordinasi dengan Gaikindo dan beberapa pabrikan mobil terkemuka agar mengupayakan potensi pengiriman kendaraan.
Adapun rencana pengiriman kendaraan dengan kapal rute Panjang, Pontianak, dan Makassar, akan dilayani 2 kapal ASDP dengan target 4 trip dalam sebulan dari Patimban.
“Kami juga meminta PT Pelni membuka rute dari dan ke Pelabuhan Patimban. Seperti misalnya dari Surabaya yang menuju Tanjung Priok singgah di Pelabuhan Patimban minimal 4 kapal,” kata Menhub Budi di Patimban, Minggu (6/6/2021).
Arahan Menhub dimaksud menyusul makin majunya progres pembangunan Pelabuhan Patimban fase 1-1 yang terdiri dari paket 1,2,3, dan 4.
Paket 1 mencapai 99,8 persen yang terdiri dari dermaga peti kemas 420 x 34 meter berkapasitas 250.000 TEUs, dermaga kendaraan 300 x 33 meter berkapasitas 218.000 CBU, area reklamasi 60 hektare, dan area kolam pelabuhan.
Kemudian, paket 2 terdiri dari pengerjaan breakwater, seawall, dan pengerukan alur pelayaran progresnya telah mencapai 91,4 persen. Sementara itu, pengerjaan jembatan penghubung masuk dalam paket 3 mencapai 69,2 persen. Pengerjaan proyek ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021.
Jangan Ganggu Mekanisme Pasar
Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, buka suara menanggapi instruksi Menhub diatas. Menurutnya, arahan Pemerintah sah saja karena Pelabuhan Patimban merupakan inisiatif Kemenhub dan punya kepentingan agar berjalan sesuai target.
“Hanya saja, jangan sampai instruksi tersebut mengganggu mekanisme pasar yang berlaku dalam bisnis pelayaran,” jelas Siswanto Rusdi kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/6).
Ditambahkan Siswanto, gangguan terhadap mekanisme pasar dimaksud bisa saja dalam bentuk kebijakan banting harga atau diskon jor-joran. Upaya banting harga dapat dilakukan oleh operator pelabuhan demi menarik pengguna jasa.
“Saya mengkhawatirkan langkah banting harga akan dipilih oleh operator Pelabuhan Patimban. Dengan segala progresnya, pelabuhan ini menyimpan banyak kekurangan dan hanya dengan membanting harga sajalah akan survive,” terangnya.
Ambil contoh. Instruksi agar PT Pelni (Persero) membuka rute dari dan ke pelabuhan Patimban. Pertanyaannya, bagaimana caranya penumpang kapal dapat melanjutkan perjalanan setelah turun di Pelabuhan Patimban?
“Mereka akan kesulitan. Penumpang tujuan kota Cirebon atau Karawang dan sekitarnya, angkutan apa yang dapat membawa mereka ke tempat tujuan. Lihat saja akses jalan dari Patimban menuju jalan raya Pantura yang sempit dan tanpa angkot,” ujar Siswanto prihatin.
Seandainya akses jalan sepanjang sekitar 11 km yang dibangun Kementerian PUPR rampung, lalu apa angkutan pendukung dari pelabuhan Patimban? Beda dengan Tanjung Priok yang dekat Terminal Bus juga Kereta.
Seharusnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak memaksakan kehendak agar Pelabuhan Patimban bergeliat, biarlah mekanisme pasar yang menentukan, termasuk bagi para penumpang kapal laut.
“Pelni sih ikut saja, namun harap diperhatikan kepentingan para penumpang yang notabene masyarakat kecil,” pungkasnya.
(Bayu/MN)
